Terkait Pendirian UKK, Bupati Pasaman H. Yusuf Lubis Tandatangani PKS Dengan Dirjen Imigrasi Kemenkumham

Bupati Pasaman, H. Yusuf Lubis saat mendatangani PKS dengan Dirjen Imigrasi Kemenkuh dan Ham.
Bupati Pasaman, H. Yusuf Lubis saat mendatangani PKS dengan Dirjen Imigrasi Kemenkuh dan Ham.

Jakarta, Editor.- Terkait dengan banyaknya permintaan masyarakat Pasaman dalam kemudahan pelayanan imigrasi, terutama untuk kepengurusan pasport, Dirjen  Imigrasi Kemenkumham menyetujui permintaan Pemerintah Kabupaten Pasaman untuk mendirikan kantor Unit Kerja  Keimigrasian (UKK) di Lubuk Sikaping.

Persetujuan tersebut ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Direktur Jenderal Imigrasi Kementrian Hukum dan Ham RI, Ronny F Sompie dengan Pemerintah Kabupaten Pasaman dengan Bupati Pasaman, H. Yusuf Lubis, SH, MM pada hari Jum’at (20/9) di Aula Ditjen Imigrasi Jakarta Selatan. Selain Kabupaten Pasaman Pemerintah Kota Purbolinggo Jawa Timur juga mendapat hal yang sama.  

Pendirian UKK di Kota Probolinggo dan Pasaman akan menambah jumlah UKK yang saat ini berjumlah 16  dan tersebar di seluruh Indonesia. UKK Kota Probolinggo akan berada di bawah koordinasi Kantor Imigrasi Kelas I Malang dan UKK Pasaman di bawah kendali Kantor Imigrasi Kelas II Agam.

Dirjen Imigrasi Ronny F Sompie dalam sambutannya mengatakan, sangat  mengapresiasi inisiatif pemerintah daerah yang menggandeng Kemenkumham dalam pendirian kantor pelayanan keimigrasian. Ia mengibaratkan kerja sama dari bawah ke atas ini sebagai model air mancur (bottom up). Yaitu kerja sama yang diinisiasi oleh pemerintah daerah untuk kepentingan masyarakat luas.

“Saya menyambut baik ide pendirian UKK ini karena dengan penambahan kantor ini akan meringankan beban Kantor Imigrasi yang saat ini berjumlah 125 yang tersebar di 34 provinsi. Di samping itu, UKK juga akan menambah kantor yang merupakan perpanjangan dari Kantor Imigrasi dalam melayani masyarakat pemohon paspor dan pengawasan serta penindakan keimigrasian,” tambah Ronny F Sompie.

Sementara itu, Bupati Pasaman Yusuf Lubis mengaku telah menyiapkan anggaran serta sarana dan prasaran pendukung UKK Pasaman. Selama ini warganya cukup kesulitan mengurus paspor karena harus datang ke Kantor Imigrasi Agam yang berjarak 78 kilometer.

Dengan jauhnya kepengurusan Pasport tersebut, Pemerintah Kabupaten Pasaman sejak tanggal 18 Februari 2019 telah mengajukan  surat permohonan kepada Kepada Kementrian Hukum dan Ham untuk mendirikan Kantor Imigrasi Kelas III di Kabupaten Pasaman. Hal tersebut direspon langsung oleh Dirjen Imigrasi Kemenkum Ham melalui Kantor Imigrasi kelas II Non TPI Agam.

Pada tanggal 1 April 2019 telah di lakukan MoU antara Pemerintah Kabupaten Pasaman dengan Pihak Imigrasi Kelas II Non TPI Agam dengan Pemerintah Kabupaten Pasaman tentang pelayanan permohonan pembuatan passport  di Lubuksikaping  dan penerbitan pasport tersebut tetap dilaksanakan di Kantor Imigrasi Agam.

“Berdirinya Kantor Unit Kerja Keimigrasian di Lubuk Sikaping ini merupakan salah satu upaya pemerintah Daerah dalam peningkatan pelayanan bagi masyarakat dibidang keimigrasian,” kata Yusuf Lubis.

Di akhir sambutannya, Yusuf Lubis mengucapkan terima kasih kepada Dirjen Imigrasi Kemenkumham dan  Kantor imigrasi Agam yang telah banyak membantu dalam kegiatan tersebut.

Setelah dilakukan penandatanganan perjanjian kerjasama maka pihak Pemerintah Kota/Kabupaten dan Kantor Imigrasi akan berkolaborasi menyiapkan gedung untuk pelayanan keimigrasian. Kedua UKK tersebut diperkirakan akan beroperasi mulai Desember 2019. ** Fajri

156 Total Dibaca 1 Dibaca hari ini
Share

Komentar

Previous Image
Next Image

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*