Tanggulangi Karhutla, Indonesia Bertukar Pengetahuan dengan Afrika Selatan

Petugas penanggulangan Karhutla Indonesia dan Afrika Selatan.
Petugas penanggulangan Karhutla Indonesia dan Afrika Selatan.

Jakarta, Editor.- Peristiwa kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang terjadi di Sumatera dan Kalimantan tahun 2015, lalu kejadian Juni-Oktober 2015 (Jambi, Riau, Sumsel, Kalsel, Kalbar dan Kaltim) telah berdampak Indonesia terpapar asap dengan kerugian ekonomi 221 T(USD 16 miliar). Peristiwa besar ini terjadi pada 8 provinsi, 63 kabupaten/kota, dan 731 desa (rawan Karhutla) bahkan asapnya terbang hingga ke Singapura, Malaysia, Thailand dan Filipina Selatan.

Kebakaran hutan ini tidak hanya disebabkan oleh kegiatan manusia namun juga karena keadaan iklim (curah hujan rendah, massa udara panas). Diperlukan usaha sinergis yang sangat besar untuk dapat memadamkan kebakaran tersebut.

Dari peristiwa Karhutla tersebut, terlihat Indonesia — dalam menghadapi kebakaran hutan selama ini antara lain – kurangnya koordinasi di antara para pihak yang bersangkutan, kurangnya kesadaran di antara masyarakat dan perusahaan setempat mengenai risiko bencana yang berkaitan dengan kebakaran. Maka dari itu, kini didapat pembelajaran bahwa untuk menghadapi tantangan terjadinya Karhutla Indonesia harus menyediakan kebijakan spesifik dalam melawan kebakaran hutan di lahan gambut, mengutamakan pencegahan dan langkah-langka mitigasi.

Kesan di atas ditangkap pertukaran pengetahuan antara Indonesia dan Afrika Selatan dalam Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Respon Kebakaran Hutan yang dilaksanakan di 4 kota di Afrika Selatan (Afsel), yaitu Cape Town, Pieter Martizburg, Nelspruit, danSkukuza – Afrika Selatan, pada 15 hingga 23 April lalu.

Pertukaran pengetahuan berkait penanggulangan Karhutla ini, difasilitasi UNOPS(The United Nations Office for Project Services ) dan UN Environment dalam penggasan langkah-langkah antisipasi kebakaran hutan lahan gambut di Indonesia. Kegiatan tersebut dikemas dalam rupa studi banding ke Afrika Selatan. Pada acara itu UNOPS dan UN-Environment mengundang 6 pejabat tinggi pemerintah Indonesia dan 2 orang pihak swasta untuk mengikuti pertukaran pengalaman (knowledge sharing) dengan Hosted by  WoF ( Working on Fire)  South Africa. Dan, Indonesia mengirim pejabat dari Kemenko Perekonomian, KLHK, Kementan, Bappenas. BNPB, dan unsur swasta dari  Sinarmas dan PPI.

Pada pertukaran pengetahuan kali ini, Afrika Selatan memberikan pesan antara lain, meski Indonesia memiliki ekosistem yang jauh berbeda dengan Afrika Selatan, namun melalui Program Working on Fire (WoF) ini diharapkan dapat memberi transfer ilmu pada pemerintah Indonesia dan para pihak untuk mengatasi masalah kebakaran hutan. “Khususnya pada sistem manajemen kebakaran hutan yang terintegrasi di Afrika Selatan serta penyusunan policy making framework untuk pencegahan dan pemberantasan kebakaran hutan,” kata Direktur Perbaikan Darurat, BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana), Medi Herlianto, saat dihubungi editor.com, di Jakarta, Senin (30/4). Medi sendiri hadir selaku utusan dari BNPB Pusat.

Menurut Medi, di Indonesia, sistem manajemen penanggulangan kebakaran hutan yang diterapkan saat ini cenderung masih “response-oriented”, dalam artian bahwa tindakan untuk kebakaran hutan pada umumnya dilakukan setelah terjadi kebakaran. Katanya, sungguh tidaklah mudah untuk mengatasi kebakaran di lahan gambut.

“Ketika melawan kebakaran hutan di lahan gambut dibutuhkan peralatan teknis yang memiliki spesifikas ikhusus. Tindakan melawan kebakaran di lahan gambut ini juga membutuhkan waktu, tenaga, dan biaya yang sangat besar dari pada di lahan biasa,” ujar Medi.

Disebutkan, tidak hanya masyarakat saja yang menjadi korban kebakaran hutan, namun para pemadam kebakaran dan seluruh pihak yang bergerak menghadapi kebakaran tersebut secara langsung. Mereka, mempertaruhkan kesehatan karena menghirup asap kebakaran dari tempat kejadian secara langsung.

Pekerjaan memadamkan kebakaran hutan di lahan gambut ini tidaklah lazim untuk dikerjakan dalam periode waktu yang lama. Maka dari itu, dibutuhkan sistem manajemen kebakaran hutan yang baik untuk dapat mengatasi masalah kebakaran hutan di Indonesia, khususnya pada lahan gambut.

Sekadar diketahui, dari segi kapasitas, Indonesia perlu mencontoh sistem manajemen kebakaran hutan di Afrika Selatan. Untuk mengatasi 1.2 juta kilometer lahan yang berpotensi terkena kebakaran hutan denganpenduduk 55 juta orang (estimasi pada tahun 2014), Afrika Selatan memiliki 7.000 tenaga pemadam kebakaran profesional; Sedangkan Indonesia hanya memiliki 1.680 tenaga pemadam kebakaran professional untuk menghadapi 1 juta kilometer lahan yang berpotensi terkena kebakaran hutan dengan penduduk 69 juta orang (estimasi pada tahun 2014).

Secara presentase pemerintah Afsel mengalokasikan 80 persen untuk pencegahan dan 20 persen untuk respon Karhutla. Dari perbandingan ini, dapat disimpulkan bahwa Indonesia harus memperbaiki kebijakan dan meningkatkan kapasitas manajemen kebakaran hutan yang baik.

Model WoF ini yang perlu dipelajari dan diambil Indonesia, antara lain, program WoF memberikan masukan untuk membuat reformasi dalam perekrutan dan pelatihan petugas pemadam kebakaran hutan. Program WoF ini menjadi masukan bahwa sistem manajemen kebakaran hutan dapat dikombinasikan dengan usaha pengembangan sosial. Para pemadam kebakaran dapat dikerahkan untuk menyebarkan isu mengenai kebakaran hutan di masyarakat. Hal ini membutuhkan pembentukan skill melalui pelatihan-pelatihan yang terpadu.

Model pendidikan dan kesadaran masyarakat dari WoF ini dapat ditransfer sesuai dengan kebutuhan di Indonesia dengan tujuan meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya kebakaran hutan dapat menjadi terpadu.

Di bagian lain, Medi menyebutkan, khusus Integrated Fire Management bidang Aerial Fire Fighting dapat menjadi masukan dalam Rencana Kontinjensi/Operasi Karhutla  (jangka Pendek) guna  mensukseskan  Asian Games tahun ini yang akan diselenggarakan di Jakarta dan Palembang. Katanya, pengunaan air craft (pesawat) sangat khusus dari semua sumber daya pemadaman Karhutla (Spotter/Air Attack, Helicopter dan Bombers) dan biaya mahal jika dioperasikan tidak secara benar (incorrectly) dan operasi udara tidak memadamkan api tetapi operasi darat yang berperan jadi kombinasi antara dua akan efektif.

“Selain itu kunci lainya adalah komunikasi dan koordinasi pada Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalop PB) BPBD selaku Joint Operasi Center yang sudah ada, baik Pusdalop provinsi dan kabupaten/kota. “Semuanya harus disiapkan sekarang, dilatih dan diujikan serta disiagakan,” kata Medi. ** SAS

 

 

585 Total Dibaca 1 Dibaca hari ini
Share

Komentar

Previous Image
Next Image

info heading

info content

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*