Tahun 2020 Sumbar Fokus Tansmigrasi Lokal

Kadis Nakertrans Sumbar, Nasrizal.
Kadis Nakertrans Sumbar, Nasrizal.

Padang, Editor.- Ternyata, tak ada lagi penempatan warga transmigrasi di daerah kabupaten dan kota di Sumbar selama tahun 2020 ini.

Hal itu berdasarkan tidak ada lagi peluang yang diberikan untuk program penempatan bagi warga transmigrasi oleh masing masing kepala daerah setingkat bupati dan walikota di Sumbar.

Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Tranmigrasi Sumbar, Nasrizal ketika dijumpai diruang kerjanya, Rabu (22/1/2020).

Lanjut Nasrizal, kita Disnakertrans Sumbar sebagai dinas wadah regulator untuk menindaklanjuti keinginan pemerintah kabupaten dan kota, jika diwilayah kerjanya masih mau memberikan peluang areal untuk penempatan warga transmigrasi. “Tetapi jika pemda setempat tidak memberikan peluang maka pemprop Sumbar tak dapat memaksakan”, jelas Nasrizal.

Sejak sistim otonomi daerah berlaku, maka setingkat bupati dan walikota berkuasa penuh dalam penentuan penempatan warga transmigrasi. Seyogianya itu, tentu masing masing bupati dan walikota perlu memikirkan lahan atau areal yang kosong sebagai cadangan dalam program pembangunan untuk rakyatnya sendiri.

Atau kepala daerah bupati dan walikota di wilayah kerjanya memang tidak ada lagi lahan yang kosong untuk permintaan penempatan warga transmigrasi. Sehubungan demikian, masih perlu tanda tanya.

Menurut Ka. Disnakertrans Sumbar Nasrizal menyebutkan, permintaan untuk penempatan warga transmigrasi dari Propinsi Jawa Timur, Jawa Barat dan Jawa Tengah cukup banyak. “Namun bagi daerah kabupaten dan kota di Sumbar sampai bulan Januari tahun 2020 ini, belum ada informasi peluang dari daerah kabupaten dan kota”, ulasnya.

Bukan berarti program transmigrasi melalui Dinas nakertrans Sumbar tak ada lagi, masih tetap ada program transmigrasi. Namun sejauh itu, program transmigrasi di tahun 2020 ini di Sumbar adalah memberdayakan ekonomi warga transmigrasi yang ada secara berkelanjutan, ujarnya.

“Sekaitan dengan itu pada versi yang berbeda, seperti adanya fenomena masyarakat yang jadi korban longsor, korban banjir dan korban musibah gempa bumi. Maka kepala daerah setempat setingkat bupati dan walikota boleh membuat program penempatan transmigrasi local (translok) yang dibiayai oleh APBD daerah kabupaten dan kota setempat,” terang Nasrizal.

Hal itu ditegaskan oleh Kadis Nakertrans Sumbar Nasrizal karena berdasarkan arahan dari Gubernur Sumbar Irwan Proyitno baru baru ini. Dalam hal ini Nasrizal seperti menirukan ungkapan gubernur Sumbar, bahwa masyarakat yang mengalami musibah bencana alam, maka kepala daerah setempat berkewenangan mencarikan solusi melalui program translok.

Dengan hal itu, masyarakat yang kehilangan tempat tinggal atau kehilangan lahan pertanian ulah akibat banjir, longsor dan musibah gempa. Maka senantiasa kepala daerah setempat dapat membuat program translok untuk rakyatnya yang terkena musibah.

Jika di daerah yang dipimpinnya tak ada lagi lahan untuk penempatan warga translok, maka atas kerjasama sesama kepala daerah yang berbeda, kepala daerah dapat melakukan program traslok, ulas Nasrizal.

Masih sekaitan dengan pembangunan warga translok pada sisi yang berbeda. Contohnya, ada masyarakat yang kehilangan lahan areal pertanian ulah tanah yang ditempatinya telah habis diberondong banjir puluhan tahun yang lalu. Sehingga tanah yang dimilikinya dulu telah jadi sungai.

Tentang hal itu menurut Nasrizal, maka masyarakat yang tanahnya berada dibibir sungai serta tanahnya telah berobah menjadi sungai, masyarakat itu berhak menjadi warga translok atas kemampuan anggaran keuangan APBD daerah setempat. “Boleh petinggi pemerintah terendah setingkat walinagari mengusulkannya pada bupati dan walikota”, sebutnya.

Sambung Nasrizal, agar masyarakat tersebut tidak menjadi warga desa yang urban ke kota. Sehingga lahan atau tanahnya masyarakat yang telah jadi sungai itu mereka bisa punya tanah lagi.

“Walau pun tidak pada nagari yang sama. Tetapi pemerintah daerah setempat masih jadi tanggung jawabnya jika ada kelompok masyarakat yang menginginkannya. Mereka ingin memiliki lahan pertanian kembali dan sebagai tempat tinggalnya walaupun tidak dikampung asalnya,” terangnya Nasrizal, menjelaskan.**Obral Chaniago.

1042 Total Dibaca 1 Dibaca hari ini
Share

Komentar

Previous Image
Next Image

info heading

info content

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*