SOPD Perangkat Daerah Harus Efisien dan Efektif

Padang, Editor.- Struktur organisasi perangkat daerah(SOPD) harus dilaksanakan secara efisien dan efektif walaupun sudah ada tipelogi dari masing masing dari SOPD tersebut, namun kita tidak perlu memaksakan struktur SOPD ini secara maksimal.

Hal ini disampaikan Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Ir H.Arkadius Dt Intan Bano Kamis 1 September 2016 lalu kepada wartawan usai memimpin rapat paripurna DPRD Sumbar tentang pandangan umum fraksi fraksi terhadap ranperda perangkat daerah provinsi Sumatera Barat .

Menurut Arkadius, apa yang akan ditetapkan ini dalam perda nantinya tidak melanggar aturan yang dibuat oleh pemerintah pusat karena juklak dan juknis tentang organisasi perangkat daerah ini dalam bentuk permendagri sebagaimana yang diamanatkan dalam PP 18 tahun 2016 sampai sekarang belum terbit. ,ini yang akan dijadikan bahan utama konsultasi awal nantinya dengan Dirjen Otonomi daerah ujar Arkadius.

Menyangkut nomenklatur besaran dan tipelogi   SOPD perangkat daerah yang sudah disampaikan oleh pemerintah daerah kepada DPRD, yang paling dikritisi adalah terkait pemisahan dinas pendapatan dan keuangan daerah.

“Kita berharap SOPD menyangkut dengan DPKD bisa dipisahkan walaupun dalam ranperdanya dalam bentuk dinas keuangan daerah tapi ini masih belum dipisahkan. Harapan kita institusi ini mampu menggali sumber pendapatan daerah dalam bentuk pajak daerah termsuk pegelolaan asetnya serta menciptakan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel,” kata Arkadius.

Sebelumnya, pada rapat paripurna DPRD Sumbar, Fraksi PAN DPRD Provinsi Sumatera Barat yang disampaikan oleh juru bicaranya Ahmad Rius, SH menyampaikan, pembentukan susunan perangkat daerah ditetapkan dengan perda yng bertujuan untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam ranka pelayanan masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut apakah sudah ada analisa dan kajian akademisnya sebagai dasar pengajuan Ranperda ini.

Pembentukan SKPD sudah barang tentu mempunyai konsekwensi terhadap anggaran. Pada nota penjelasan yang disampaikan oleh Gubernur belum tergambar tentang penambahan atau pengurangan anggaran kalau kita bandingkan dengan SKPD yang lama. Untuk itu fraksi PAN juga mohon penjelasan Gubernur.

Ahmad Rius SH juga mengingatkan Gubernur sebagai kepala daerah,bahwa SKPD ini akan berjalan baik apabila SDMnya juga baik ,untuk itu dalam pengisian pejabat yang memimpin dan mengelola SKPD haruslah sesuai dengan kompetensi dan dan profesionalnya sehingaga terlaksananya proses seleksi yang objektif dan terbuka.

Pada kesempatan ini Juru Bicara Fraksi PPP melalui oleh juru bicaranya H. Martias Tanjung S.Ag menyampaikan, dalam mengisi kebutuhan personil dimasing masing jabatan harus ditempatkan personil yang berkulaitas dan berpengalaman. Untuk menjadi pemimpin pada eselon tertentu seyogyanya berpengalaman 5 tahun lebih pada eselon dibawahnya. Sehinga pejabat baru ini betul betul menguuasai segala sesuatu yang menjadi tugas pada eselon dan jabatan baru yang ditempatinya.

Acara rapat paripurna ini dipimpin oleh Wakil Hetua DPRD Sumbar Ir .Arkadius Dt Intan Bano dihadiri oleh Plh Sekdaprov Devi Kurni, SH, anggota Fokopimda dan para pejabat di lingkungan Pemprov Sumbar, ** Herman

939 Total Dibaca 1 Dibaca hari ini
Share
Previous Image
Next Image

info heading

info content

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*