Solok Selatan Masih Berstatus Daerah Tertinggal

Solsel, Editor.- Persoalan utama yang memposisikan Solok Selatan menjadi salah satu daerah tertinggal di Sumbar adalah kurangnya  infrastruktur jalan dan jembatan penghubung dengan daerah lain di Sumatera Barat.

Dalam memutus rantai daerah tertinggal, tahun ini Pemkab Solsel akan melanjutkan pembangunan 35 titik lokasi kegiatan fisik dan peningkatan kualitas jalan dan jembatan. Sebagai lanjutan penyelesaian pembangunan yang sudah dilaksanakan pada tahun sebelumnya, untuk dapat dituntaskan lima tahun kedepannya. Terutama jalan tembus Solsel-Dharmasraya yang menjadi skla priorita penghubung dua kabupaten pemekaran sesuai amanat undang-undang 38 tahun 2005, tentang pemekaran Solok Selatan, Dharmasraya dan Pasaman Barat. Dari dua daerah tersebut, soal infrastruktur fisik memang jauh tertinggal.

“Melanjutkan pembangunan fisik lima tahun kedepan, salah satu faktor untuk menjawab persoalan Solsel yang masih ditetapkan sebagai status daerah tertinggal,”ungkap Pelaksana Harian (Plh) Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Solok Selatan, Hanif Rasimon, di Padangaro.

Dalam menyentuh setiap penjuru daerah, pembangunan jalan dan jembatan tahun tahun ini lebih banyak paket kecil, sehingga dapat menyentuh daerah pendesaan. Baik pembukaan jalan, perbaikan jembatan dan peningkatan jalan sebagai penghubung satu nagari kenagari lainnya. Dengan adanya jalan penghubung dan perbaikan tingkat kerusakan infrastruktur jalan nasional, provinsi dan kabupaten, adalah langkah dalam menjauhkan diri dari kategori daerah terisolasi.

“Target utama Pemkab Solsel, jalan tembus Dharmasraya wajib tuntas disamping melanjutkan proyek fisik di tujuh kecamatan yang ada di Solok Selatan,” ungkap Hanif.

Untuk jalan tembus ke Dharmasraya telah dianggarakan Rp12 miliar, dengan begitu sudah dapat dilewati kendaraan roda empat. Sehingga dapat mendekatkan hubungan antara dua kabupaten pemekaran.

“Bila infrastruktur jalan sudah dioptimalkan pembangunannya, sehingga mata rantai daerah tertinggal dapat dilepaskan Solsel,”katanya.

Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan (Ekbang) Pemkab Solok Selatan, Endri Karani menambahkan, untuk perbaikan tingkat kualitas dan mutu pengerjaan infrastruktur jalan dan jembatan, Pemkab Solsel membutuhkan konsultan pengawas yang diusulkan Dinas PU Solsel dalam memaksimalkan mutu pembangunan. Karena infrastruktur fisik salah satu terget pemerintah melepaskan Solsel daeri daerah tertinggal, yang saat ini proyek fisik masih dalam proser tender di Unit Layanan Pengadaan (ULP).

“Bila infrastruktur di derah terpencil di tujuh kecamatan yang ada di Solsel dapat terselesaikan dalam kurun waktu lima tahun ini, sektor ekonomi dan pendidikan yang dikuncurkan pemkab 20 persen dari anggaran APBD Solsel dengan sendirinya akan membaik. ** Carda

1691 Total Dibaca 1 Dibaca hari ini
Share

Komentar

Previous Image
Next Image

info heading

info content

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*