RPJMD Prov. Sumbar 2016-2021 Untuk Penyelarasan Dan Sinergi Pembangunan

Padang, Editor.- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021 adalah untuk melakukan penyelarasan dan sinergi pembangunan antara pusat dan daerah, antara daerah dan antar wilayah, menagacu kepada pembagian urusan pemerintahan melalui penyelarasan RPJMD masing masing daerah dengan RPJMN tahun 2015-2019.

Hal ini disampaikan Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Ir Hendra Irwan Rahim,  Senin (31/7), saat memimpin rapat paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat dengan acara penyampaian nota penjelasan Gubernur  terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan atas perda Nomor 2 tahun 2014 tentang penanaman m odal dan Pandangan Umum fraksi atas 2 Ranperda.

Menurut Hendra, tujuan penyelarasan ini dalam rangka mempercepat pencapaian tujuan pembangunan nasional, yang tertera dalam RPJMN tahun 2015- 2019 dengan pendekatan holistik tematik,integratif dan spesial .

Prinsip penyelarasan tersebut harus berdasarkan money follows program, yaitu pembagian sumberdaya anggaran, berdasarkan program dan kegiatan untuk mencapai tujun pembangunan nasional dan daerah.

Untuk itu jelas Hendra, dalam rangka perubahan atas perda Nomor 6 tahun 206 tentang RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021, diharapkan penyelarasan dengan RPJMN tahun 2015 2019 dalam hal penyelarasan visi, misi,  tujuan dan sasaran pembangunan daerah, penyelasan strategi dan arah kebijakanpembanguna daerah, penyelarasan program perioritas pembangunan daerah, penyelarasan kerangka pendanaan program pemban gunan daera dan penyelarasan indikator lokasi pelaksanaan kegiatan strategi nasional di daerah.

Pada kesempatan ini fraksi PDI perjuangan PKB dan PBB menyatakan, salah satu dari perubahan kebijakan umum dalam pembangunan daerah Provinsi Sumatera Barat 2016-2021 adalah pemanfaatan potensi sumber daya pembangunan secara efektif dan efisien serta mengatasi opermasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Untuk hal ini Fraksi PDI Perjuangan PKB dan PBB mohon penjelasan tentang potensi sumber daya yang dimaksud, karena pemerintah daerah hingga sekarang belum serius/fokus dalam pemanfaatan potensi potensi Sumber fdaya tersedut dan tidak mempunyai data data yang baik terhadap potensi sumber daya di Sumatera Barat  ini,  ujar Riva Melda.

Sementara itu Fraksi Partai Demokrat melalui juru bicaranya HM Nurnas mengatakan, setelah membaca dokumen RPJMD tidak terlihat secara jelas bagaimana bentuk kongkritnya wujud masyarakat madani, masyarakat berperadaban tinnggi dan maju. Demikian juga dengan masyarakat sejahtera. Untuk hal ini Farksi Demokrat mohon penjelasan Gubernur.

Pada kesempatan ini HM Nurnas juga mengatakan, disetiap kesempatan gubernur selalu menggadang gadangkan destinasi wisata, pengembangan paraiwisata yang termasuk erioritas 6 dalam RPJMD. Pertanyaan Fraksi Demokrat, dalam bentuk apa pada program prioritas serta kegiatan nantinya yang akan dilaksanakan oleh dinas terkait, dimana objek wisata tersebut semuanya berada pada kewenangan kabupaten/kota, Untuk itu mohon penjelasan Gubernur.

Acara rapat paripurna ini dipimpin oleh Ketua DPRD Sumbar Ir Hendra Irwan Rahim yang dihadiri oleh semua Wakil Ketua DPRD Sumbar, Anggota Forkopimda, pimpinan OPD di jajaran Pemprov Sumbar dan undangan lainya. ** Herman   

1918 Total Dibaca 3 Dibaca hari ini
Share

Komentar

Previous Image
Next Image

info heading

info content

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*