Ranperda Tentang Nagari Telah Memuat, Nagari Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum

Padang, Editor.- Substansi dan muatan Ranperda tentang nagari yang disampaikan kembali oleh Gubernur kepada DPRD Sumbar, di dalamnya sudah terdapat pengaturan tentang Nagari sebagai kesatuan masyarakat hukum adat.

Hal ini disampaikan Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Ir. Hendra Irwan  Rahim dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat, Rabu 5 April 2017, dalam rangka penyampaian Nota penjelasan Gubernur Provinsi Sumatera Barat terhadap 2 Ranperda. Yaitu Ranperda tentang Nagari dan Ranperda tentang perubahan Ketiga atas` Perda nomor 4 tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

Menurut Hendra Irwan Rahim, sesuai dengan ketentuan pasal 139 ayat 6 Peraturab DPRD Nomor 1 tahun 2014 tentang tata tertip DPRD ,Ranperda yang tidak mendapatkan persetujuan bersama tidak dapat dilanjutkan kembali pada masa persidangan yang sama.

Muatan Ranperda tentang perubahan ketiga atas Perda Nomor 4 tahun 2011, tujuan utamanya adalah untuk melakukan penyesuaian terhadap tarif pajak kenderaan bermotor, serta penyesuaian terhadap administrasi penerbitan surat ketetapan pajak daerah.

Terkait dengan hal tersebut, DPRD perlu mengingatkan, bahwa rencana untuk menaikan tarif pajak kenderaan bermotor  tidak semata hanya merperhatikan Undang Undang Nomor 28 tahun 2009. Tapi pemerintah daerah juga harus memperhatikan beberapa indikator. Diantaranya, apakah pemerintah daerah sudah pernah melakukan evaluasi terhadap tarif yang berlaku saat ini. “Pertumbuhan dan kenaikan pendapatan dari pajak daerah selama 5 Tahun terakhir harus memperhatikan kondisi ekonomi masyarakat,” ujar Hendra.

Untuk itu diharapkan kepada Badan Keuangan daerah selaku perangkat daerah yang bertugas mengelola pendapatan daerah untuk dapat lebih meningklatkan kinerjanya dimasa yang kan datang.

Pada kesempatan Ini Gubernur Provinsi Sumatera Barat Irwan Parayitno yang diwakili oleh Wakil Gubernur Nasrul Abit dalam nota penjelasan Gubernur Sumbar menyampaikan, Nagari sebagai kesatuan Hukum Adat di Sumatera Barat memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai penyelenggara pemerintahan berdasarkan hukum adat sebagaimana dalam Undang Undang Nomo 6 tahun   2014 tentang desa.

“Berdasarkan ketentuan pasa 109 Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Provinsi berwenang menetapkan peraturan daerah sebagai pedoman bagi Kabupaten/Kota dalam memantapkan Nagari sebagai penyelenggara pemerintahan berdasarkan hukum adat. Khususnya terkait dengan susunan kelembagaan, pengisian jabatan dan masa jabatan Kapalo Nagari,” ujar Nasrul Abit.

Rapat Paripurna ini dipimpin oleh Ketua DPRD Sumbar Ir Hendra Irwan Rahim yang dihadiri oleh  Gubernur Sumbar Irwan Prayitno anggota  Forkopimda, para Pimpinan OPD di jajaran pemprov Sumbar dan para undangan lainya. ** Herman Virga

740 Total Dibaca 1 Dibaca hari ini
Share
Previous Image
Next Image

info heading

info content

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*