Pungguang Kasiak Punya Cerita, Pilwana Ala Barat Ciderai Egaliter Orang Minang




Rafendi.
Rafendi.

Memang, Pemilihan Wali Nagari (Pilwana) Pungguang Kasiak Lubuk Alung, Padang Pariaman, periode 2018-2024, sudah berminggu-minggu terlaksana (Rabu, 4/4) lalu.

Dari proses hingga hasilnya, menyimpulkan bahwa sebagaimana Pilpres-Wapres, Pilgub-wagub, Pilbup-wabup dan Pilwako-wawako, Pilwana ala demokrasi negara Barat itu, terbukti telah mencederai egaliter (kebersamaan/kekerabatan) orang Sumatera Barat (Minangkabau).

Kesimpulan itu berdasarkan data, fakta dan bincang-bincang dengan calon wali nagari yang terkait (Abizar Dt. Simarajo dan  Drs Risman J), baik sebelum maupun setelah Pilwana terlaksana.

Sebagaimana berita online Editor pada Kamis (24/3), lima calon Wali Nagari Pungguang Kasiak telah menyampaikan visi dan misinya: Drs. Alijastar, Abizar Dt. Simarajo (calon petahana), Drs. Risman J, Dodi Marten, dan Syafril Mulia,S.Pd.

Dari lima calon itu, empat calon secara adat dan agama bertali kerabat. Abizar Dt. Simarajo adalah mamak dari Dodi Marten, sedang Risman J adalah Pak Uncu dari Syafril Mulia.

Ketika masih dalam proses, Dodi Marten menyatakan kepada mamaknya, ingin ikut Pilwana atau mencalonkan diri. Abizar Dt. Simarajo meminta keponakannya itu tidak maju karena ia ingin maju untuk periode kedua. Keponakan tetap menyatakan ingin maju. Dengan demikian, kemenakan seperintah mamak tinggal selogan, tidak lagi jadi pakaian dalam kehidupan sehari-hari.

Saat Panitia Pilwana membuka pendaftaran bakal calon (balon) dengan sejumlah persyaratan. Di antaranya, bagi perangkat Pemerintah Nagari, harus ada izin Wali Nagari. Dodi Marten sebagai Wali Korong Kampung Baru minta izin kepada Wali Nagari Pungguang Kasiak. Abizar Dt. Simarajo sebagai Wali Nagari Pungguang Kasiak, memberikan izin.

Waktu masih dalam proses, Risman J menyampaikan kepada abang Syafril Mulia, bahwa dirinya maju dan mohon dukungan. Terkait Syafril Mulia ingin maju, sang abang menyatakan itu hanya wacana, dan menyatakan komit mendukung Pak Uncu, dan mengusahakan dukungan suara dari korongnya (Teluk Belibi Utara).

Ketika Panitia Pilwana membuka pendaftaran, ternyata Syafril Mulia ikut mendaftar, dan masuk enam balon yang diusulkan ke Pemkab Padang Pariaman. Sesuai peraturan bupati, calon wali nagari paling banyak lima orang. Ternyata – setelah ikut seleksi – Syafril Mulia masuk dalam lima calon wali nagari.

Dengan tetap majunya Dodi Marten dan Syafril Mulia, berarti tidak ada tenggang karena raso ndak dibaok naik pareso ndak dibaok turun. Dengan demikian, ajaran adat Minang itu, tinggal slogan.

Pilwana pun berlangsung. Alhasil, keponakan (Dodi Marten) suara terbanyak pertama (714), anak (Syafril Mulia) suara terbanyak kedua (610), Pak Uncu (Risman J) suara terbanyak ketiga (375), mamak (Abizar Dt Simarajo) suara terbanyak keempat (283), dan suara terbanyak kelima Alijastar (217), calon yang tak ada hubungan kekerabatan dengan calon lain.

Bila disimak, kemenangan Dodi Marten pembenaran terhadap keampuhan ajaran adat Minang: tagak jo korong bela korong. Di TPS korongnya (Kampung Baru), dari 230 lebih pemilih, Dodi Marten menang mutlak (191 suara). Sisa suara (40 lebih suara) diraih empat pesaing calon lainnya.

Mungkin berkat tagak jo korong bela korong, dan keinginan sebagian besar pemuka masyarakat “pokoknya wali nagari baganti”, Dodi Marten tidak disangka menang di korong pesaingnya: Kampung Tangah (korongnya Abizar Dt Simarajo) menang mutlak 1 TPS dari 2 TPS, Teluk Belibi (korongnya Alijastar dan Syafril Mulia) menang 1 TPS dari 3 TPS, Kelok (korongnya Risman J) kalah tipis dari Risman J, dan Ambacang, pada dua TPS kalah tipis dari Risman J dan Syafril Mulia.

Pj Wali Nagari Pungguang Kasiak, Mulyadi,S.P,MM, yang ditemui Editor di kantornya, Senin (16/4) menilai, terjadinya gesekan antara mamak dengan kemenakan, antara apak dengan anak itu, karena dua faktor. Pertama, mamak dan apak kurang arif dan bijaksana. Kedua, keponakan dan anak tidak mau bersabar menunggu kesempatan berikutnya.

Secara nasional, kita tidak mungkin berharap, kembali ke Demokrasi Pancasila dengan mengamandemen kembali UUD 45. Sehingga – sesuai nilai-nilai yang diapdosi pendiri bangsa berdasarkan ajaran adat dan agama tauhid – Pilpres-wapres, Pilgub-wagub, Pilbup-wabup dan Pilwako-wawako, secara musyawarah-mupakat melalui perwakilan rakyat di MPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten dan DPRD Kota.

Namun kebutuhan ego orang Sumatera Barat ke depannya bakal terpenuhi. Melalui Kerapatan Adat Nagari, akan dipilih secara musyawarah-mupakat Kapalo Nagari sebagai kepala Pemerintah Nagari Adat.

“Perda Provinsi sebagai payung hukumnya, akhir Desember 2017 lalu sudah ketuk palu,” ulas Mulyadi yang juga Kasubag Keuangan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Padang Pariaman ini. ** Rafendi

98 Total Dibaca 1 Dibaca hari ini
WhatsAppFacebookTwitterYahoo MailLineGoogle GmailEmailYahoo BookmarksShare

Komentar

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*