Propemperda Kab. Solok Tahun 2020 dan 2021 Ditetapkan

Sidang paripurna DPRD Kab. Solok.
Sidang paripurna DPRD Kab. Solok.

Arosuka, Editor.- DPRD Kabupaten Solok menggelar rapat paripurna dalam rangka penetapan Perubahan Propemperda tahun 2020 dan Propemperda tahun 2021 bertempat di  Ruang Rapat Paripurna DPRD Kab Solok, Jum’at (16/10).

Rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Lucki Efendi ini dihadiri Sekda Aswirman, SE, MM, Anggota DPRD Kab Solok, Forkopimda,  Sekwan Suharmen dan Kepala SKPD Pemkab Solok.

Dalam  rapat tersebut dibahas Laporan Hasil Rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Solok dengan Pemerintah Daerah tentang Sinkronisasi Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2020 dan Sinkronisasi Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2021, untuk Menjadi Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Tahun 2020 dan Program Pembentukan  Peraturan Daerah Kabupaten Solok Tahun 2021 dibacakan Oleh HAFNI HAFIS

Ketentuan Pasal 32 Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menetapkan bahwa perencanaan penyusunan peraturan daerah dilakukan dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda), yang selanjutnya dalam ketentuan Pasal 10 huruf a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dengan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propempeda).

Propemperda merupakan instrumen perencanaan program, pembentukan peraturan daerah yang dilakukan secara terencana, terpadu dan sistematis yang dilaksanakan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan skala prioritas dan ditetapkan sebelum rancangan peraturan daerah tentang APBD disahkan.

Pembentukan Peraturan daerah tersebut sudah menjadi niat atau rencana pemerintahan daerah yang dipadukan dalam wadah berupa propemperda dan menjadi sistematis yang ditentukan berdasarkan skala prioritas sehingga dengan perencanaan program yang matang antara lain dapat meminimalisir timbulnya rancangan peraturan daerah di luar propemperda kecuali dalam hal yang Urgensi.

Daftar skala prioritas rancangan peraturan daerah yang dimuat dalam Propemperda sesuai dengan indikator yang diatur dalam ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ditetapkan berdasarkan perintah peraturan peraturan-undangan lebih tinggi, rencana pembangunan daerah, penyelenggaran otonomi daerah dan tugas pembantuan dan aspirasi masyarakat daerah  .  Penetapan skala prioritas idealnya harus memperhatikan rancangan peraturan daerah yang urgen  untuk dimasukan, dengan pertimbangan yang urgen inilah proses seleksi sangat dibutuhkan karena tanpa seleksi dalam artian setiap rancangan yang diajukan dimasukan kedalam Propemperda maka secara tidak langsung telah mengabaikan kualitas.

Pelaksanaan proses seleksi tersebut dapat dilakukan dengan penilaian terhadap judul rancangan peraturan daerah, materi yang diatur dan keterkaitannya dengan peraturan-undangan lainnya.  Materi yang diatur dan keterkaitannya dengan peraturan lainnya merupakan keterangan mengenai konsepsi rancangan peraturan daerah yang meliputi latar belakang dan tujuan penyusunan;  sasaran yang ingin diwujudka, pokok pikiran, ruang lingkup, atau objek yang akan diatur;  dan jangkauan dan arah pengaturan. ** Tiara/Hms

71 Total Dibaca 1 Dibaca hari ini
Share

Komentar

Previous Image
Next Image

info heading

info content

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*