PPNS di OPD Kota Pariaman Harus Bersinergi Tegakkan Perda dan Perwako

Pariaman, Editor.-  Dalam rangka implementasi penegakkan peraturan daerah (Perda) yang bertujuan memberikan pengetahuan tentang tugas dan fungsi Satpol-PP dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar Kota Pariaman gelar Workshop Penegakan Perda dan PPNS di Aula Balaikota Pariaman, Selasa (19/12).

Kegiatan dibuka Walikota Pariaman Mukhlis Rahman didampingi Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar Kota Pariaman Handrizal Fitri dengan narasumber tiga orang yakni Rivai Putra dari Kementerian Hukum dan HAM, AKP. Farel dari Korwas PPNS Polda Sumbar dan Abdul Rahman yang merupakan Sekretaris Satpol-PP Provinsi Sumbar.

Mukhlis Rahman, menjelaskan berdasarkan Undang-undang 23 tahun 2014 pasal 12 ayat (1) huruf e menyatakan bahwa salah satu bentuk urusan pemerintahan yang wajib dalam pelayanan dasar adalah ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang menjadi tugas kepala daerah sebagai penyelenggara pemerintah.

“Dengan dasar itulah, didalam pasal 255  Undang-undang 23 tahun 2014 dibentuklah Satpol-PP dalam menjalankan fungsi dan tugas kepala daerah sebagai penegak Perda dan Perwako sebagai bentuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dengan tupoksi secara konsisten menjaga citra dan wibawa Pemerintah Daerah,” tambah Mukhlis.

Sehingga, sebagai bentuk supremasinya, maka Satpol-PP dapat diangkat menjadi PPNS untuk penegakan Perda secara Pro Yustisia, karena keberadaan Perda sesuai ketentuan Undang-undang yang memuat sanksi hukum yang tegas,” ujar Wako lagi.

Mukhlis menambahkan, setiap OPD yang ada bertugas dan berperan penting dalam menegakkan Perda dan Peraturan Kepala Daerah, dan diharapkan setiap OPD mempunyai PPNS.

Sementara itu, Kadis Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar Kota Pariaman Handrizal Fitri menjelaskan tujuan diadakan workshop ini adalah dalam rangka untuk penambahan penyidik PPNS di lingkungan OPD Pemko Pariaman untuk membantu pelaporan pelanggaran atas peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.

“Saat ini untuk di Satpol-PP saja, terdapat 4 orang PPNS yang bertugas sebagai eksekutor, maka untuk menciptakan lingkungan pemerintah dan lingkungan masyarakat yang patuh dan taat aturan, sangat diperlukan sekali adanya penambahan PPNS tersebut,” tambah Handrizal.

Hadir dalam acara tersebut, Kepala OPD Pemko Pariaman, Camat se-Kota Pariaman, satuan pengawasan yang berfungsi sebagai pengawasan daerah serta pejabat eselon di Lingkungan Pemko Pariaman. ** Phaik/Hms/Sgr

920 Total Dibaca 1 Dibaca hari ini
Share
Previous Image
Next Image

info heading

info content

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*