Potret Buram Kabupaten Solok Kini, Sebuah Catatan Kecil

Pada umumnya  rapor OPD di Kabupaten Solok berwarna merah. Hal itu dikatakan oleh Ketua DPRD Kabupaten Solok H. Hardinalis, SE, MM beberapa waktu lalu yang tersebar luas ke publik melalui berbagai media cetak dan elektronik.

Risko Mardianto.
Risko Mardianto.

Lebih jauh, politisi Partai Golkar tersebut berharap kepada kepala daerah agar tidak sembarangan mengangkat serta melantik pejabat eselon II, III dan pejabat eseleon IV dilingkungan Pemkab Solok. Menurut pemberitaan, ucapan anggota dewan itu merupakan harapan yang dimaksudkan guna menjadikan pemerintah kabupaten solok menjadi lebih baik dan masyarakat menjadi makin sejahtera.

Beberapa waktu lalu, Bupati Gusmal melalui media massa menginginkan adanya masukan dari wartawan terkait siapa saja yang hendak mengisi jabatan eselon di Kabupaten Solok.

Melihat perkembangan birokrasi dan kebutuhan masyarakat menuntut keadilan baik dalam pelayanan maupun dalam hal lainnya, tentu kepala daerah tidak boleh asal lantik pejabat untuk kabinetnya. Jika hal itu dilakukan, niscaya akan mempersulit pemerintah daerah untuk melayani masyarakat.  Lebih lanjut, pengangkatan dan pelantikan pejabat eselon itu perlu pertimbangan matang agar pos yang ditempati oleh mereka yang mendapatkan pos masing-masing bisa bekerja optimal dalam memenuhi segala kebutuhan masyarakat di Kab. Solok.

Saat ini, cukup banyak persoalan yang belum mampu terselesaikan oleh Pemkab Solok, beberapa diantaranya adalah soal Gedung baru DPRD Kab. Solok yang dibangun dengan hasil tukar gulir asset milik Pemkab Solok dan Pemko Solok dengan pagu dana Rp. 6 Milyar. Selain itu, krisis dalam bidang pangan dan ekonomi pertanian, terutama krisis harga bawang merah yang makin anjlok setiap saat tanpa terkontrol. Meskipun Mentan RI pernah mencanangkan Solok sebagai kawasan sentra bawang merah untuk Sumatera dan akan membeli bawang petani kita dengan harga Rp. 15 Ribu perkilogram, hingga saat ini hal itu belum menampak hasil apa-apa.

Baru-baru ini,  juga tersiar kabar bahwa Anduang Colok (73) seorang warga miskin di Lubuak Selasih juga memerlukan bantuan dan uluran tangan semua pihak guna memindahkan rumahnya yang selama ini tidak pernah memperoleh bantuan bedah rumah dari pemerintah. Bukan rumah, gubuk reot diatas tanah yang mudah longsor itu menjadi kediaman resmi Anduang Colok selama ini. Kemudian, ada penilaian dari berbagai lapisan masyarakat baik dari organisasi masyarakat maupun LSM yang terlanjur beranggap bahwa banyak Kepala SKPD di Kab. Solok yang ‘mengekor’ pada Bupati Gusmal. Kemanapun acara Bupati Kepala SKPD ikut di dalamnya meskipun tidak berkaitan dengan agenda kepala SKPD itu sendiri, hasilnya banyak masyarakat berasumsi jika kelapa satuan kerja perangkat daerah bukan menyukseskan program Empat Pilar Kabupaten Solok yang di usung Gusmal – Yulfadri Nurdin sejak masa kampanye Pilkada 2015 lalu.

Soal pengelolaan asset (Gedung Baru DPRD Kab. Solok, – red) yang berada di lingkungan Kantor Bupati Solok saja belum terselesaikan. Belum lagi ada dugaan asset Kabupaten Solok di Kota Solok yang dibongkar Pemko Solok

seperti Gedung Bekas Kantor DPD Partai Golkar Kab. Solok yang berada tepat di depan Pasar Raya Solok atau disamping Taman Syeh Kukut Kota Solok.

Sederet PR Pemkab Solok lainnya seperti perbaikan jalan ke Garabak Datar di Kecamatan Tigo Lurah, Pembangunan jaringan telekomunikasi untuk masyarakat di nagari terisolir serta masih banyak lagi. Persoalan pembangunan tentu tidak bisa difokuskan kepada sektor pariwisata saja, tapi juga sektor lainnya. Tidak bisa pembangunan itu hanya untuk seremonial semata. Apa yang dikejar, sebuah piagam penghargaankah?

Apa gunanya sederet piagam penghargaan bergengsi terpajang dalam almari kaca dipinggir ruangan kantor kepala daerah jika rakyat masih menderita. Untuk apa dilakukan penyegaran jika akan tetap seperti biasa tanpa ada terobosan baru untuk memicu pertumbuhan taraf hidup masyarakat di kabupaten solok. Berbagai pertanyaan muncul karna tontonan seremonial yang memuakkan itu selalu muncul ke publik, lebih lebih memasuki tahun 2018 ini.

DPRD Kabupaten Solok, Bungkam?

Kinerja legislasi membutuhkan koordinasi yang baik antara pemerintah dan legislator. Setiap undang-undang ataupun peraturan daerah yang dihasilkan akan berdampak luas dan mengikat semua. Kinerja legislasi bukan perlombaan adu banyak buat peraturan, melainkan upaya menata hukum agar kehidupan berbangsa jadi tertib dan adil. Oleh karena pemerintah sebagai eksekutor peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan sangat dipengaruhi oleh dinamika politik perlu keharmonisan keduanya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Hari-hari terakhir ini, legislator di rumah rakyat tidak menampakkan kuasanya sebagai wakil masyarakat. Jangankan untuk memanggil kepala daerah untuk mempertanyakan keseriusan pemerintah membangun Kabupaten Solok yang dimulai dari menata birokrasi dan perangkat daerah, para anggota DPRD Kab. Solok justru terlihat sibuk melakukan pencitraan diri dan membangun image ke tengah publik guna kepentingan politiknya. Alih-alih membantu masyarakat lalu mengeksposenya ke media sosial dan media massa bahwa anggota dewan dari Partai A telah membantu masyarakat untuk bla bla bla. Sadarkah bahwa bantuan yang diterima itu juga berasal dari rakyat badarai, lalu siapa yang membantu, rakyat yang membantu politisi atau politisi yang membantu rakyat itu tadi?

Kabupaten Solok memerlukan kesejahteraan dan bukan pencitraan. Banyak mata melihat betapa banyaknya pekerjaan rumah belum diselesaikan pihal terkait, perlu berapa lama lagi masyarakat menunggu kesejahteraan yang bukan pencitraan itu.

Tahun 2018 akan penuh dengan agenda politik. Namun agenda keadilan tentu tidak boleh dikacaukan oleh politik elektoral yang musiman. Politik elektoral boleh datang dan pergi, namun upaya menggapai keadilan adalah proses yang tak boleh berhenti.
Menata birokrasi perlu konsistensi dan ketelatenan. Ada proses yang perlu dihormati dan ada substansi yang tak boleh dikecilkan. Olehsebab itu, kepala daerah kabupaten solok dan DPRD Kabupaten Solok perlu bertindak tegas , cepat dan transparan. Mengingat tahun 2018 adalah tahun politik tentu perlu tindakan cepat namun jangan sampai karna perbedaan politik, tata kelola birokrasi menjadi dipercepat tanpa mempertimbangkan suksesi visi dan misi kepala daerah, terutama dalam menyelesaikan pekerjaan rumah yang selama ini terkesan sengaja di abaikan. ** Risko Mardianto, SH

*** Penulis adalah Wartawan dan Alumni Fakultas Hukum UMMY Solok.

1112 Total Dibaca 1 Dibaca hari ini
Share
Previous Image
Next Image

info heading

info content

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*