Pertama Kali di DPRD Tanah Datar, Sidang Paripurna Batal Karena Bupati/Wakil Bupati Tidak Hadir

Jumpa pers di DPRD Tanah Datar.
Jumpa pers di DPRD Tanah Datar.

Batusangkar,Editor.Ketua DPRD Tanah Datar H.Roni Mulyadi Dt Bungsu terpaksa menskor sidang paripurna sebanyak dua kali dan juga membatalkannya. Hal ini baru pertama kali terjadi di DPRD Tanah Datar karena tidak hadirnya Bupati maupun Wakil Bupati Tanah Datar  yang di agendakan untuk memberi .  Jawaban  terhadap Pemandangan Umum Fraksi DPRD berkaitan dengan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019, Senin (6/7).

Sesuai dengan undangan yang telah disebarkan sebelumnya, jadwal rapat akan dimulai jam 9.00 Wib, namun ketika ditunggu Bupati atau Wakil Bupati Tanah Datar pada jam tersebut masih belum juga hadir dilingkungan DPRD Tanah Datar, sehingga sidang diskor hingga jam 10.30 Wib.

Namun kenyataannya, ketika ditunggu sampai jam 10.30 Wib pejabat yang akan membacakan jawaban Pemandangan Fraksi ini masih tak kunjung hadir, sehingga Ketua DPRD Rony Mulyadi menskor sidang sampai jam 11.15 Wib.

Ketua DPRD Tanah Datar H.Rony Mulyadi,Dt.Bungsu dalam jumpa Pers menyata.kan Mulai pukul 09.00 Pihak Legislatif sudah siap untuk melaksanakan rapat, karena absensi anggota DPRD yang sudah ditandatangani mencapai  27 anggota DPRD Tanah Datar, dan sudah terpenuhi qorum sesuai dengan tatip DPRD

Sampai pukul 10.30 baik bupati dan wakil bupati tidak kunjung hadir menurut keterangan Kabag Humas dan Protokol Yusrixal ketika dikonfirmasikan mengatakan, rencana yang akan menyampaikan Jawaban Pemandangan umum  Fraksi tersebut adalah  Wabup Zuldafri Darma, namun karena acara pelantikan perangkat nagari di Atar Kecamatan Padang Ganting , maka Wabup juga terlambat hadir di DPRD Tanah Datar.

Bertepatan dengan kedatangan Wakil Bupati yang ditunggu-tunggu oleh anggota DPRD pada jam 11.20 Wib,Ketua DPRD bersama   ketua-ketua Fraksi melaksanakan rapat mengenai apakah akan dilangsungkan atau tidaknya sidang Paripurna tersebut. Ternyata hasil keputusan rapat para Ketua Fraksi memutuskan Sidang Paripurna tidak bisa dilanjutkan dan dibatalkan.ujar Roni Mulyadi Dt.Bungsu

Roni  Mulyadi menambahkan “Sesuai dengan undangan yang disampaikan kepada pimpinan daerah schedule  sidang Paripurna dimulai jam 9.00 wib,ternyata  setelah sidang dibuka  pimpinan daerah belum juga hadir kemudian siding di skor selama  1 jam lebih kemudian sidang dibuka  kembali pimpinan daerah tidak juga kunjung hadir maka sidang kembali di skor dengan alasan yang sama.

Sejam lebih sedikit (11.10) setelah rapat tertutup pimpinan beserta Bamus, sidang dibuka kembali dan segera diakhiri karena pimpinan daerah akhirnya hadir tapi waktunya tidak memungkinkan lagi sidang digelar.

Dengan tidak adanya kejelasan dari pihak pemda  makanya lami melaksanakan rapat fraksi hal ini diatur dalan tatib DPRD pasal 108.juga kami tidak mendapat informasi bawasanya wakil bupati akan terlambat datang dari pihak pemda.Disini kita bisa melihat  betapa lemahnya tingkat koordinasi di tubuh pemda Tanah Datar.adapun untuk siding selanjutnya kita akan melaksanakan rapat pimpimnan beserta Bamus untuk menschedulkan  paripurna selanjutnya.ujar Roni Mulyadi Dt,Bungsu
Pada kesempatan tersebut Wakil Ketua DPRD Saidani  menyatakan .Dalam hal ini penyebabnya adalah  kurangnya koordinasi di jajaran Pemda karena seharusnya jika Bupati berhalangan, Wakil Bupati ataupun Sekda bisa mewakilinya.

Bupati  dan Wakil Bupati  adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan dan bisa juga Sekda mewakili pimpinan daerah dengan adanya mandat dari Bupati ,ujar Saidani** Jum

200 Total Dibaca 2 Dibaca hari ini
Share

Komentar

Previous Image
Next Image

info heading

info content

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*