Pers, Wartawan dan Kebanggaan Semu




Sumatera Barat untuk kedua kalinya (yang pertama di tahun 1978 lalu), dipercaya sebagai tuan rumah peringatan Hari Pers Nasional (HPN) tahun 2018.

HPN ini diperingati setiap tanggal 9 Februari. Pada tanggal itu, di Solo pada tahun 1946, sejumlah jurnalis mendirikan Persatoean Wartawan Indonesia (PWI). Berarti tahun 2018 ini, HPN adalah peringatan yang ke-72 tahun.

Berdasarkan pengamatan kesejarahan, tidak dapat dipungkiri, dari zaman penjajahan Belanda hingga sekarang, Insan Pers atau wartawan Indonesia berkutat memperjuangkan tiga hal: memperoleh kebebasan Pers, peningkatan kualitas profesi wartawan, dan peningkatan kesejahteraan anggotanya.

Perjuangan pertama (memperoleh kebebasan Pers) mencapai titik kulminasinya dengan diubahnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pokok-Pokok Pers (UUPP) menjadi UU Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

Sesuai UU Nomor 40 Tahun 1999 ini, pers nasional melaksanakan berbagai peran, di antaranya: memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan informasi, mengembangkan pendapat umum berdasar informasi yang tepat, akurat, dan benar, melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum, memperjuangkan keadilan dan kebenaran, dan lainnya.

Khusus dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum (dimintai keterangan pejabat penyidik atau dimintai menjadi saksi di pengadilan), wartawan mempunyai hak tolak. Sumber informasi dapat dilindungi dengan cara menolak menyebutkan identitasnya.

Berdasarkan UU Nomor 40 Tahun 1999 dibentuklah Dewan Pers dengan tujuh fungsi, di antaranya: melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers, mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat dan pemerintah, memfasilitasi organisasi pers dalam menyusun peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi wartawan, dan lainnya.

Perjuangan kedua (peningkatan kualitas profesi wartawan) diupayakan Dewan Pers melalui loka karya, diklat, penataran, dan lainnya. Selanjutnya, organisasi resmi profesi wartawan, khususnya PWI, melaksanakan kualisifikasi keanggotan dengan ujian. Yang lulus ujian memperoleh Kartu Biru dan berlaku secara periodik. Terakhir Dewan Pers mengkualisifikasi melalui Uji Kompetensi Wartawan (UKW) untuk prediket Wartawan Utama, Wartawan Madya, dan Wartawan Muda.

Lalu, bagaimana dengan perjuangan ketiga (peningkatan kesejahteraan wartawan atau Insan Pers), yang pada umumnya jadi keluhan wartawan di daerah yang bukan karyawan perusahaan. Sedang wartawan yang karyawan perusahaan berkeluh juga karena kesejahteraannya di bawah pemimpin redaksi, pemimpin  perusahan, dan redaktur senior. Terlebih lagi, jika industri Pers karena idealisme pribadi, partai atau pengusaha, yang sarat kepentingan pribadi atau kelompok.

Memang di mata masyarakat yang cerdas, pejabat yang korup dan pengusaha yang bermasalah, profesi wartawan disegani dan dihormati (?) karena menjalankan fungsi sebagai penyalur pendapat umum dan kontrol sosial.

Apakah karena itu kehidupan wartawan telah layak? Sementara kebutuhan biaya hidup pribadi dan keluarga semakin tahun semakin meningkat. Akhirnya, walaupun dibelakang kena cibir pihak ketiga (masyarakat, pejabat korup dan pengusaha bermasalah), wartawan daerah (bahkan redaktur senior) harus pandai-pandai di lapangan.

Pandai-pandai di lapangan itu bukan rahasia umum lagi. Modusnya bermacam-macam. Contohnya, usai wawancara, meliput kegiatan yang dilaksanakan pemerintah, pengusaha dan masyarakat, dengan halus meminta beli minyak. Dan jika lebaran tiba, dengan halus pula meminta THR kepada pihak ketiga itu. Jika belum punya rumah, berpandai-pandai dengan pemerintah setempat untuk meminta tanah, termasuk tanah untuk kebun sawit, dan lainnya.

Jika memang demikian kenyataannya, kebanggaan sebagai wartawan adalah kebanggaan yang semu. Idealisme memang perlu, tetapi kesejahteraan yang memadai juga perlu.

Dewan Pers tolonglah pikirkan, bagaimana di hari tua, wartawan tidak kena cibir oleh lingkungan masyarakatnya karena hidupnya pas-pasan. Misalnya, mengusulkan kepada pemerintah, Wartawan Utama menerima tunjangan hari tua sebagaimana negara Malaysia memberi pensiun kepada sastrawan besarnya. ** Rafendi

** Penulis adalah wartawan Portal – Tabloid Berita Editor

 

 

 

349 Total Dibaca 1 Dibaca hari ini
WhatsAppFacebookTwitterYahoo MailLineGoogle GmailEmailYahoo BookmarksShare

Komentar

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*