Perda Retribusi Jasa Usaha Diharapkan Dapat Meningkatkan PAD

Padang, Editor.- Perda Retrebusi jasa usaha diharapkan dapat meningkatkan perdapatan asli daerah (PAD)Provinsi Sumatera Barat, dengan tetap memperhatikan kondisi kemampuan masyarakat serta kulaitas layanan yang diberikan oleh pemerintah daerah. Selain itu penetapan besaran tarif tidak memberatkan masyarakat dan tidak menghambat pertumbuhan ekonomi.

Hal ini disampaikan Rahmat Saleh S.Farm juru bicara panitia pembahasan rancangan peraturan daerah provinsi Sumatara Barat atas perubahan peraturan daerah Nomor 1 tahun 2016 tentang retribusi Jasa Usaha, Selasa (9/5) dalam rapat paripurna DPRD Sumbar, tentang perubahan peraturan daerah No 1 tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Usaha.

Menurut Rahmat Saleh, penambahan objek retrebusi terminal Type B dan kepelabuhan perlu ditindak lanjuti dengan membuat mekanisme pemungutan, mengatur tempat pemungutan, menugaskan petugas pemungut yang profesional, hindari kebocoran, melaksanakan perbaikan sarana dan menyediakan anggaran biaya operasional yang memadai.

Rahmat Saleh juga menyampaikan, retribusi Edotel (penginapan yang dikelola SMK) dimuat sebagai objek retribusi belum dapat ditampung pada Ranperda ini. Hal ini belum diperoleh kajian tentang peraturan hukum yang akan ditetapkan pada kegiatan tersebut.

Untuk itu diminta kepada pemerintah daerah segera melakukan kajian hukum terdapat penyelenggaraan Edotel untuk dapat menyediakan dasar hukum. Sehingga SMK sebagai pengelola memiliki kepastian hukum dan dapat menjamin kesinambungan Edotel sebagai wadah praktek bagi siswa SMK jurusan perhotelan.

“Setiap pemungutan retribusi kepada masyarakat harus dibarengi dengan pelayanan yang berkualitas dan profesional. Sehingga memberikan kepuasan bagi masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang membayar retrebusi,” kata Rahmat Saleh.

Sementara itu Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Ir Hendra Irwan Rahim dalam pidatonya saat memimpin Rapat Paripurna menyampaikan, sejalan dengan arah kebijakan pemerintah daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta pemantapan penyelenggaraan otonomi dearah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka perda perda yang akan disusun oleh daerah jangan sampai menghambat investasi dan pertumbuhan ekonomi serta tidak betentanggan dengan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi.

Berkenan dengan hal tersebut menurut Hendra Irwan Rahim, maka arah kebijakan pembantukan perda ke depan, disesuaikan dengan arah kebijakan pemerintah.

“Program pembentukan perda tidak hanya berorientasi pada kualitas, akan tetapi lebih ditekankan kepada kualitas  perda yang dihasilkan,” ujar Hendra Irwan Rahim. ** Herman

.

808 Total Dibaca 1 Dibaca hari ini
Share

Komentar

Previous Image
Next Image

info heading

info content

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*