Penyampaian LKPJ Kepada DPRD Adalah Tanggung Jawab Kepala Daerah

Gubernur Sumbar Irwan Prayitno dan Ketua DPRD Sumbar Ir Hendra Irwan Rahim dan wakil Ketua DPRD Sumbar saat menyanyikan Lagu padamu Negeri usai Rapat Paripurna(1)
Gubernur Sumbar Irwan Prayitno dan Ketua DPRD Sumbar Ir Hendra Irwan Rahim dan wakil Ketua DPRD Sumbar saat menyanyikan Lagu padamu Negeri usai Rapat Paripurna(1)

Padang, Editor.- Dalam pasal 69 ayat 1 Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah dinyatakan, bahwa dalam rangka akuntabilitas dan transparansi penyelengaraan pemerintahan daerah. Salah satu kewajiban Kepala daerah adalah menyampaikan laporan keterangan pertangungjawaban (LKPJ) kepada DPRD pada setiap akhir tahun anggara dan akhir masa jabatan.

Hal ini disampaikan Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Ir Hendra Irwan Rahim pada rapat paripurna DPRD Sumbar, Rabu (4/4) dengan acara penyampaian nota pengantar terhadap LKPJ Kepala daerah provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 dan pembentukan/penetapan keanggotaan Pansus LKPJ tahun 2017.

Selanjutnya, jelas Hendra Irwan Rahim,  dalam pasal 71 ayat 2 dijelaskan pula bahwa LKPJ akhir tahun anggaran disampaikan kepada DPRD  yang dilakukan satu kali dalam satu tahun paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan berakhirnya tahun  anggaran 2017, dalam rangka memenuhi kewajibannya, Gubernur Sumatera Barat menyampaikan LKPJ tahun 2017 kepa DPRD, untuk selanjutnya dibahas oleh DPRD sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Dari LKPJ tersebut dapat diketahui sampai sejauh mana kepala daerah telah dapat melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. LKPJ merupakan informasi formal tentang penyelenggaraan pemerintahan yang tentunya mencerminkan tranparansi ,sehingga kemajuan hambatan dan solusi dapat disajikan dengan sempurna,” ujar Hendra Irwan Rahim.

Menurut Hendra, bagi DPRD LKPJ merupakan salah satu instrumen penting dalam pelaksanaan fungsi pengawasan. Dari Pengawasan tersebut, DPRD akan merumuskan rekomendasi yang berisikan upaya atau langkah langkah untuk perbaikan pernyelenggaraan pemerintah daerah.

LKPJ Tahun 2017  merupakan pelaksanaan RPJMD tahun kedua, tentunya dijadikan bahan evaluasi sejauh mana pelsksannaan RPJMD termasuk pelaksanaan program dan kegiatan.             Sesuai dengan arah kebijakan dan sasaran pembangunan daerah yang  ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat  Tahun 2016-2021, pada  tahun kedua terdapat beberapa terget kinerja pembangunan daerah yang akan dicapai .

Dalam pembangunan  makro ekonomi daerah pertumbuhan ekonomi direncanakan sebesar 6,16 % PDRB perkapita sebesar Rp 38,68 juta, angka ke miskinan sebesar 6,15% dan angka pengangguran terbuka sebesar 6,46%.

Sedangkan dalam pembangunan kesejahteraan masyarakat, IPM ditergetkan sebesar 70 ,845, rata rata lama sekolah sebesar 8,5 tahun dan angka harapan hidup sebesar 68,92 tahun. Sementara target kinerja pembangunan daerah tersebut merupakan instrumen yang dapat dijadikan alat ukur untuk melihat kinerja penyelenggaraan pemerintahan daeerah.

Apabila target yang ditetapkan telah dapat diwujudkan, tentu akan  diupayakan dapat lebih ditingkatkan lagi. Sedangkan target kinerja yang belum dapat diwuhjudkan, perlu diketahui faktor yang menjadi penyebabnya dan bagaimana upaya untuk perbaikannya

Secara umum penyelenggaran pemerintahan  daerah telah berjalan dengan baik, beberapa terget kinerja pembangunan daerah tahun 2017 telah dapat diwujudkan. Diantaranya penurunan anggka kemiskinan dan pengangguran, rata rata lama sekolah, IPM dan target lainya. Sedangkan beberapa terget lainya masih perlu upaya percepatan untuk mewujudkan.

Terhadap keberhasilan yang telah dicapai, menurut Hendra, kita patut memberikan apresiasi kepada Gubernur dan jajarannya, sedangkan terhadap kinerja yang belum maksimal kita perlu memberikan dukungan untuk perbaikannya.

Sesuai ketentuan pasal 71 ayat 3 Undang Undang Nomor 23 tahun 2014, bahwa LKPJ dibahas secara internal oleh DPRD paling lama 30 hari sejak disampaikan. Dalam peraturan tata tertip, pembahasan secara internal dimaksud dilakukan dengan membentuk panitia Khusu yang akan merumuskan rekomendasi DPRD terhadap LKPJ . Namun sebelum penyusunan rekomendasi oleh panitia khusus dilakukan pembahasan pendahuluan oleh Komisi komsi bersama OPD dan Intansi terkait.

Sementara itu Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Barat Raflis SH.MM mengatakan pihaknya akan memfasilitasi anggota Pansus LKPJ untuk melakukan pembahasan, sehinga diharapkan pansus ini bisa merampungkan pembahasan sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan .

Anggota Pansus LKPJ Kepala Daerah  Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 adalah:  1 .H Syaidal Masfiyudin  SH, 2. H Afrizal, SH, MH, 3. Hj . Sitti Izati Izati Azis, 4.  Asrul Tanjung S.Ag, 5.  HM N urnas, ST, 6. Novrizon S.Sos, 7 . H Hidayat SS, MH, 8. Ismunandi Sofian, SE, 9. Ahmad Khaidir Sfil.I, 10 .H.Drs Iswandi Latief, MM, 11. H Bukhari Dt. Tuo, SE, 12. Ahmad Rius SH, 13. H Amora Lubis S.Sos, 14. Yuliarman SH, 15. Zalman Zaunit S.Sos, 16.  Rafdinal SH , 17. Rahmad Saleh,  18.H. Murdani, SE.MM, 19.Endarmi, 20. Syaiful Ardi S.Sos, M.Hum, 21. Zusmawati, SE, MM, dan 22. H.Drs Burhanudin Pasaribu. ** Herman

 

 

 

 

 

889 Total Dibaca 1 Dibaca hari ini
Share

Komentar

Previous Image
Next Image

info heading

info content

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*