Pemprov Sumbar Harus Segera Menyiapkan RUKD

Padang, Editor.- Pemerintah daerah Sumatera Barat harus segera menyiapkan Rancana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD), karena saat Perda Nomor 2 tahun 2013 diberlakukan juga telah mengamanahkan untuk menyiapkan RUKD namun  sampai sekarang RUKD tersebut belum juga ada .

Hal ini disampaikan juru bicara Fraksi Partai Demokrat Sabar AS dalam pendapat akir fraksinya, Senin (29/5) pada rapat paripurna DPRD Sumbar dalam mengambil keputusan terhadap Ranperda tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2013 tentang Kelistrikan dan Ranperda tentang Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda).

Menurut Sabar AS, jika pemerintah daerah menyatakan sudah ada RUKD, namun dia tidak yakin, karena dalam Perda dinyatakan bahwa RUKD sebelum ditetapkan harus dikonsultasikan terlebih dahulu dengan DPRD dan hal ini belum pernah dilaksanakan.

RUKD ini harus segera disiapkan karena sebagaimana dalam ketentuan aturan, bahwa RUKD bertujuan untuk menyiapkan rencana kebutuhan energi listrik untuk kurun 20 tahun.

“Dari RUKD akan terlihat peran pemerintah untuk mengembangkan kebutuhan listrik baik untuk masyarakat ataupun untuk kebutuhan Industri daerah,” ujar Sabar As.

Pada kesempatan ini Sabar As juga menyampaikan, bahwa potensi energy Sumatera Barat sangat cukup banyak tersedia, terutama pada energi baru terbarukan (EBT). Seperti dari sumber panas bumi yang sudah dikelola. Diantaranya di Solok Selatan. Danau dan sungai sebagian sudah dimanfaatkan untuk PLTMH. Begitu juga dari energi dari sampah.

Pada kesempatan ini Juru Bicara Fraksi Gerindra Ismunandi Syofian juga menyampaikan, dengan ditetapkanya ranperda tentang ketenaga listrikan ini, dia minta Gubernur dan jajaran terkait melihat peraturan ini sebagai peluang besar untuk pemenuhan kebutuhan listrik hingga ke pelosok nagari, baik oleh pememrintah dan pihak ketiga di Sumatera Barat.

Untuk itu pada kesempatan ini Fraksi Gerindra juga minta pemerintah daerah mendorong memberdayakan serta memberikan dukungan kepada Badan Usaha milik daerah Nagari dalam mengelola dan membangun pembangkit listrik di nagari guna pemenuhan listrik nagari yang belum dialiri listrik .

“Selain dari itu gubernur harus segera menentukan dan memerintahkan badan usaha milik daerah (BUMD) yang diserahi tugas mengurus kelistrikan di Sumatera Barat. BUMD yang ditugaskan tersebut harus diisi oleh orang orang yang punya keahlian soal kelistrikan,” ujar Ismunandi Syofian.

Pada kesempatan ini Ketua Pansus Ranperda Ketenagalistrikan HM Nurnas juga menyampaikan, dengan ditetapkanya ranperda perubahan Perda Nomor 2 tahun 2013 tentang kelistrikan ini, diharapkan dapat menjamin penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik dapat ditingkatkan,  agar tersedea dalam jumlah yang cukup merata dan bermutu.

“Selain dari itu dalam pelaksanaan Perda ini nantinya diharapkan dapat memberikan rasa aman pada masyarakat terutama dalam memperoleh listrik  yang berasal dari listrik non PLN,” ujar Nurnas. ** Herman

523 Total Dibaca 1 Dibaca hari ini
WhatsAppFacebookTwitterYahoo MailLineGoogle GmailEmailYahoo BookmarksShare

Komentar

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*