Pemprov Sumbar Dukung Pelayanan Publik Bebas Maladministrasi

Gubernur Irwan Prayino saat memberi sambutan.
Gubernur Irwan Prayino saat memberi sambutan.

Padang, Editor.- Ombudsman RI Kantor Perwakilan Provinsi Sumatera Barat membuka pekan layanan publik yang akan melayani semua aduan dan konsultasi dengan tema “Pelayanan Publik Bebas Maladministrasi” di GOR H. Agus Salim, Minggu (13/10/2019).

Dalam sambutan Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno mengatakan,  menyangkut kepuasan publik masyarakat saat ini makin memahami Tupoksi Ombudsman sebagai pengawas pelayanan publik.

“Kita sangat mendukung kegiatan ini, apalagi ini menyangkut dengan pelayanan pemerintah Sumbar, tidak boleh ada kesalahan administrasi sedikitpun, walaupun ada segera diperbaiki,” ujar gubernur Sumbar.

Saat ini dalam pengelolaan pelayanan publik diperlukan kerja kolaboratif antara instansi satu dengan yang lain dalam pelayanan publik.

“Hadirnya Ombudsman betul-betul terasa bermanfaat, sangat membantu untuk menyempurnakan pelayanan masyarakat. Saling bangun komunikasi dan terus tingkatkan layanan masyarakat, jangan sampai ada pakai lama, usahakan segera mungkin,” katanya.

Diawal sambutan Dr. Ninik Rahayu, S.H, M.S pimpinan Ombudsman RI sangat menggagumi kepemimpinan Irwan Prayitno sebagai gubernur Sumbar dua periode itu.

Seterusnya Ninik menyampaikan, Ombudsman sebagai lembaga negara menerima pengaduan masyarakat, memeriksa dan menyelesaikan pengaduan masyarakat. Ombudsman juga memiliki tugas dalam melakukan investigasi atas prakarsa sendiri terkait maladministrasi pelayanan

Pada kesempatan yang sama Yefri Heriani, S.Sos, MS.i Kepala Perwakilan Sumatera Barat menjelaskan, bahwa masyarakat dapat memberikan informasi pada Ombudsman terkait terjadi maladministrasi di instansi pemerintah.

“Kami akan segera sikapi setiap laporan yang masuk, dengan syarat masyarakat harus terlebih dahulu melaporkan kejadian tersebut pada instansi terkait, apabila tidak ada respon, maka masyarakat silahkan lapor pada kami,” jelas Yefri.

Ombudsman juga memiliki tugas dalam melakukan investigasi atas prakarsa sendiri terkait maladministrasi pelayanan publik. Ombudsman juga membuka pos-pos melayani pengaduan dan konsultasi bagi masyarakat.

“Masyarakat dapat memberikan informasi kepada kami, kantor-kantor mana saja di kota Padang yang dianggap mewakili maladministrasi, nanti kami akan mengunjungi dan membuka stand layanan di sana,” tambah Yefri. ** Zardi/Hms

119 Total Dibaca 1 Dibaca hari ini
Share

Komentar

Previous Image
Next Image

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*