Pemko dan DPRD Kota Bukittinggi Tandatangani KUA PPAS Perubahan 2020

Penandatangan kesepakatan KUA- PPAS oleh Pemko dan DPRD Bukittinggi.
Penandatangan kesepakatan KUA- PPAS oleh Pemko dan DPRD Bukittinggi.

Bukittinggi, Editor.- DPRD dan Pemko Bukittinggi menyetujui rancangan perubahanKebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Bukittinggi tahun anggaran 2020.

Nota kesepakatan itu, telah ditandatangani dalam rapat paripurna, di Gedung DPRD, Rabu (26/08).

Beny Yusrial Anggota DPRD Bukittinggi, selaku juru bicara, menyampaikan hasil pembahasan rancangan perubahan KUA-PPAS tahun 2020. Dalam rancangan perubahan KUA-PPAS 2020, disepakati pendapatan daerah sebesar Rp 682 milyar lebih. Jumlah tersebut turun Rp 121 milyar lebih dari target APBD awal yang berjumlah Rp 804 milyar lebih.

“Target pendapatan itu, terdiri dari PAD sebesar Rp 74 milyar lebih, dana perimbangan Rp 511 milyar lebih, lain lain pendapatan daerah yang sah Rp 95 milyar lebih,” jelasnya.

Selanjutnya, untuk belanja daerah pada perubahan RKUA-PPAS 2020 disepakati sebesar Rp 888 milyar lebih. Belanja daerah itu, terdiri dari, belanja tidak langsung Rp 380 milyar lebih, belanja langsung Rp 507 milyar lebih.

“Untuk pembiayaan daerah pada perubahan KUA PPAA sebesar Rp 192 milyar lebih,” tambahnya.

Ketua DPRD Bukittinggi, Herman Sofyan, menjelaskan, penyusunan perubahan KUA-PPAS, merupakan landasan untuk menyusun perubahan APBD Bukittinggi tahun 2020. Rancangan perubahan ini, telah disusun oleh pemerintah daerah, dibahas bersama oleh pemko melalui TAPD dan DPRD melalui Badang Anggaran.

“Setelah pembahasan, disepakati perubahan KUA dan perubahan PPAS dalam bentuk nota kesepaktan. Dokumen ini tentu akan menjadi pedoman dalam menyusun rancangan perubahan APBD 2020 nanti. Kami sangat apresiasi kinerja Pemko dan Anggota DPRD Bukittinggi yang telah melakukan pembahasan ini,” ujar Herman Sofyan.

Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias, juga mengapresiasi kinerja Banggar dan TAPD yang telah melakukan pembahasan rancangan perubahan KUA-PPAS tahun 2020 ini. Wako juga menyampaikan, sesuai laporan keuangan daerah yang telah diaudit BPK, didapatkan SILPA sebesar Rp 107 milyar lebih.

“Jumlah itu berlebih sebesar Rp 925 juta lebih, dibandingkan dengan proyeksi SILPA pada APBD awal yang ditetapkan sebesar Rp 106 milyar lebih. Hal ini juga dipengaruhi oleh beberapa hal, terkait penanganan dan pandemi covid-19,” jelas Ramlan.

Wako juga mengakui, pada perubahan KUA-PPAS tahun anggaran 2020 ini, berada dalam kondisi defisit sebesar Rp 13 milyar lebih.

“Kondisi defisit ini akan kita seimbangkan kembali pada saat pembahasan rancanhan perubahan APBD Bukittinggi tahun 2020, dengan alternatif, kemungkinan penambahan pendapatan melalui kajian potensi penambahan pendapatan daerah, atau akan dilakukan rasionalisasi kegiatan pada masing-masing SKPD berdasarkan skala prioritas,” tegasnya.** Widya.

159 Total Dibaca 1 Dibaca hari ini
Share

Komentar

Previous Image
Next Image

info heading

info content

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*