Pemerintah Kota Sawahlunto Harus Mampu Nyatakan PTLBS Pailit

Andrio An bersama Ketua BWKS Adeks Rossyie Mukri kerika membahas maslah PTSBL Sawahlunto.
Andrio An bersama Ketua BWKS Adeks Rossyie Mukri kerika membahas maslah PTSBL Sawahlunto.

Sawahlunto, Editor.- Pemerintah Kota Sawahlunto harus mampu membuktikan PTLBS ( Lembu Betina Subur ) pailit. Kalau tidak, angkat permasalahan secara hukum agar diketahui oleh masyarakat tentang penyalahguanaan keuangan daerah ( Negara). Semua yang terlibat dalam proses penyalahgunaan wewenang proses secara hukum.

Demikian ditegaskan Andrio An, SH dari kantor Andrio An & pantners Sawahlunto, Minggu (21/06/2020) malam di RSUD Sawahlunto.

Wawancara diskusi yang memakan waktu hampir lima jam menyimpulkan, kalau pailit nyatakan pailit dan buktikan apa penyebab pailit tersebut. Dengan cacatan seluruh aset PTLBS Sawahlunto dalam bentuk tanah, kandang dan lain sebagainya menjadi milik pemerintah Kota Sawahlunto. Jika dalam perjalanan PTLBS, ada oknum-oknum yang bermain dalam penyalahgunaan keuangan daerah ( negara) maka Pemerintah Kota Sawahlunto dan penegak hukum harus berani untuk menegakan keadilan agar masyarakat mengetahui apa sebenarnya yang terjadi.

Andrio An termasuk 1 dari 32 pengacara yang mendampingi pengaduan  Ade Armando kepada pihak kepolisian,  menilai Pemerintah Kota Sawahlunto selama ini terlalu “ berbaik hati “ membiarkan oknum-oknum memainkan anggaran tanpa pengawasan yang ketat. Sehingga anggaran yang mestinya bisa dimanfaatkan untuk kepentingan lain disalahgunakan untuk hal-hal yang tidak produktif pada belanja PTLBS dan kepentingan oknum-oknum yang sengaja “ memerah dan memeras “ lembu atau sapi  pada PTLBS.

Andai kata Pemerintah Kota Sawahlunto membiarkan kondisi yang tidak kondusif pada PTLBS, disinyalir atau patut diduga kasus yang sama akan terjadi pada PT. WWS (Wahana Wisata Sawahlunto) yang juga sudah banyak mendapatkan suntikan dan pendampingan dana dari APBD Kota Sawahlunto.

Ketegasan dan penegasan ini penting artinya bagi perkembangan pembangunan baik fisik materiel, perekonomian, pendidikan, kesehatan dan pembangunan non fisik lainnya.

Pemerintah Kota Sawahlunto, kata Andrio, pun harus memberikan tenggat ( tengang waktu yang pasti) penyelesaian masalah PTLBS ini, sebagai evaluasi terhadap program-program yang sudah dilaksanakan sebelumnya. “ Masyarakat menunggu gebrakan dan proses penegakan hukum dari pasangan Walikota/ Wakil Walikota Deri Asta-Zohirin Sayuti yang jelas dan pasti. “ kata Andrio.**Dinno

568 Total Dibaca 1 Dibaca hari ini
Share

Komentar

Previous Image
Next Image

info heading

info content

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*