Pembebasan Tanah Untuk Jalan Tol Jangan Merugikan Masyarakat

Dinas PUPR Sumatera Barat Dan Balai Jalan Nnasional III saat Hering dengan Komisi IV DPRD Sumbar(1)
Dinas PUPR Sumatera Barat Dan Balai Jalan Nnasional III saat Hering dengan Komisi IV DPRD Sumbar(1)

Padang Editor.- Kita berharap  pembangunan  jalan Tol Padang-Pekan Baru segera terealisasi. Untuk harus dupayakan bagaimana ganti rugi tanah  jalan tol ini jangan sampai marugikan masyarakat.

Hal ini disampaikan Taufik Hidayat, SE, Kamis (21/2) saat Herinng  dengan dengan Dinas PUPR dan Balai Pelaksana Jalan Nasional III Padang di Ruang Khusus II DPRD Sumbar.

Menurut Hidayat, politisi Partai Hanura itu, dengan terjadinya berbedaan harga yang cukup besar terhadap ganti rugi tanah ini, lokasinya dimana saja dan kondisi tanahnya bagaimana, tentu hal pperlu dicermati.

Hal yang semacam ini  perlu diluruskan kepada masyarakat, mentang mentang tanahnya  untuk jalan tol dijual dengan harga yang tinggi. Kita tidak bisa mematok harga seperti itu. Apapun peruntukan tanah itu dibeli oleh pemerintah tentu sesuai dengan harga yang sudah ditetapkan , mau dibikin jalan tol mau dibikin perkebunan tidak ada kaitannya dengan nilai ganti rugi yang ditetapkan. Jadi konsep berpikir masyarakat ini harus dibenarkan.

“Jadi tinggi rendahnya ganti rugi yang ditetapkan oleh pemerintah tidak tergantung dari peruntukanya, tapi tergantung pada lokasi dan kondisi tanahnya Apakah tanahnya sudah bersetifikat atau tidak. Cara berfikir masyarakat berfikir masyarakat inilah yang harus diluruskan,” ujar Tafik.

Sementara itu Saidal Maspiudin  anggota Komisi IV DPRD Sumbar  mengatakan, Komisi IV telah memanggil instansi terkait tentang permasalahan jalan tol ini. Dari hasil pertemuan dengan instansi terkait tersebut, yang sudah selesai diganti rugi langsung dikerjakan dan yang belum diganti rugi akan diselesaikan. Kalau tidak ada jalan keluarnya  tentu aka sampai ke pengadilan..

Suwirpen Suib Ketua Komisi IV yang langsung memimpin rapat ini juga menyampaikan, dia mendorong sumua pihak baik pemerintah daerah maupun dari Kementerian PU, termasuk kontraktor. Diharapkan pembangunan jalan tol ini dapat berjalan dengan lancar jelas.

Sementara itu Siska dari Balai Pelaksana Jalan Nasional III Padang mengatakan,  rumah masyarakat yang terkena akan diberikan kompensasi enam bulan sewa kedepan, Jadi kita memberikan ganti rugi itu tidak hanya apa yang kita lihat saja tetapi yang akan terjadi didepannya. Untuk sawah dihitung beberapa kali panen untuik enam  bulan kedepanya. Kalau ada toko masyarakat yang kena  dihitung berapa besar  penghasilanya sebulan  dan dimasukkan kedalam nilai ganti rugi.

Pada kesempatan ini Anggota Komiisi IV DPRD Sumbar Sabar AS juga mengatakan, harga ganti rugi jahan tol yang tidak disetujui masyarakat  diharapkan Pemerintah Padang Pariaman melalui dinas terkait bisa berkomunikasi untuk mencarikan solusi, agar pembangunan jalan tol Padang Pekan Baru  berjalan dengan lancar. **  Herman

269 Total Dibaca 1 Dibaca hari ini
WhatsAppFacebookTwitterYahoo MailLineGoogle GmailEmailYahoo BookmarksShare

Komentar

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*