Pembangunan di Kepulauan Mentawai Miliki Banyak Tantangan




Wagub Nasrul Abit bersama peserta Sosialisasi Kebijakan Perizinan di Pangeran Beach Hotel, Padang.
Wagub Nasrul Abit bersama peserta Sosialisasi Kebijakan Perizinan di Pangeran Beach Hotel, Padang.

Padang, Editor.- Disamping tentang pelayanan perizinan, sejumlah tantangan harus segera dijawab dalam rangka percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan Kab. Kep. Mentawai. Diantaranya masalah transportasi, air bersih dan cara pandang pemangku adat/masyarakat asli terhadap kebijakan pembangunan di Kab. Kep. Mentawai dan orang luar (baik aparat pemerintah maupun investor).

Hal ini diungkapkan Wakil Gubernur Nasrul Abit pada Sosialisasi Kebijakan Pelayanan Perizinan bagi Aparatur DPMPTSP, Camat, Kepala Desa, Tokoh Masyarakat, dan Pelaku Usaha Kab. Kep. Mentawai di Pangeran Beach Hotel, Kamis (1/3) pagi.

Nasrul Abit juga menyampaikan persoalan menyangkut transportasi, terutama infrastruktur jalan, sudah ada pembangunan ruas jalan 41 km dari total 167 km ruas jalan Siberut yang menghubungkan Pei-Pei ke Labuan Bajau telah diselesaikan oleh pemkab Mentawai,  sisa ruas jalan yang belum rampung, sambungnya, akan diupayakan menjadi jalan nasional yang tercakup dalam Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Siberut.

KEK yang meliputi kawasan Siberut seluas kurang lebih 2600 ha dengan nilai investasi sekitar 11 T itu sendiri dikatakan Nasrul Abit telah hampir rampung penyusunannya, di mana 17 dari 18 syaratnya telah dipenuhi oleh Pemprov Sumbar.

“Tinggal satu yang belum, AMDALnya. Kalau sudah selesai, tinggal dipresentasikan ke Pemerintah Pusat dan Dewan KEK,” terang Nasrul Abit

Wagub mengungkapkan, jika KEK ini selesai maka sisa ruas jalan Siberut sebagaimana yang ia sebutkan sebelumnya juga akan selesai dan ekonomi masyarakat perlahan akan hidup dan menggeliat.

“Ini kalau terbuka, semua desa di dalam akan terhubungkan. Akan ada nanti jaringan-jaringan jalan ke jalan poros. Ini nanti yang akan menghidupkan ekonomi,” ungkapnya.

Sementara itu, untuk ruas jalan di Sipora, Nasrul Abit mengatakan secara umum sudah tidak ada masalah yang patut dikhawatirkan karena ruas jalan tersebut telah menjadi jalan nasional.

“Tinggal dibikin jalan-jalan desa untuk menghubungkan,” sebutnya.

Menyangkut transportasi, Nasrul Abit menegaskan transportasi dan infrastruktur penunjangnya adalah hal utama yang harus segera dituntaskan jika ingin mengeluarkan Kab. Kep. Mentawai dari ketertinggalannya.

Biarkan Mentawai Sendirian

Tantangan berikutnya, yakni cara pandang pemangku adat/masyarakat terhadap kebijakan pembangunan di Kab. Kep. Mentawai, Nasrul Abit meminta agar sebagian masyarakat Mentawai tidak lagi menganggap orang dari luar datang untuk mengambil kekayaan yang terkandung di tanah Mentawai.

“Kami datang untuk membantu, untuk membangun, bukan merusak agama, budaya, dan tradisi (di Mentawai).” ujar Wakil Gubernur Nasrul Abit.

Nasrul Abit melanjutkan, baru-baru ini ia membawa jajaran Forkopimda Prov. Sumbar dalam jumlah besar ke Mentawai untuk memetakan permasalahan-permasalahan di sana. Hal ini oleh sejumlah media lokal disebut sebagai pertama kali dilakukan sepanjang sejarah Pemprov Sumbar.

Kedatangan tersebut, selain untuk memetakan permasalahan, juga untuk membuktikan bahwa percepatan pembangunan Mentawai akan diupayakan oleh seluruh komponen secara bersama-sama. Dikatakan Nasrul Abit dengan simpatik, “Kita upayakan sama-sama, jangan biarkan Mentawai sendirian.”

Namun begitu, Nasrul Abit mengakui, komitmen dan keseriusan Pemerintah Provinsi tidak akan berarti banyak jika Pemerintah Kabupaten, Kecamatan, Tokoh Adat, dan masyarakat Mentawai memiliki pandangan yang tidak seirama.

“Kami di sini mohon dukungan. Ayo kita bicara kesejahteraan dengan tidak melupakan budaya dan tradisi Mentawai,” tuturnya.

Untuk itu, pada kesempatan tersebut, Nasrul Abit mengharapkan jajaran pemerintah di Kab. Kep. Mentawai dapat mengajak Tokoh-Tokoh Adat/Kepala Suku duduk bersama guna menyamakan pemahaman untuk percepatan pembangunan Mentawai.

“Kumpulkan Kepala-Kepala Suku, berikan pemahaman. Diajak beliau-beliau berpikir untuk kesejahteraan bersama. Yakinkan bahwa kesenian, budaya dan tradisi akan tetap dipertahankan,” ujar Wagub mengarahkan.

Pelayanan Perizinan di Mentawai Harus Cepat dan Mudah 

Dalam rangka percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan di Kab. Kep. Mentawai, Wakil Gubernur (Wagub) Sumatera Barat (Sumbar) Nasrul Abit dengan tegas menginstruksikan aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Camat, dan Kepala Desa di Kab. Kep. Mentawai untuk mempermudah dan mempercepat segala jenis pelayanan publik dan perizinan.

“Jangan ada lagi mindset kalau bisa diperlambat untuk apa dipercepat. Jangan ada lagi berpikiran, apalagi berasumsi (memberikan pelayanan) akan dapat duit,” tegas Nasrul Abit.

Nasrul Abit menguraikan, pelayanan publik yang diberikan pemerintah saat ini sangat berbeda dengan praktiknya di masa lalu. Kini, sambungnya, pelayanan harus cepat, sederhana, transparan tidak hanya dalam tahapan proses-prosesnya namun juga dalam pembiayaan, serta terintegrasi, jika tidak maka kinerja pemerintah akan dinilai buruk oleh masyarakat.

“Pelayanan publik dan perizinan ini nanti dinilai. Harus cepat dan mudah. Jadi jangan lagi masyarakat dipersulit. Segala pelayanan, mulai dari KTP, KK. Semua. Pelayanan seperti ini harus bisa diwujudkan di semua tingkat,” tegas Wagub.

Nasrul Abit lebih lanjut menekankan agar seluruh prosedur yang dilalui untuk mewujudkan pelayanan yang baik dan cepat bagi publik sebagaimana yang ia maksud harus sesuai dengan aturan yang berlaku. ** ** Zardi/Hms

171 Total Dibaca 1 Dibaca hari ini
WhatsAppFacebookTwitterYahoo MailLineGoogle GmailEmailYahoo BookmarksShare

Komentar

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*