Pembahasan Ranperda Nagari Selesai, Masa Sidang Tahun 2017 Ditutup

Padang, Editor.- Ranperda Nagari merupakan landasan hukum untuk penyelenggraan pemerintahan nagari berdasarkan hukum adat. Untuk itu  pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat mengapresiasi pimpinan dan anggota pembahasan dari Komisi 1 yang telah melaksanakan tugasnya dengan sungguh sungguh.

Hal ini disampaikan Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat  Ir Arkadius Dt Intan Bano pada acara rapat paripurna DPRD Sumbar, dengan acara penetapan Ranperda Nagari dan penutupan masa sidang ketiga tahun 2017 serta pembukaan masa sidang pertama tahun 2018, Jumat (29/12/2017).

Menurut Arkadius, adapun pertimbangan untuk menetapkan segera Ranperda Nagari, merupakan wujud  dari perjuangan masyarakat adat, khususnya masyarakat Minangkabau untuk menghidupkan kembali norma dan nilai adat dalam penyelenggaraan pemerintah nagari.

Ranperda Nagari merupakan pedoman bagi pemerintah kabupaten/kota dalam pembentukan dan penyelenggaraan pemerintahan Nagari berdasarkan hukum adat. Apabila Ranperda ini belum ditetapkan maka keinginan kabupaten/kota untuk membentuk dan menyelenggarakan pemerintahan agari berdasarkan hukum adat, tentu belum dapat diwujudkan, ujar Arkadius.

Selain dari itu Ranperda Nagari ini juga merupakan upaya kita bersama untuk membangkitkan kembali nilai nilai dan norma hukum adat ,yang telah berurat dan berakar dalam kehidupan masyarakat Minang. Hal ini sejalan dengan Visi dan misi pembangunan daerah serta filosofi masyarakat Minang. Yaitu Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah.

Pada kesempatan ini Ketua Tim Pembahas Ranperda Nagari Drs Arito Minandar juga menyampaikan, agar terdapat pemahaman yang sama di segenap lapisan pemerintahan pemangku kepentingan dan masyarakat luas, diharapkan kepada pemrintah provinsi untuk membentuk tim sosialisasi ke kabupaten/kota se sumbar.

Untuk itu, jelas Arito Minandar, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan pemerintah kabupaten/kota perlu mengalokasikan anggaran untuk mendukung penyelgngaraan pemerintahan nagari berdasarkan hukum adat, Termasuk persiapan dan pelatihan semua unsur penyelenggaraan pemerintahan nagari danserta pembinaan kelembagaan Nagari berdasarkan hukum adat.

Pada kesempatan ini Gubernur Provinsi Sumatera Barat yang diwakili aleh Asisten 1 Devikurnia SH dalam sambutannya mengucapkan terima kasih kepada Komisi 1 khususnya adan anggota dewan lainnya pada umumnya yang telah menunjukkan kesungguhan dan memberikan perhatian khusus terhadap Ranperda Nagari ini.

Selesai pengambilan keputusan terhadap Ranperda Nagari ini, dilanjutkan penyampaian Hasil Reses Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat pada masa sidang ke 3 tahun 2017 kepada Gubernur Sumbar yang diterima oleh Asisten 1 Bidang pemerintahan Devi Kurnia, sekaligus penututan masa  sidang ke  3  Tahun 2017 dan pembukaan masa sidang pertama tahun 2018.

Acara rapat paripurna ini dipimpin oleh wakil Ketua DPRD Sumbar Ir Arkadius Dt Intan Bano. Dihadiri oleh segenap pimpinan OPD di jajaran pemprov Sumbar. ** Herman

 

757 Total Dibaca 3 Dibaca hari ini
Share
Previous Image
Next Image

info heading

info content

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*