Pembahasan Ranperda APBD SumbarTahun 2019 Berjalan Sangat Alot




Ketua DPRD Sumbar Hendra Irwan Rahim dan Gubernur Sumbar Irwan Prayitno foto bersama usai manandatangani nota kesepakatan APBD 2019
Ketua DPRD Sumbar Hendra Irwan Rahim dan Gubernur Sumbar Irwan Prayitno foto bersama usai manandatangani nota kesepakatan APBD 2019

Padang, Editor.- Sesuai dengan tahapan dan mekanisme yang ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib, Ranperda APBD Tahun 2019 telah dibahas DPRD bersama Pemerintah Daearah sesuai sengan tahapan tahapan pembahasan.

Ketua DPRD Sumbar Ir Hendra Irwan Rahim saat manandatangani Nota Kesepakatan APBD 2019
Ketua DPRD Sumbar Ir Hendra Irwan Rahim saat manandatangani Nota Kesepakatan APBD 2019.

Hal ini disampaikan Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Ir Hendra Irwan Rahim dalam rapat paripurna DPRD Sumbar dengan acara pengambilan keputusan terhadap Ranperda tentang APBD Tahun 2019, dalam Kamis (29/11).

Menurut Hendra pembahasan Ranperda APBD Tahun 2019 berjalan dengan sangat alot, oleh karena terdapat beberapa permasalahan yang harus ditanggulangi. Diantaranya berkurangnya penerimaan dari bagi hasil pajak sebesar Rp 45.902 .734.400 dan penerimaan dari dana insentif Daerah (DID) sebasat Rp 52.930.552.000 ,dari alokasi yang telah ditatapkan dalam KUA  PPAS.

Sedangkan kenaikan DAU hanya sebesar Rp 61.751.552.000 ,sehingga perlu diupayakan tambahan penerimaman dari PAD untuk menutup kekurangan penerimaan tersebut.

Masih banyak program strategis daerah yang alokasi anggranya belum mencukupi, diantaranya untuk penyiapan pembangunan Main Stadium, persiapan Provinsi Sumatera Barat sebagai tuan rumah MTQ  Nasioanal ke XXVIII Tahun 2020 yang akan datang serta program prioritas OPD untuk mencapai target kinerja pwemb an gun an daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

Masih terdapat perbedaan persepsi antaraBadan Anggaran dan TAPD terkait dengan pengaloaksian dan raelisasi anggaran bantuan keuangan kepada Kabupoaten/Kota dan Nagari/Desa yang sangat ditunggu tunggu oleh masyarakat, ujar Hendra.

Dari pembahasan yang alot tersebut, Badan Anggran dan TAPD akhirnya dapat merampungkan pembahasan Ranperda APBD tahun 2019 sebelum batas waktu penetapan Ranperda APBD sebagaimana ditetapkan dalam Permendagri Nomor 38 Tahun 2018.

Gubernur Sumbar Irwan Prayitno saat menandatangani nota kesepakatan APBD 2019
Gubernur Sumbar Irwan Prayitno saat menandatangani nota kesepakatan APBD 2019.

Untuk itu, jelas Hendra, atas nama Pimpinan DPRD menyampaikan apresiasi dan ucapan terrimakasih kepada Badan Anggran Komisi Komisi, TAPD serta jajaran OPD dilingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, atas dukungan dan kerja sama yang telah diberikan sehingga Ranperda tentang APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 dapat dirampungkan pembahasanya.

Pada kesempatan ini Hendra juga menyampaika , target pendapatan daerah yang disekati pada APBD Tahun 2019 adalah sebasar Rp 6.728.868.628.900, yang terdiri dari  PAD sebasar Rp 2.491.393.000.000.Dana Perimbangan sebasar Rp 4.185.073.591.900. lain lain pendapatan yang sah sebasar Rp

Meskipun target pendapatan daerah telah disepakati ,DPRD mendorong pemerintah daerah untuk lebih optimal melakukan pemungutan penerimaan terutama yang bersumber dari PAD, berhubung potensi penerimaan masih lebih besar dari target yang ditatapkan.

Demikian juga dengan optimalisasi pengelolaan BUMD dan Aset Asret daerah yang tidak dimanfaatkan, untuk dapat memberikan kontribusi yang maksimal pada PAD. Sementara alokasi belanja daerah yang disediakan pada tahun 2019 adalah sebasar Rp 7.150.368.628.900, yang terdiri dari belanja tidak lansung sebesar Rp 4.311.812.731.449. Belanja lansung sebesar Rp 2.818.555.897.451.

Terkait dengan belanja daerah , DPRD mendorong agar OPD terkait men ingkatka kinerja pengelolaan anggran, agar realisasi anggaran dapat lebih maksimal.

Kegiatan kegiatan yang dilaksanakan  dalam bentuk tender, OPD terkait sudah bisa memulai proses administrasi pengadaanya sejak Ranperda APBD Tahun 2019 disepakati oleh DPRD dan Pemerintah Daerah.

Terkait dengan kenaikan tambahan penghasilan pegawai ( TPP) yang dialokaksikan dalam APBD tahun 2019, DPRD meminta kepada Pemerintah Daerah untuk menyemprnakan kajian, dengan memperhatikan beban kerja, resiko pekerjan serta memperhatikan juga tambahan penghasilan untuk PTT dan Guru Non Setifikasi ,agar terdapat asas keadilan dan proporsionalitas`dalam pemberian TPP kepada pegawai.

Sementara untuk pembiayaan daerah disepakati, untuk penerimaaan pembiayaan yang bersumber dari SILPA ditatapkan sebesar Rp 421.500.000.000. Untuk pengeluaran pembiayaan yang digunakan untuk tambahan peneyertaan modal ditatapkan sebesar Rp 20.000.000.000. yang digunakan untuk tambahan penyertaan modal pada PT Bank Nagari dan PT Jamkrida.

Wakil Ketua DPRD Sumbar Ir Arkadius Dt Intan Bano saat menandatangani nota kesepakatan APBD 2019
Wakil Ketua DPRD Sumbar Ir Arkadius Dt Intan Bano saat menandatangani nota kesepakatan APBD 2019.

Terkait dengan tambahan penyertaan modal , DPRD meminta kepada Pemerintah daerah selaku opemegang saham maroritas untuk dapat mendorong kinerja BUMD BUMD agar dapat memberikan deviden yang sebanding dengan penyertaan modal yyang telah dilakukan pada BUMD tersebut kata Hendra.

Sementara itu Gubernur Sumbar Irwan Prayitno juga menyampaikan, alokkasi belanja daerah diperuntukan untuk pemenuhan kebutuhan urusan wajib pelayanan dasar, Seperti pendidikan, kesehatan , infrastruktur, perumahan sosial serta urusan wajib pelayanan dasar dan urusan pilihan yang menjadi basis perekonomian daerah. Antara laia Pertanian, Peternakan , Kehutanan Perdagangan , Industri Pariwisata , ketenaga kerjaan dan penyelesaian program strategis daerah sesuai RPJMD 2016 2021.

Untuk pemenuhan kebutuhan belanja pegawai, antara lain belanja gaji dan tunjangan penghasilan PNS akibat dari kebijakan pemberian gaji dan tunjangan ke 13 dan 14 serta rencana kenaikan tunjangan tambahan bagi   PNS -CPNS mulai tahun 2019.

Pada kesempatan ini Gubernur Sumbar juga mengatakan,  Rancangan APBD Tahun 2019 diharpakan dapat mengakomondir program kegiatan yang bersifat perioris dan strategis serta kegiatan yang bersifat keharusan dan itruksional yang diharapkan dapat mempercepat pencapain sasaran  RPJMD yang berdampak lansung kepada masyarakat, ujar Irwan Prayitno. ** Herman

89 Total Dibaca 3 Dibaca hari ini
WhatsAppFacebookTwitterYahoo MailLineGoogle GmailEmailYahoo BookmarksShare

Komentar

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*