Nelayan Sumbar Masih Tergolong Nelayan Kecil

Rapat Kerja Pansus RTRW DPRD Provinsi Sumatera Barat dengan Pemerintah KabupatenKota
Rapat Kerja Pansus RTRW DPRD Provinsi Sumatera Barat dengan Pemerintah KabupatenKota

Padang, Editor.- Nelayan kita memang masih belum memiliki kapal yang berukuran besar, sebagian  besar masih tergolong nelayan kecil, Namun masih ada sebagian nelayan yang memiliki kapal besar berukuran 30 GT dengan alat tangkap Bagan, Pure dan seine, jumlahnya mencapai 20 persen dari jumlah kapal yang ada di Sumatera Barat.

Hal ini disampaikan  Gubernur Sumatera Barat yang diwakili oleh wakil Gubernur Nasrul Abit, Senin (4/6) dalam rapat Paripurna DPRD Sumbar dengan acara nota jawaban Gubernur Sumbar terhadap pandangan umum Fraksi Fraksi terhadap 3 Renperda.

Menurut Nasrul Abit, kedepannya  kan mendorong nelayan Sumatera Barat memiliki kapal kapal yang lebih besar dan modern melalui lembaga perbankan atau kerja sama dengan investor. Selanjutnya dalam hal operasional pengawasan terhadap sumber daya kelautan dan perikanan telah diupayakan dengan meningkatkan kapal pengawasan yang ada, saat ini kita sudah memiliki 3 unit kapal pengawas dan tahun depan direncanakan pengadaan 1 unit lagi dengan kapasitas yang lebih besar.

Berkaitan dengan peran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi dalam pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut sampai 12 mil serta pengawasan terhadap penangkapan ikan oleh nelayan dari luar provinsi atau luar negari selama ini, Dinas Kelautan dan Perikanan telah berupaya meningkatkan pengelolaan penagkapan ikan. Baik terhadap usaha pengakapan yang dilakukan oleh nelayan maupun dalam pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan.

Pada kesempatan ini Nasrul Abit juga menyampaikan, secara umum potensi perikanan tangkap Sumatera Barat sebesar 565.100 ton saat ini baru dimamfaatkan sebesar 217.072 ton atau sebesar 38,41persen .Dari data tersebut dapat diprediksi bahwa masih terdapat lebih kuran 661,59 persen potensi laut yang belum digarap.

Dalam penggantian nama dan pemakaian nama tokoh Muhammad Natsir sebagai nama baru RSUD di Kota Solok, perlu dilengkapi dengan dengan kesepakatan seluruh pihak. Bahwa pengantian nama RSUD Solok dimaksud juga telah disepakati oleh pihak keluarga  dan mendapat persetujuan secara tertulis ,kemudian dilkakukan komitmen dengan seluruh karyawan RSUD Solok untuk meningkatkan pelayanan, jelas Nasrul Abit.

Wakil Gubernur Sumbar Nasru Abit juga menyampaikan, dengan adanya revisi Perda RTRW Provinsi Sumatera Barat, dampak ekonomi akan meningkat karena investor akan berani datang ke wilayah Provinsi Sumatera Barat, karena rencana pengusaha sudah memiliki dasar  hukum berinvevstasi.

Tidak akan mungkin terjadi pembangunan kalau RTRW  tidak disesuaikan dengan perkembangan dunia investasi dan disesuaikan dengan perkembangan Kabupten/Kota di Sumatera Barat yang mengacu kepada Grand Disain pembangunan Sumbar sebagaimana tertuang dalam RPJMD, RPJM provinsi sampai dengan rencana tata ruang untuk 20 Tahun yang akan datang .

Acara rapat paripurna ini dipimpin oleh Ketua DPRD Sumbar Ir Hendra Irwan Rahim dihadiri oleh Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit  , pimpinan OPD dan anggota Forkopimda dan undangan lainya. ** Herman

492 Total Dibaca 1 Dibaca hari ini
Share

Komentar

Previous Image
Next Image

info heading

info content

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*