Meski Ada Temuan, Sumbar Tetap Dapat WTP

Padang, Editor.- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI masih menemukan beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian terkait Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Sumbar tahun 2016. Namun demikian, BPK tetap menyatakan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPD Provinsi Sumatera Barat tahun 2016.

Anggota V BPK RI Isma Yatun mengatakan hal itu pada pidato penyampaian LHP tersebut dalam rapat paripurna istimewa DPRD Sumbar di Padang, Senin (22/5). Menurut Isma Yatun, berdasarkan hasil pemeriksaannya telah sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN).

Karena itu, BPK berpendapat LKPD Provinsi Sumatera Barat telah menyajikan secara wajar untuk seluruh aspek material sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

“Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, BPK menyatakan pendapat WTP atas LKPD Provinsi Sumatera Barat tahun 2016,” katanya.

Dia menambahkan, pemeriksaan termasuk implementasi atas rencana aksi yang telah dilaksanakan. Prestasi tersebut, diharapkan mejadi momentum untuk lebih mendorong terciptanya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.

“Hal ini perlu kami beri apresiasi kepada gubernur dan jajarannya atas komitmen tinggi dalam menyusun laporan keuangan berbasis akrual yang akuntabel dan transparan,” ucapnya.

Meski demikian, Isma menyebutkan adanya temuan yang perlu jadi perhatian untuk diperbaiki ke depannya. Diantara temuan tersebut, terdapat pada Sistim Pengendalian Intern (SPI) dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Temuan SPI antara lain menyangkut pengendalian atas pertanggungjawaban belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) pada tujuh Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) serta pertanggungjawaban belanja Alat Tulis Kantor (ATK) pada 11 OPD.

“Sementara temuan pemeriksaan menyangkut kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan diantaranya kelebihan pembayaran atas pengadaan barang dan jasa serta terdapat barang inventaris dikuasai oleh yang tidak berhak,” jelas Irma.

Rapat Paripurna bertema penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI ini dipimpin Wakil Ketua DPRD Sumbar Arkadius Dt. Intan Bano dan dihadiri Gubernur Irwan Prayitno serta Kepala BPK RI Perwakilan Sumbar Eliza. Usai rapat paripurna ini, gubernur Irwan Prayitno langsung menggelar konprensi Pers di lantai dasar gedung dewan dengan dipandu Arkadius untuk menjawab sejumlah pertanyaan wartawan.

Pada bagian lain, sumber di DPRD Sumbar menyebutkan adanya temuan BPK RI sebesar Rp.44 milyar di sekretariat dewan yang tak dapat diyakini kebenarannya.

“Termasuk soal pemakaian kendaraan dinas lain oleh pejabat terkait,” ucap sumber yang enggan ditulis jati dirinya itu, kepada Editor secara terpisah. ** Martawin

770 Total Dibaca 1 Dibaca hari ini
Share

Komentar

Previous Image
Next Image

info heading

info content

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*