Mengutip Kecemasan Seniman: Perlukah Perda Tentang Kesenian?

Syarifuddin Arifin.
Syarifuddin Arifin.

Sebuah gebrakan positif para seniman Sumbar yang tergabung pada grup WhatsApp Komunitas Seniman Tambud, yakni berhasil mengajak 4 pimpinan SKPD Sumbar yang terkait dengan regulasi kesenian untuk “duduak baropok”, temu wicara, menyampaikan uneg-uneg pada Kamis, 10/9 yang lalu di lantai 4 Dinas Kebudayaan Sumbar, agaknya perlu ditindaklanjuti.
Dari 10 orang seniman yang bertanya, muncul kesan semacam kecemasan, kalau masalah kesenian saat ini menjadi rebutan program di berbagai SKPD yang ada saat ini. Mungkin ini sebagai letupan kecil, namun perlu segera dibicarakan.

Agaknya, inilah salah satu latar-belakang pertemuan antara seniman dengan 4 Kepala Dinas (Kebudayaan, Pendidikan, Pariwisata dan Kominfo) ini. Dari berbagai masukan dan komentar di WAG yang dimaksudkan ternyata terjadinya perubahan regulasi, nomenklatur, SOP, pembagian program yang menyangkut masalah kesenian oleh masing-masing Satuan Kerja Pemerintahan Daerah (SKPD) Sumbar yang terkesan tumpang tindih, terutama sejak adanya Dinas Kebudayaan yang berdiri sendiri sejak beberapa tahun ini.
Kebudayaan yang tadinya diurus oleh Dinas Dikbud, lantas pindah ke Parsenibud/Parekraf, lantas balik lagi sampai akhirnya masalah kebudayaan di Sumbar diurus oleh satu dinas yang berdiri sendiri. Padamulanya, muncul kesan dari dinas-dinas tersebut saling merebut program (ini jelas menyangkut anggaran/dana) yang tersedia sebagaimana persetujuan pihak legislatif. akibatnya?

Sebagian seniman kreatif, yang terus berkarya dan berinovasi, seperti kehilangan mitra pihak pemerintah. Terjadi kesan tumpang tindih kebijakan, plus berkesiurnya angin deras tentang embrio Dewan Kebudayaan yang sudah “pacah katuban”, menunggu waktu untuk deklarasi. Dewan Kebudayaan yang dimaksud, program-program yang dirancang langsung berada di bawah Dinas Kebudayaan. Masalah kesenian (tradisi dan modern) hanya menjadi bagian terkecil. Artinya, kehidupan kesenian yang marak dan terus berlangsung nasibnya akan ditentukan oleh seniman pelaku itu sendiri. Sementara di bagian lain, seniman-seniman produktif tersebut akan disertifikasi menurut pembidangan kesenian itu sendiri oleh asesor yang sudah ditetapkan sebelumnya.

Dari beberapa kali pembicaraan, diskusi-diskusi kecil antar sesama seniman, muncul ide untuk mengusulkan ke DPRD agar membuat sebuah Peraturan Daerah (Perda) khusus tentang kehidupan kesenian di daerah ini.
Dalam Dialog spontan dengan salah seorang anggota DPRD Sumbar, Elfi Andri menyetujui jika hal tersebut terujudkan.
“Buatlah naskah akademisnya, sebelum hearing dengan dewan,” kata Elfi Yandri kepada beberapa seniman yang kebetulan bertemu di Medan nan Bapaneh Nagari Kuranji Padang, Agustus yang lalu.

Sudah patutkah Perda yang mengatur kehidupan kesenian di Sumbar? Sebelum menjawab pertanyaan ini, maka para admin grup WAG Komunitas Seniman Tambud yang beranggotakan seniman Sumbar, merasa perlu mengundang dinas-dinas terkait, yakni Dinas Kebudayaan, Dinas Pendidikan, Dinas Pariwisata dan Dinas Kominfo. Pihak pemerintah melalui dinas yang dimaksudkan ternyata menyambut ide “duduak baropok” ini, terbukti dengan dihadiri langsung oleh Kepala Dinas yang bersangkutan.
“Saya sengaja datang didampingi beberapa Kabid,” kata Kadisdik, Adib Alfikri. Tidak mau kalah, Kadis Kominfo, Jasman Rizal mempersilahkan seniman yang akan memakai fasilitas yang ada di Kominfo demi kesenian.

Tentu bukan fasilitas itu yang diinginkan seniman. Tidak. Tapi kepastian berekspresi, kebebasan seniman saat mengolah kesenian, mencipta, berinovasi sehingga hasil elaborasi dari imajinasi seniman dalam pengembangan kesenian itu sendiri. Muncul kekhawatiran setelah Dewan Kebudayaan dideklarasikan, masalah kesenian sebagai salah satu unit terkecil akan terabaikan. Karena Dewan Kebudayaan akan lebih memfokuskan perhatiannya terhadap perkembangan kebudayaan daerah ini secara luas. Lembaga itu akan lebih banyak melakukan pengkajian bekerjasama dengan beberapa pakar dan lembaga lain seperti masalah, sejarah, adat, agama, sistem pertanian, prosesi adat di nagari-nagari, kependidikan dan pengaruhnya terhadap kemajuan industri tehnologi masa kini.

Mengutip pengantar Ery Mefri selaku salah seorang admin wag tersebut, ada semacam ketidakjelasan terhadap nasib seniman dan kesenian yang nantinya menjadi bagian terkecil di Dewan Kebudayaan yang dimaksudkan.

Meski pun Kadis Kebudayaan, Gemala Ranti mengatakan akan tetap memperhatikan seniman melalui Taman Budaya sebagai “dapur”, pengolahan seni yang representatif sebagaimana mestinya, namun karena regulasi tentang kesenian yang sering berubah menjadikan sebagian di antara seniman meragukannya. Sebagai contoh, masalah sastra dan bahasa pada tahun ini dikelola oleh Dinas Pendidikan. Meski masalah literasi berada di Arsip/Perpustakaan. Pada hal, bukan rahasia lagi bagaimana bobroknya pengelolaan masalah kesenian di lembaga kependidikan tersebut.

Meski pun, menurut Adib Alfikri pihaknya tetap melaksanakan kegiatan sastra dan bahasa, kesenian tradisi di sekolah-sekolah namun tidak lagi memanfaatkan seniman sebagai instruktur/pemateri. Antar sekolah justru seperti “arisan” jam mengajar antar guru, memburu jam mengajar agar memenuhi syarat sertifikasi. Kita tidak perlu menutup mata, di antara guru-guru tersebut ada yang mengikuti diskusi, seminar, pelatihan dan lain sebagainya tak lain demi mendapatkan sertifikat.

Adib Alfikri tidak menampiknya. Ia berjanji akan mendobrak hal tersebut. Meski diakui ada kesan ekslusif di dinas yang ia pimpin.
Menilik beberapa kecemasan seniman kreatif tersebut, yang merasa berkreasi dengan sendirinya maka perlu kiranya pihak legislatif berinisiatif untuk membicarakan peraturan daerah khusus untuk keberlangsungan kehidupan kesenian yang terus berproses itu. Apa pun bentuk regulasi yang dibuat pihak pemerintah, kesenian akan terus menggeliat di tengah-tengah kehidupan kita. Sebab, kesenian sebagai “pamenan” di Minangkabau akan tetap hidup selama kehidupan tetap bergulir di tengah-tengah perubahan yang kian dahsyat. Apalagi kaum milenial yang lebih cepat dan sigap menangkap sinyal-sinyal perubahan itu melalui teknologi digital yang kini merambat sampai ke kamar tidur.** Syarifuddin Arifin

183 Total Dibaca 2 Dibaca hari ini
Share

Komentar

Previous Image
Next Image

info heading

info content

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*