Martias Tanjung: Akibat Kajian Tak Matang, 19 SMA di Kab. Solok Punya Dua Kepsek

Padang, Editor.- Kisruh soal nasib belasan Kepala Sekolah tingkat SLTA di Kabupaten Solok, mendapat tanggapan serius anggota Komisi V DPRD Sumbar. Salah seorang diantaranya, H. Martias Tanjung, S.Ag, anggota dewan dari Fraksi PPP di Padang, Rabu (8/2).

Menurut Martias Tanjung pihaknya dari Komisi V bukan menampung aspirasi mereka, melainkan menyampaikan sikap resmi fraksi atas keberatan kepsek itu terhadap sikap gubernur Sumbar yang melakukan mutasi promosi disaat tidak tepat.

“Sebab, sebagai kepala sekolah, mereka juga memiliki tugas sangat berat dan terstruktur serta tak bisa dipangkas begitu saja,” katanya di DPRD Sumbar, Rabu (8/2).

Hal itu disampaikannya menanggapi pertanyaan wartawan terkait kedatangan 19 Kepala SLTA dari Kabupaten Solok ke DPRD Sumbar, sehari sebelumnya (Selasa, 7/2). Menurut Martias Tanjung, tugas berat para kepsek ini terkait upayanya menyukseskan agenda Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK), kemudian masa transisi peralihan kewenangan dari kabupaten/kota ke provinsi.

Mestinya ada kajian-kajian dari pemprov terhadap kondisi psikologi dan administrasi lain sebelumnya, ketimbang buru-buru mengambil kebijakan fundamental yang dikuatirkan mengundang gesekan. “Saya sendiri tak setuju dengan sikap gubernur yang menggeluarkan SK secara tergesa-gesa, sekalipun itu haknya. Tetapi sikap tersebut dinilai telah mencederai rasa keadilan, kepatutan dan kewajaran bagi para kepsek tersebut,” katanya.

Anehnya, saat ini di satu sekolah ada dua kepsek, dimana kepsek lama masih aktif dan sedang kepsek yang baru diangkat pula. Kenapa ini terjadi? Menurut Martias hal ini disebabkan karena kajiannya tidak matang. Oleh karena itu, jangan sampai ada kepentingan politis di dalamnya.

“Ini bisa saja terjadi lantaran tahun 2018 dan 2019 akan ada agenda pilkada di kabupaten/kota. Jika ada sengketa untuk menguji SK-SK yang telah dikeluarkan kepala daerah, para kepsek bisa mengajukan gugatan ke PTUN,” sebut Martias berharap aparat hukum juga harus ikut mengawal wilayah tersebut.

Sehari sebelumnya, sekitar 19 orang kepala Sekolah Menengah Atas (SMA) yang mendatangi DPRD Sumbar. Mereka mengeluhkan ketidakjelasan mutasi dan posisi mereka sebagai kepala sekolah yang kemudian dinilai akan ikut mengganggu persiapan ujian nasional berbasis komputer (UNBK) di Kabupaten Solok.

Syafrizal, juru bicara kepala SMA-SMA dari Kabupaten Solok mengatakan, pada Juli 2016 lalu ia dan rekan-rekannya yang hari itu ditunjuk bupati setempat menjadi kepala di sejumlah SMA di Kabupaten Solok mendatangi DPRD.

Namun, pasca beralihnya wewenang SMA/SMK dari kabupaten/kota ke provinsi yang efektif diberlakukan per satu Januari, masalah timbul. Ini karena sesuai aturan Kemendagri, kepala daerah tak boleh melakukan mutasi dalam masa transisi jelang pemindahan kewenangan SMA/SMK ke provinsi. Dengan keluarnya Kemendagri tadi sejumlah kepala sekolah lama tak mengakui SK Bupati per Juli tersebut, dan ingin kembali menjadi kepala sekolah.

“SK Bupati keluar Juli 2016. Pengalihan wewenang baru Januari 2017. Apakah SK ini berlaku atau tidak inilah yang menimbulkan masalah,” katanya.

Karena munculnya keinginan Kepsek lama kembali ke posisi masing-masing, ketidaknyamanan di sekolah akhirnya muncul.  Baik untuk mereka yang sekarang menjabat berdasarkan SK bupati, dan orang lama yang merasa berhak atas posisi sebagai kepala di SMA yang sama. Ketidaknyamanan itu ada karena sebahagian kepala sekolah lama kembali ke posisi semula. ** Martawin

1677 Total Dibaca 1 Dibaca hari ini
Share
Previous Image
Next Image

info heading

info content

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*