Mahasiswa Demo DPRD Sumbar, Tolak Kenaikan BBM dan PNPB

Padang, Editor.- Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi BEM dan FL2MI se Sumbar mendatangi DPRD Sumbar, Kamis (19/1). Mereka datang untuk menyampaikan pernyataan sikap menentang kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM non subsidi dan mencabut subsidi listrik rumahtangga pelanggan 900 VA serta menaikkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

“Kami aliansi BEM dan FL2MI se Sumbar menggunakan hak konstitusi yang dijamin dalam Pasal 28 E UUD 1945, bahwa setiap orang berhak menyatakan fikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Memperhatikan kondisi masyarakat tahun 2017 ini terdapat beberapa kebijakan pemerintah pusat yang berpotensi menyengsarakan rakyat,” ujar Edy Kurniawan saat membacakan pernyataan sikapnya.

Dalam pernyataan sikapnya yang dibagi dalam tiga bagian itu, Edy Kurniawan menyorot soal kenaikan harga BBM non subsidi terhitung sejak 5 Januari 2017, seperti pertamax, pertamak plus, pertamina dex dan pertalite yang rata-rata kenaikan Rp300. Penetapan harga ini merupakan kebijakan korporasi Pertamina, dimana review dilakukan secara berkala. “Untuk itu, kami minta pemerintah meninjau ulang kebijakan tersebut,” pintanya.

Dia juga menyebutkan beberapa alasan untuk mencabut kembali kebijakan pemerintah soal pencabutan subsidi listrik rumah tangga pelanggan 900 VA dan kebijakan menaikan PNBP seperti pengurusan STNK dan BPKB yang berlaku efektif 6 Januari lalu. Namun, kebijakan tersebut dinilainya bukan populis karena ada cara lain dalam rangka mendongrak penerimaan Negara seperti dengan mengatasi kebocoran dana APBN kepada sejumlah oknum pejabat negara.

Ironisnya lanjut Edy, para pejabat Negara yang terkait dengan kebijakan tersebut belakangan saling lempar tanggungjawab kepada pihak lain. Sehingga tak pelak lagi, masyarakat luas yang menerima dampak kebijakan tersebut menjadi bingung. Di satu sisi, polri menuding kebijakan itu berasal dari temuan BPK dan Badan Anggaran DPR RI. Sementara BPK sendiri mengaku tak tahu sumber informasinya dari mana,” tambah mahasiswa Unand ini.

Terkait hal itu, Ketua DPRD Sumbar Hendra Irwan Rahim didampingi wakilnya Arkadius Dt. Intan Bano, Darmawi dan Ketua Komisi I Aristo Munandar, Ketua Komisi III Iswandi Latif dan Sekwan Raflis yan menerima kedatangan para mahasiswa ini mengaku memahami kehendak mereka. Hanya saja, untuk ikut menyatakan sikap atas nama lembaga tidak bisa, karena harus diparipurnakan dulu,” jelas Hendra dan diamini para pembantunya yang lain.

Untuk itu, Hendra Irwan Rahim menawarkan kesediaannya mendukung pernyataan para mahasiswa atasnama pribadi anggota dewan. Tawaran tersebut kemudian diterima para mahasiswa, hingga Hendra berikut wakilnya menekan (menandatangani) pernyataan sikap bersama para wakil mahasiswa untuk diteruskan kepada pemerintah pusat di Jakarta.** Martawin

804 Total Dibaca 1 Dibaca hari ini
Share
Previous Image
Next Image

info heading

info content

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*