Kuasa Hukum Irvan Khairul Serahkan Alat Bukti ke PTUN

Padang, Editor.- Mantan Kepala Kesbangpol Sumbar, Irvan Khairul Ananda menyerahkan alat bukti terkait gugatannya perkara nomor 16/G/2016/PTUN-Padang, sedang Gubernur Sumbar selaku tergugat belum menyiapkan alat bukti tersebut. Penyerahan alat bukti penggugat ini disampaikan penggugat melalui kuasa hukumnya Wilson Saputra pada persidangan lanjutan di PTUN Padang, Kamis (29/9).

Dalam persidangan yang berlangsung sekitar pukul 14.00 wib itu, majelis hakim diketuai Andi Noviandri dan hakim anggota Akhdiat Sastrodinata dan Lizamul Umam serta panitera pengganti Darman, meminta para pihak (penggugat dan tergugat) menyerahkan alat bukti. Permintaan tersebut langsung ditanggapi kuasa hukum penggugat, dengan menyerahkan alat bukti berupa SK pencopotan dan dokumen lain, termasuk foto copy kliping berita.

Sedang kuasa hukum tergugat Gubernur Sumbar, Desi Ariati mengaku belum menyiapkan alat bukti yang diminta majelis hakim pada persidangan tersebut. “Kalau begitu, saya minta kepada kuasa hukum tergugat untuk menyiapkan dan menyerahkannya pada persidangan, Kamis (6/9) depan,” kata Andi Noviandri sembari menutup sidang.

Menanggapi permintaan majelis hakim PTUN Padang ini, Desi Ariati berjanji akan menyiapkan dan menyerahkannya pada persidangan lanjutan, pekan depan. Alat bukti tersebut antaralain berupa surat-surat dan dokumen perundang-undangan yang berkenaan dengan pemberian sanksi hukuman disiplin hingga pencopotan Irvan Khairul Ananda sebagai Kepala Kesbangpol.

Pada persidangan sebelumnya tergugat Gubernur Sumbar menolak permohonan penggugat Irvan Khairul Ananda untuk menunda pelaksanaan keputusan tergugat yang membebaskan penggugat dari jabatan sebagai Kepala Kesbangpol Sumbar. Alasannya, keputusan tersebut dikeluarkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, karena penggugat dinilai telah melakukan pelanggaran disiplin berat.

Menurut kuasa hukum tergugat Desi Ariati, pihaknya tetap bersikukuh dengan dalil-dalil yang sudah dikemukakannya dan membantah tudingan yang disampaikan penggugat bahwa tindakan tergugat tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. “SK pembebastugasan terhadap penggugat dikeluarkan tergugat telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” katanya.

Sementara itu, kuasa hukum penggugat Wilson Saputra, mengaku dalil yang disampaikan kuasa hukum tergugat itu sah-sah saja karena merupakan hak tergugat. “Namun, untuk mencari kebenarannya, nanti kita uji dari alat bukti yang ditampilkan di persidangan. Dari situ, nantinya majelis hakim yang akan memutuskan, mana yang benar atau sebaliknya,” kata Wilson.

Pada bagian lain, penggugat Irvan Khairul Ananda mengungkapkan, SK No.862/1478/BKD-2016 tanggal 22 April 2016 tentang pencopotan (pemberhentian) dirinya oleh Gubernur Sumbar Irwan Prayitno merupakan tindakan sewenang-wenang. Sebab, tudingan pencemaran nama baik yang dialamatkan Irwan Prayitno kepada dirinya tidak disertai proses hukum pidana di peradilan umum. “Jadi, pencopotan diri saya oleh Irwan Prayitno merupakan tindakan sewenang-wenang,” katanya usai sidang.

Diakuinya, SK pemberhentian yang dikeluarkan tergugat, berawal dari penyebaran berita di Portal Berita Editor berjudul “Di Gubernuran Sumbar, Azan Hanya Boleh Setelah Pejabat Selesai Pidato” oleh penggugat melalui group WhatsApp Palanta Awak Basamo (PAB). Ini dilakukannya dengan maksud agar Irwan Prayitno segera mengambil sikap supaya persoalannya tidak, berdampak buruk terhadap dirinya. “Sebab, ketika itu Irwan Prayitno menutup diri untuk berkomunikasi, baik dengan telepon, SMS, bertemu langsung atau lewat surat lainnya,” tambah Irvan. ** Martawin

934 Total Dibaca 1 Dibaca hari ini
Share

Komentar

Previous Image
Next Image

info heading

info content

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*