Komisi V DPRD Sumbar, Minta Kemenag Kawal Pertanggungjawaban PT BMP

Komisi V DPRD Sumbar saat hearing dengan KanwilKamenag Sumbar.
Komisi V DPRD Sumbar saat hearing dengan KanwilKamenag Sumbar.

Padang, Editor.- Komisi V DPRD Provinsi Sumatera Barat meminta Kantor Wilayah Kementerian Agama Sumbar mengusut tuntas kasus terlantarnya jemaah umroh PT. BMP yang terjadi beberapa waktu yang lalu .

Hal ini disampaikan Ketua Komisi V DPRD Provinsi Sumateta Barat Hidayat saat Hering dengan Kanwil Kamenag Sumbar, Rabu (4/4). Hidayat juga minta Kanwil Kamenag untuk memonitor langkah pertanggungjawaban yang diambil oleh PT. BMP untuk jemaah mereka yang gagal diberangkatkan ke Tanah Suci.

Menurut Hidayat Kanwil Kamenag jangan hanya percaya begitu saja dengan janji janji Biro Haji dan Umroh, dimana mereka akan menskedul ulang jadwal keberangakatan. Kakanmenag harus mengawal dan harus ada jaminan  yang diberikan untuk jemaah. Jika janji tersebut tidak dilaksanakan beri sangsi.

Sementara itu H Amora Lubis anggota Komisi V DPRD Sumbar mengatakan, jika hak jemaah untuk berangkat umroh tak bisa dilaksanakan, kemuadian uang tidak dikembalikan itu sama halnya PT BMP melakukan pelanggaran. Untuk itu Kanwil Kamenag harus melakukan tindakan tegas.

Anggota Komisi V lainya, Marlis mengatakan, jika Biro Haji dan Umroh   sekelas PT. BMP yang mengantongi izin resmi saja bisa kolap bagaimana dengan perusahaan yang lain. Dari itu, kemungkinan jemah tertipu oleh Biro haji dan umroh tak berizin sangatlah  besar sekali .

Wakil Ketua DPRD Sumbar Ir Arkadius Dt Intan Bano juga mengaskan, tidak bisa ditawar tawar lagi bahwa Kanwi Kemenag memiliki tanggung jawab untuk mengawasi Biro Tour dan Travel Umroh, karena Kanwil Kemenag Sumbar merupakan perpanjangan tangan Kementerian Agama untuk melakukan pengawasan ini didaerah.

“Pengawasan tidak hanya dilakukan pada biro haji dan Umroh yang berizin , yang tak berizin juga harus diawasi,” tegas Arkadius.

Sementara itu pelaksana tugas harian (Plh) Kabag TU Kanwil Kamenag Sumbar, Ilham kepada Komisi V mengatakan, Biro Haji dan Umroh di Sumbar yang punya izin resmi hanya 10 dengan 28 kantor Cabang yang terdapat di kabupaten/kota di Sumbar.

Diakuai Ilham Kanwil Kemenag Sumbar memang kewalahan mengawasi Tour Dan Travel yang bertindak sebagai Biro Haji dan Umroh, termasuk yang resmi sendiri walaupun jumlahnya tidak begitu banyak, namun jumlah agen yang melakukan pemasaran untuk sejumlah Tour travel itu sangat  tidaklah sedikit, belum lagi untuk yang tidak resmi.

Terkait PT. BMP menurut Ilham, perusahaan bersangkutan telah memberikan klarifikasi pada Kanwil Kemenag, PT BMP menyampaikan terlantarnya jamaah mereka terjadi dikarenakan adanya permasalahan internal perusahaan. Namun demikian pihak PT BMP berjani akan memberangkatkan kembali jemaah pada Bulan Oktober mendatang. ** Herman/Len

610 Total Dibaca 1 Dibaca hari ini
Share

Komentar

Previous Image
Next Image

info heading

info content

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*