Komisi V DPRD Sumbar Lanjutkan Pembahasan Ranperda RIPDA

Komisi V DPRD Sumbar saat membahas Ranperda Rancana Induk pengembangan kepariwisataan
Komisi V DPRD Sumbar saat membahas Ranperda Rancana Induk pengembangan kepariwisataan

Padang, Editor.- Komisi VI DPRD Sumbar yang membidangi Pariwisata, bersama Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat,  kembali melakukan pembahasan revisi Peraturan daerah Nomor 3 tahun 2014 tentang Rancana Induk pengembangan kepariwisataan, Selasa (20/8/2019).

Dalam pembahasan kali ini, Komisi V DPRD Sumbar mengundang Dinas Pariwisata dan OPD terkait lainnya, Pemerintah Kabupaten Kota, Perguruan Tinggi dan pelaku pariwisata, guna untuk memberikan masukan/

Kepala Dinas Pariwisata Sumbar Oni Yulfian mengatakan, dasar perubahan Perda Nomor 3 tahun 2014 adalah untuk memasukkan substansi substansi yang belum termasuk dalam perda sebelumnya kedalam aturan yang direvisi, beberapa diantaranya terkait wisata halal,wisata ekonmi kreatif, wisata geopark dan wisata berbasis digital.

Karena adanya isu isu terkiniyang belum termuat dalam Perda sebelumnya, seperti wisata halal, gheoparkdan lainnya, kami merasa perlu Perda ini  direvisi, jalas Oni.

Terkait persoalan ini, potensi pariwisata sumbar sangatlah besar ,dibuktikan pada tahun 2018 lalu pusat pernah memberikan peringkat platinum terbaik atas potensi wisata yang dimiliki Sumatera Barat.

Besarnya potensi wisata ini belum sejalan dengan pencapian yang kita dapat, bisa dilihat tahun 2018 wisatawan mancanegara yang datang ke Sumbar baru 54 ribu saja, harusnya bisa lebih.

Oni menegaskan, salah satu sebab yang membuat potensi pariwisata Sumbar belum tergarap maksimal, karena regulasi yang ada belum mengakomodir isu isu strategis yang sekarang berkembang. Setelah adanya revisi Perda Nomor 3 tahun 2014, pihaknya berharap pengembangan pariwisata Sumbar lebih terarah dan sesuai dengan kebutuhan lapangan .

Sementara itu pengelola objek wisata Lawang Park, Zuhrizul Chaniago mengatakan, melihat substansi yang akan ditambahkan pada revisi Perda Nomor 3 Tahun 2014, salah satunya berkaitan dengan wisata halal, pasal pasal yang akan mengatur tentang kebersihan dan pengelolaan sampah dikawasan wisata hendaknya bisa diakomodir.

Yang namanya halal itu kuncinya harus bersih dan mampu melayani wisatawan muslim, dia berharap kedepanya infrastruktur yang layak,bersih dan nyaman bisa tersedia, katanya,

Ketua MUI Sumbar Buya Gusrizal Gazhar juga menyampaikan, revisi Perda Nomor 3 Tahun 2014 tentang rencana induk pengembangan pariwisata sumbar, jangan sampai berbenturan dengan budaya dan agama masyarakat Sumatera Barat.

Sementara itu pengamat pariwisata Sari Lenggogeni berpandangan, dalam pengembangan pariwisata, selain memperhatikan pengembangan fisik dari destinasi wisata yang akan ditawarkan, dampak ekonomi yang ditimbulkan untuk masyarakat juga harus dikaji.

Harus dilihat transaksi yang terjadi efek ekonomi untuk masyarakatnya seperti apa. Tak kalah pentingnya lagi, setiap daerah kabupaten/Kota harus mampu menawarkan produk yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya.

Acara hearing Komisi V dengan  Dinas pariwisata Sumbar dan OPD terkait termasuk pelaku Pariwisata dan perguruan tinnggi ini dipimpin oleh Ketua Pansus Drs Arito Munandar, yang dihadiri oleh anggota Komisi V lainnya Rahayu Purwanti, Edrizon Efendi. ** Herman   

114 Total Dibaca 1 Dibaca hari ini
Share

Komentar

Previous Image
Next Image

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*