Komisi IV DPRD Sumbar Pertanyakan Banyaknya Silva

Padang, Editor.- Dalam rangka pertangungjawawaban APBD provinsi Sumatera Barat tahun 2016, Jumat (2/6), Komisi IV DPRD provinsi Sumatera Barat mengadakan rapat kerja dengan mitra kerja Dinas PSDA, Dinas Energi dan Sumber Daya  Mineral, DinasPekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Lingkungan Hidup, BPBD dan Bappeda.

Pada kesempatan ini Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Barat HM Nurnas mempertanyakan, beberapa tahun belakangan ini  Dina PSDA dalam sistem penggarannya dalam APBD pada umumnya dalam APBD perubahan selalu berkurang. Kecendrungan Dinas PSDA silvanya tidak pernah dipergunakan ada apa, sementara 60 irigasi di Sumatera Barat dalam kondisi rusak.

Nusnas juga menyebutkan, pada tahun 2016 lalu APBD Sumbar untuk Dinas PSDA Sumbar sebesar Rp 232 Milyar sementara pada APBD Perubahan hanya Rp 207 Milyar. Jadi silvanya banyak tapi tidak pernah dipergunakan sementara pekejaan cukup banyak yang akan dikerjakan.

“Gubernur berkinginan untuk  meningkatkan infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, Salah satu tugasnya  ada di Dinas PSDA, diantaranya pengembangan ekonomi dan pengambangan wilayah. Sementara penyerapan anggaran bagus tapi uang diberikan banyak silvanya diberikan kepada  Dinas lain,”   ungkap Nurnas.

Dalam kesempatan ini Nurnas juga mempertanyakan Daerah Irigisasi (DI) Ampiang Parak Pessel kapan selesainya, termasuk rehab Irigasi bandar Bangko Solok Selatan.

Pada kesempatan ini Armiati anggota Komisi IV juga mepertanyakan kepada BPD Sumbar, realiasinya pada tahun 2016 sangat sedikit dari angaran sebesar Rp 5 Milyar terelisasi hanya 1,9 Milyar. Sementara pada akhir 2016 itu kabupaten agam sangat membutuhkan  bantuan dari Provinsi tapi tidak satupun yang ditanggapi oleh provinsi. Sampai hari di  Pelambaian jembatan masih dalam keadaan darurat pada hal jembatan  itu adalah sarana penghubung oleh masyarakat Palambaian untuk ke Kota Bukitinggi dan daerah sekitarnya . Disisi lain anggaranya ada  kenapa dibiarkan menjadi Saldo apakah tidak ada kebijakan.Termasuk jalan yang longsor di Palupuah belum ditanggapi sama sekali sementara dananya ada.

Kepada Dinas PUPR Armiati juga menyampaikan  masaalah pemeliharaan jalan di Kabupaten Agam, sebab  kondisi jalan umum di Kabupaten Agam sepertinya tidak pernah dirawat. Pada kunjungan kerja Komisi  IV ke Kelok 44 Kabupaten Agam belum lama ini menemukan, jalan di daerah tersebut sepertnya tidak ada pemeliharaan,  termasuk pemeliharaan jalan di daerah Palambaian yang kondisinya sangat buruk.

Sementara itu Yulfitni Djasiran mnyampaikan, sejak tahun 2009  bahwa daerah Sumatera Barat sangat  rawan gempa dan tsunami. Untuk itu pada kesempatan ini Yulfitni Djasiran minta penjelasan BPBD  berapa butuh salter, berapa yang sudah ada danberapa  yang diperlukan lagi. ** Herman

482 Total Dibaca 1 Dibaca hari ini
WhatsAppFacebookTwitterYahoo MailLineGoogle GmailEmailYahoo BookmarksShare

Komentar

Previous Image
Next Image

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*