Komisi I DPRD Sumbar Bahas Anggaran Dengan Forkopimda

Padang, Editor.- Komisi I DPRD Sumbar membahas program dan anggaran bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) Sumbar di DPRD Sumbar, Selasa (1/11). Pembahasan ini dimaksudkan guna mensinergikan program-program pemerintah pusat dengan daerah, terutama yang terkait dengan pengalokasian anggaran kegiatan.

Menurut Ketua Komisi I DPRD Sum­bar, Aristo Munandar menutur­kan beberapa hal yang mencuat saat rapat kerja itu. Di antaranya ber­hubungan dengan anggaran untuk pengamanan pejabat negara yang berkunjung ke Sumbar. Baik itu Presiden, menteri dan yang lainnya. Instansi berwenang yang me­nangani persoalan tersebut dima­na salah satunya Polda Sumbar, meminta adanya dukungan ang­ga­ran dari pemerintahan daerah untuk kegiatan pengamanan peja­bat penting yang datang ke Sumbar.

Dia juga menyebutkan hal lain yang disampaikan adalah berkaitan dengan fasilitas pela­yanan masyarakat. Dalam hal ini, diinformasikan oleh pihak terkait beberapa kabupaten/ kota masih belum memiliki kantor Penga­dilan Negeri, dan butuh bantuan dalam penganggaran. Kabupaten/kota yang tak memiliki pe­nga­dilan negeri itu di antaranya Solok Selatan, Mentawai dan Dharmasraya.

sari-aterPersoalan ini diutarakan sebelumnya oleh Sekretaris Pengadilan Tinggi Catur Sulasdiarso. Bahkan perwira TNI berpangkat Kolonel ini juga minta dukungan dan fasilitasi pemprov Sumbar untuk merenovasi gedung Pengadilan Tinggi yang rusak pasca gempa beberapa tahun lalu kepada pemerintah pusat. “Untuk itu, kami mohon difasilitasi guna merenovasi gedung yang ada sekarang,” kata Catur.

Di lain pihak, Perwakilan Kementerian Pertahanan Sumbar Sahril Bakri meminta prasasti bela negara yang ada di Kabupaten Limapuluh Kota didorong menjadi ikon Sumatera di bidang yang sama, khususnya untuk wilayah Sumatera bagian Barat. Rencanya prasasti itu akan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pertengahan Desember mendatang.

Sedang di sisi lain, Wakapolda Sumbar Nur Afiah berharap pemprov Sumbar untuk mengalokasikan dana kontigensi untuk menanggulangi sejumlah kegiatan mendadak, terutama menyangkut pengamanan kunjungan pejabat negara di Sumbar. “Kalau bisa, diberi tanda bintang dulu, karena ada kunjungan mendadak pejabat negara,” katanya.

Tak hanya itu, persoalan lain juga mencuat ddari Lanud Tabing Padang yang beberapa hari ke depan akan berganti nama menjadi Lanud ST Syahrir. Selain masalah dukungan dana, Lanud Tabing Padang juga menyinggung soal penggunaan pesawat heli kopter oleh pihak lain dalam upaya penanggulangan bencana. Sementara penggunaan pesawat heli kopter tak bisa dilepaskan dari tanggung jawab pihak Lanud.

Menyangkut masalah penganggaran, Asisten I Setdaprov Sumbar Devi Kurnia yang hadir dalam acara ini dapat memahami persoalan yang dialami instansi vertical ini. Namun demikian, dia berharap juga pengertian timbal balik, karena penggunaan anggaran saat ini sangat ketat.** Martawin

 

1281 Total Dibaca 1 Dibaca hari ini
Share
Previous Image
Next Image

info heading

info content

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*