Komisi I DPRD Padang Tinjau Kesiapan Disdukcapil Hadapi Pilkada dan Pileg

Kunjungan Komisi I DPRD Kota Padang ke Disdukcapil.
Kunjungan Komisi I DPRD Kota Padang ke Disdukcapil.

Padang, Editor.- Komisi I Dewan Perwakilan Rayat Daerah (DPRD) Kota Padang, membidangi Hukum dan Pemerintahan lakukan kunjungan kerja ke Dinas Kependudukan dan catatan sipil (Disdukcapil) Kota Padang, Rabu(17/1). Kunjungan sekaligus melihat kesiapan Disdukcapil dalam menghadapi pilkada serentak 2018 dan pileg yang sudah di ambang pintu.

Namun, Disdukcapil Kota Padang masih kekurangan stok blangko KTP -elektronik (e – KTP) sebanyak 38 ribu keping kartu.

Dalam kesempatan itu, Ketua Komisi I DPRD Kota Padang Azirwan berharap, Disdukcapil pro aktif untuk minta tambahan blanko secepatnya karena Kota Padang akan mengikuti pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada Juni 2018 datang

“Jika perlu pada Juni 2018, tidak ada lagi kekurangan blanko e-KTP. Karena satu suara sangat berarti pada Pilkada Kota Padang dan Pileg,” tegasnya.

Ia berharap, Dirjen Mendagri menanggapi permintaan Disdukcapil secepatnya karen berpengaruh terhadap jumlah penduduk yang akan memilih nanti.

Sementara Kepala Disdukcapil Kota Padang Wedistar menyampaikan, jelas sangat kurang, karena puluhan ribu penduduk yang sudah melakukan perekaman dan sudah masuk di data “print ready record” harus kembali bersabar hingga ada pengadaan selanjutnya.

Ia menjelaskan, stok blanko yang dikirim ke Kota Padang dicicil kadang 5 ribu hingga 10 ribu dulu. Akibatnya  jumlahnya masih jauh dari kebutuhan, sehingga pihaknya belum bisa mencetak seluruh kebutuhan KTP-e warga yang telah melakukan perekaman.

“Kalau habis yang dikirim 10 ribu itu, nanti dikirim lagi 10 ribu. Jadi, banyak warga yang mengeluhkan kenapa lama dalam pembuatan KTP-Elektronik,”  ujarnya.

Terbatasnya stok blanko membuat pihaknya,  akan mendahulukan pencetakan KTP bagi yang melakukan perekaman bulan Agustus dan September tahun lalu. Sedangkan yang baru melakukan perekaman, harus menunggu hingga pengadaan selanjutnya.

“Instruksi dari Kemendagri seperti itu, dahulukan berdasarkan tanggal perekaman. Kami juga tidak memaksakan mendapatkan distribusi stok lebih banyak lagi karena 7 juta keping yang disediakan negara dibagi ke seluruh Indonesia,” katanya.

Ia menambahkan, untuk mengantisipasi kekosongan blanko di Disdukcapil, warga dapat memilih untuk membuat surat keterangan yang fungsinya menjadi pengganti sementara KTP.

Penggunaan surat keterangan masih belum maksimal karena ketika digunakan, Nomor Induk Kependudukan belum tunggal atau terverifikasi di pusat sehingga datanya tidak muncul saat dicek bank, BPJS dan lainnya. **Arman/Hms

458 Total Dibaca 1 Dibaca hari ini
Share

Komentar

Previous Image
Next Image

info heading

info content

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*