Kinerja BUMD Sumbar Tak Kunjung Menunjukkan Peningkatan

Ketua DPRD Sumbar Supardi saat memimpin Rapat Paripurna
Ketua DPRD Sumbar Supardi saat memimpin Rapat Paripurna

Padang, Editor.- Kinerja BUMD Sumbar tidak kunjung menunjukkan peningkatan, walau pernyataan modal yang telah dilakukan oleh Pemerintah daerah lebih dari Rp 1,3 triliun. Sedangkan deviden yang mampu diberikan hanya sebesarRp 94. Milyar. Oleh sebeb itu perlu dikaji apakah keberadaan BUMD ini masih diperlukan.

Hal ini disampaikan Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Supardi dalam pidatonya saat memimpin rapat paripurna DPRD Sumbar. Kamis (25/6/2020), dengan acara pengambilan keputusan terhadap Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019

Begitu juga kinerja OPD dalam pelaksanaan kegiatan juga belum optimal dan lemahnya pengawasan terhadap kegiatan tersedbut. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya paket kegiatan yang gagal tender dengan nilai Rp39.441.887.606 dan adanya 21 Paket kegiatan yang melewati batas tahun anggaran yang dilanjutkan pelaksanaanya pada tahun 2020 dengan nilai Rp65.598.771.126.

Dari 21 paket kegiatan tersebut cukup banyak keanehan,seperti kegiatan konsultasi, penunjukan lansung dengan anggaran dibawah Rp200 yang diperpanjang pelaksanaanya dan adanya ademdum kontrak beberapa kali  untuksatu kegiatan.

Pada kesempatan ini Supardi juga mengemukakan, dari realisasi pendapatan dan belanja daerah selama Tahun 2019 diperoleh SILPA sebesar Rp328.391.896.789,59. Dari SILPA yang diperoleh tersebut, tidak satu sen pun yang bisa digunakan untuk tambahan kegiatan/anggaran pada Perubahan APBD tahun 2020 dan bahkan terjadi defisit sebesar Rp111.391.381.457,29 yang harus dicarikan pada perubahan APBD tahun 2020.

Melihat pada kondisi SILPA dan rencana pengunananya ,maka gambaran perubahan APBD Tahun 2020 sangat kritis sekali. Dari refocusing tahap 1 dan tahap 2 saja, telah dilakukan resposisi belanja lansung sebesar Rp507 Milyar untuk penanganan Covid 19, ditambah lagi resposisi kegiatan untuk menutupi defisit sbesar Rp 111.391.381.457.29.

“Oleh sebab itu pemerintah daerah dan DPRD perlu duduk bersama untuk membahas arah kebijakan yang akan ditampung dalam perubahan APBD tahun 2020, sebelum disusun Rancangan KUPA PPAS Perubahan Tahun 2020,” ujar Supardi.

Acara rapat paripurna ini dipimpin oleh Ketua DPRD Sumbar Supardi yang dihadiri oleh Wakil Gubernur Sumbar, Asisten dan sebagian pimpanan OPD di jajaran Pemprov Sumbar dan undangan lainya ** Herman

203 Total Dibaca 1 Dibaca hari ini
Share

Komentar

Previous Image
Next Image

info heading

info content

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*