Ketua DPRD Sumbar, Supardi: Opini WTP Tak Menjamin Pengunaan Anggaran yang Akuntabel

Ketua DPRD Sumbar Supardi saat memmimpin Rapat Paripurna
Ketua DPRD Sumbar Supardi saat memmimpin Rapat Paripurna

Padang, Editor.- DPRD Sumbar menggelar Rapat Paripurna penyampaian nota pengantar rencana peraturan daerah (Ranperda), tentang pertanggung jawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Balanja daerah (APBD) tahun 2019 Rabu 3/6/2020.

Dalam acara yang digelar secara video conference itu, Ketua DPRD Sumbar dalam pidatonya mengatakan, meski LKPD tahun 2019 mendapat opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia( RI), belum menjamin pengunaan anggaran yang disediakan dalam Perda APBD tahun 2019 dilakukan secara efektif, efisien dan akuntabel.

Dari laporan hasil pemeriksaan (LHP)BPK atas LKPD tahun 2019 masih terdapat sembilan kelompok temuan terkait dengan sistem pengendalian internal dan sebanyak 4 kelompok temuan terkait dengan ketidak patuhan, kecurangan dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang undangan.

Disisi lain masih banyak target kinerja yang belum dapat diwujudkan,  diantaranya target kinerja pertumbuhan ekonomi, penurunan angka kemiskinan, serta beberapa target utama dalam penyelenggaraan urusan.

Sementara realisasi anggran secara keseluruhan masih rendah. Terutama untuk belanja daerah dengan rata rata realisasi hanya sebesar 92,42 Persen. Masih terjadinya permasalahan yang sama dalam pelaksaan program dan kegiatan sebagaimana yang terjadi pada tahun tahun sebelumnya.

Hal ini disebabkan rendahnya kualitas perencanaan dan lemahnya pengawasan, diantaranya kegiatan tidak dapat dilaksanakan ,kualitas pekerjajan yang tidak sesuai dengan spesifikasi serta kegiatan tidak selesai sampai akir tahun anggaran.

Dari evaluasi pembahasan dan penetapan Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dilakukan oleh DPRD, paradigma pembahasan lebih cendrung bersifat normatif saja untuk memenuhi amanat peraturan perundang undangan dalam pengelolaan keuangan daerah.

Bila dicermati secara mendalam, pembahasan terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, tidak hanya sebatas untuk menetapkan besaran realisasi pendapatan, belanja dan besaran SILPA yang bisa digunakan pada APBD tahun berikutnya.

Akan tetapi banyak hal yang dapat diketahui dari pembahasan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tersebut diantaranya, sejauh mana anggaran telah digunakan secara efektif dan efisien untuk mewujudkan capaian target kinerja pembangunan daerah.

Kemudian sejauh mana anggaran yang digunakan telah dapat memberikan manfaat bagi peningkatan perekonomian dan pendapatan masyarakat di daerah serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Serta apa permasaalahan yang menyebabkan tidak maksimalnya realisasi anggaran dan tidak tercapainya beberapa target kinerja pambangunan daerah, ujar Supardi.

Sementara itu Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno juga menyampaikan, dalam penyusunan APBD tahun 2019 seperti yang tertuang dalam kebijakan umum Anggaran Tahun 2019, dengan memprediksi perkembangan kedepan, beberapa hal yang perlu menjadi perhatian bersama dalam kebijkan pembangunan daerah yaitu,pergerakan sektor riil ekonomi yang masih terasa lambat.

Hal ini terlihat masih rendahnya pertumbuhan sektor industri pengolahan dan sektor pertanian, sekttor perdagangan yang terkait dengan sumber pendapatan sebagian besar masyarakat. Struktur ekonomi Sumatera Barat yang belum ideal untuk menunjang peningkatan pertumbuhan ekonomi yang dapat menciptakan dan perluasan lapangan kerja dan menurunkan tingkat kemiskinan.

Pangembabangan industri Kreatif yang mendorong usaha ekonomi yang mendukung kegiatan pariwisata di destinasi pariwisata. Hal ini dapat dilakukan dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat disekitar destinansi untuk mengembangkan ekonomi kreatif sesuai dengan potensi dan budaya lokal. Belum optimalnya proses pembebasan lahan dan masih menjadi persoalan dalam pembangunan Infrastruktur terutama Jalan,Irigasi dan Pelabuhan.

Untuk mengatasi hal tersebut, tentu tidak dapat melakukannya sekaligus, sehingga diperlukan suatu kebijakan anggaran daerah yang harus dilakukan berdasarkan skala perioritas tahunan sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan daerah.

“Untuk terwujudnya program pembangunan menagatasi permasalahan tersebut diatas, maka   proses pembangunan harus lebih berpijak pada peningkatan pelayanan publik dan menciptakan penyelenggaraan pemerintah yang transparan dan akuntabel,” kata Irwan Prayitno.

Rapat paripurna ini dipimpin oleh Ketua DPRD Sumbar Supardi yang dihadiri para Wakil Wakil Ketua DPRD, pimpinan komisi.** Herman

 

169 Total Dibaca 1 Dibaca hari ini
Share

Komentar

Previous Image
Next Image

info heading

info content

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*