Ketika Kritik Berujung Konflik

Adanya kebebasan berpendapat yang dijamin oleh-undang-Undang serta kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) membuat masayarakat saat ini begitu mudah menerima informasi. Pesatnya perkembangan zaman membuat informasi berseliweran di mana-mana. Orang begitu mudah mendapatkan informasi yang mereka butuhkan, sayangnya tidak semua informasi itu bisa memberikan dampak baik kepada publik (pembaca)

Adanya beragam informasi yang muncul tidak di iringi oleh minat membaca dan menganalisa isi dari informasi tersebut. Banyak orang hanya membaca judul pemberitaan atau sebagian saja isi informasi dan langsung mempercayainya tanpa ada chek dan ricek. Akibatnya, muncul beragam opini atau pendapat yang jauh dari harapan sebenarnya. Informasi tanpa analisis itu ditelan mentah-mentah, disiarkan dan di share ke banyak sarana atau saluran yang tersedia hingga memicu perdebatan di tengah publik.

Kesalahan dalam menerima informasi cenderung melahirkan berbagai macam asumsi dan hal itu sah-sah saja dilakukan untuk mencari pembenaran dari informasi yang diterima, namun akan bahaya jika informasi yang salah itu dijadikan alat untuk mengeritik. Karena, informasi yang salah kerapkali menjadi bahan olokolok atau referensi untuk menjatuhkan seorang.

Selain hal itu, beragam polemik yang dipelopori oleh masalah ekonomi, budaya, perbedaan pandangan, sikap dan pilihan politik juga mampu menambah keseerawutan suasana ditengah masyarakat. Tengok saja sejarah, pada pertengahan Tahun 2001 terjadi tragedi berdarah di Sampit, Ibukota Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah. Kegaduhan dan kerusuhan antar etnis kala itu meluas ke seantero Kalimantan Tengah. Peristiwa itu sempat diangkat dalam sebuah penelitian oleh Rinchi Andika Marry, mahasiswa Program Studi Ilmu Sejarah UI dengan judul Konflik antara Etnis Dayak dan Madura di Sampit dan Penyelesaiannya 2001-2006.

Dalam penelitiannya itu disebutkan suasana di Sampit pada pertengahan 2001 itu sungguh sangat mencekam. Sedikitnya, 1.335 orang Madura mengungsi akibat huru-hara tersebut.  Belum lagi etnis Tionghoa yang juga terpaksa harus meninggalkan Sampit karena krisis ekonomi dan budaya. Lambatnya penanganan kasus pembunuhan di Sampit oleh Polisi juga memicu eskalasi konflik hingga meluas ke tingkat Propinsi.  Sebelum itu juga terjadi kericuhan antara Dayak dengan Madura di Kota gold frus Tumbang Samba pada September 1999, di Pangkalan Bun pada Juli 2001 antara pekerja Melayu dengan pengikut seorang cukong kayu Madura, dan terakhir di Kareng Pangi pada Desember 2000. Menurut Rinhi dalam penelitiannya, konflik-konflik yang tak terkelola dengan baik itu di panasi odengan propaganda chauvinistic yang beredar di media-media haus sensasi. Pada peristiwa di Sampit, ratusan orang tewas dan lebih 100 Ribu orang kehilangan lapangan kerja karena harus mengungsi. Mereka terasing dalam kemajuan zaman.

Gerry van Klinken, seorang Professor sejarah Asia Tenggara di University of Amsterdam dalam Perang Kota Kecil : Kekerasan Komunal dan Demokratisasi di Indonesia (2007) menjelaskan pula bahwa adanya pengusiran di Katingan yang memciu orang Madura di Sampit untuk bersikap defensif, sampai-sampai merasa perlu mempersenjatai diri. Dia menceritakan adanya sekelompok warga Dayak di Sampit menyerang rumah warga Madursa bernama Matayo. Dalam insiden yang terjadi dinihari 18 Februari 2001 itu, empat penghuni tewas. Serangan itu menuai balas dendam dari warga Madura. Mereka mendatangi kediaman seorang Dayak bernama Timil yang dianggap menyembunyikan salah satu pelaku penyerangan sebelumnya. Saat itui, Timil berhasil di amankan polisi tapi rumahnya dibakar massa, dalam peristiwa itu rumah kerabat Timil juga diserang hingga menewaskan penghuninya. Sejak saat itu, aksi sweeping terus terjadi di antara kedua belah pihak. Masing-masing suku bangsa itu melakukan pemberishan etnis hingga banyak nyawa melayang. Konflik antar etnis di Sampit menurut Van Klinken dipicu oleh persoalan ekonomi, social dan budaya. Hal ini menunjukkan, kerusuhan yang kelihatannya kecil di desa-desa pedalaman bias memicu konflik sedemikian massif.

Tentu kita tidak ingin hal itu terjadi lagi hari ini, namun apabila kesalahan dalam penyebaran informasi terus dilakukan tanpa mau mengoreksi memungkinkan konflik yang lebih besar daripada konflik di Sampit yang dipicu persoalan eonomi, sosial dan budaya itu bakal terjadi di era saat ini.

Perbedaan budaya, status sosial saja sudah menimbulkan konflik, apalagi jika salah dalam memberikan dan menyebarkan informasi tentu akan lebih berakibat fatal. Selain ada ancaman hukumnya juga diyakini akan memicu persoalan di tengah masyarakat. Perlu kebijaksanaan kita untuk memberikan edukasi pada masyarakat agar tidak termakan hoak dan berita yang sengaja disebarluaskan untuk mencari rating di Google atau menaikkan popularitas si pemberi kabar bohong itu. Dibutuhkan kemauan dari Pemerintah untuk bersikap tegas dalam menyikapi penyebaran berita bohong dan memberikan informasi seterang-terangnya kepada public terkait hal apa yang diperlukannya agar informasi bohong pemciu konflik bias dicegah. Ketika hal itu tidak dilakukan maka asumsi akan bermunculan, berseliweran berdasakan pemikiran yang beragam dan menimbulkan kritik dari masyarakat. Ketika masyarakat mengeritik, akan bahaya jika dilakukan dengan ujaran kevencia, penuh penjara nanti, ditempat mana lagi koruptor itu akan berkamar. ** Risko Mardianto, SH

** Penulis adalah wartawan dan pengamat masalah hukum.

204 Total Dibaca 2 Dibaca hari ini
WhatsAppFacebookTwitterYahoo MailLineGoogle GmailEmailYahoo BookmarksShare

Komentar

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*