Kemensos dan Payakumbuh Tandatangani MoU SLRT

Payakumbuh, Editor.- Pemko Payakumbuh tanda tangani MoU dengan Kemensos untuk meningkatkan pelayanan akses sosial kepada warga miskin lewat Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT), di penghujung Desember 2016.

Dengan ditandatanganinya MoU Itu, Plt. Walikota Payakumbuh H. Priadi Syukur, minta Dinas Sosial kota ini bekerja lebih sigap untuk menuntaskan segala persoalan sosial di Payakumbuh. Seyogianya diawal tahun ini, Dinas Sosial memulai untuk mengaplikasikan perjanjian kerjasama dimaksud.

Penandatanganan MoU antara Kemensos dengan Pemko Payakumbuh berlangsung di Hotel Royal Kuningan Jakarta, 29 Desember 2016. Naskah kesepakatan kerjasama itu ditandatangani Plt. Walikota H. Priadi Syukur bersama Sekjen Kemensos, Harry Z Soeratin. Turut hadir Kepala Bappeda Payakumbuh H. Rida Ananda dan Kepala Dinas Sosial Idris.

Dihubungi di Payakumbuh, Senin (2/1), Priadi Syukur, menjelaskan, Kemensos RI bersama 50 kota dan kabupaten di Tanah Air,  sepakat membentuk SLRT,  untuk menampung dan menyelesaikan segala persoalan layanan pemerintah kepada masyarakat. Data di kementerian,  masih banyaknya persoalan pelayanan masyarakat miskin yang belum terselesaikan menyebabkan penanggulangan kemiskinan belum maksimal.

Untuk percepatan kerja, pihak kementerian mendorong 50 kota dan kabupaten itu, termasuk Kota Payakumbuh, membangun SLRT, dengan melibatkan stakeholder lainnya. Dikatakan, lahirnya SLRT,  memenuhi amanat UU  Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, UU  Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Perpres  Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2015-2019.

Seluruh aparatur Dinas Sosial, diminta Priadi Syukur, untuk gencar melakukan sosialisasi ke tengah masyarakat, menjelaskan secara detail tentang pembentukan SLRT.Melalui SLRT daerah bisa melakukan pembaruan data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), kemiskinan, serta Penerima Bantuan Iuran (PBI). Ke depan, diharapkan, tak   akan ada lagi data ganda, atau data masyarakat miskin yang belum tercatat dan berhak dapat bantuan, harapnya. ** Yus

697 Total Dibaca 1 Dibaca hari ini
Share

Komentar

Previous Image
Next Image

info heading

info content

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*