Kebijakan Umum Pembangunan Sumbar, Perlu Dikaji Ulang

Padang, Editor.- Tujuh Kebijakan Umum yang diusulkan oleh pemerintah daerah perlu dikaji kembali dan didalami degan memperhatikan kondisi, isu isu yang berkembang, kebutuhan untuk penyelesaian permasaalahan daerah, potensi yang dimiliki serta memperhatikan juga pokok pokok pikiran DPRD yang merupakan aspirasi masyarakat dari daerah pemilihan masing mamsing anggota DPRD.

Hal ini disampaikan Hidayat S.S Ketua Pansus pembahasan kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah dan indikasi rencana program prioritas disertai kebutuhan pendanaan rancangan awal RPJMD provinsi Sumatera Barat tahun 2016 2021, pada rapat paripurna DPRD Sumbar, Rabu (25/5).

Menurut Hidayat selain dari itu, pembangunan daerah yang akan dilaksanakan pada tahun 2016-2021 juga perlu dikaji kembali secara lebih mendalam dengan memperhatikan kondisi dan potensi daerah serta kemampuan untuk mewujudkanya . Pemerintah daerah harus betul betul dapat menentukan dari 10 perioritas tersebut mana yang menjadi perioritas utama termasuk perioritas pendanaanya.

Hidayat juga menyampaikan, arah kebijakan dan program perioritas masih perlu dipertajam dan disempurnakan dan dipastikan bahwa arah kebijakan dan program perioritas tersebut betul betul dalam rangka mewujudkan visi RPJMD. Hasil peneyempurnaan dan penajaman tersebut agar dituangkan dalam rencana perda RPJMD.

“Pelaksanaan program yang akan dimuat dalam RPJMD tahun 2016 2021, harus mencerminkan secara utuh kebutuhan pendanaan yang berasal dari APBD, APBN (Dana Dekokosentrasi ) serta peran serta Swasta,” kata Hidayat

Sementara itu juru bicara Fraksi Partai Hanura DPRD Provionsi Sumatera Barat dalam pendapat akhir fraksinya menyampaikan, arah kebijakan dan program perioritas yang disampaikan dari penjabaran visi dan misi Gubernur tidaklah terlalu jauh berbeda dan relatif hampir sama dengan perioritas pemprov sumbar pada periode 2010-2015. Kondisi ini didukung dengan fakta dimana hampir mayoritas arah kebijakan dan program prioritas tersebut merupakan pengulangan dari dari program dan perioritas sebelumnya .

Menurut Marlis, Fraksi Hanura rindu munculnya ide dan gagasan yang produktif dan inofatif dari bebagai SKPD dalam rangka menindaklanjuti dan menjabarkan visi dan misi gubernur yang sangat ideal. Dia yakin gubernur mempunyai kiat dan strategi yang betul betul mangkus untuk mengantisipasi hal tersebut, terutama dalam menempatkan pimpinan pimpinan SKPD

Fraksi Hanura sangat mendukung Pemrov Sumbar menjadikan sektor pariwisata sebagai prioritas pertama untuk pengembangan ekonomi Sumatera Barat untuk lima tahun kedepan. Karena dengan majunya sektor pariwisata akan berdampak multiplayer efek terhadap sektor lainya. Untuk mewujudkan hal tersedbut diperlukan komitmen bersama antar SKPD maupun dengan pemerintah Kab/Kota dengan menanggalkan ego sektoral dan ego kedaerahan.

Untuk pembangunan infrastruktur, Fraksi Hanura DPRD Sumbar merasa berkepentingan untuk mengusulkan arah kebijakan berupa fasilitasi untuk terlaksanya pembangunan infrastruktur berskala nasional di Sumbar. Terutama pembangunan jalan tol Padang pekan Baru. Apabila hal tersebut terwujud, maka kita secara bersama sama telah memberikan sumbangsih yang luar biasa untuk kejayaan Ranah Minang dimasa yang kan datang.

Rapat paripurna ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Sumbar Ir Arkadius Dt Intan bano yang dihadiri oleh anggota Forkopinda dan para undangan lainya. ** Herman

845 Total Dibaca 1 Dibaca hari ini
Share

Komentar

Previous Image
Next Image

info heading

info content

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*