Keberpihakan APBD-P 2020 Untuk Pemulihan Ekonomi, Disorot DPRD Sumbar

Gubernur sumbar Irwan Prayitno saat menyampaikan nota jawaban atas pandangan umum Fraksi Fraksi tentang perubahan APBD tahun 2020.
Gubernur sumbar Irwan Prayitno saat menyampaikan nota jawaban atas pandangan umum Fraksi Fraksi tentang perubahan APBD tahun 2020.

Padang, Editor.- Ketua DPRD Sumbar, Supardi mengungkapkan, Kamis 17 September lalu 7 fraksi di DPRD telah menyampaikan pandangan umum terhadap Ranperda tentang Perubahan APBD tahun 2020. Fraksi di DPRD Sumbar banyak menyorot tentang belum jelasnya keberpihakan anggaran terhadap kegiatan pemulihan ekonomi yang terdampak pandemi Covid-19.

Hal ini dikatakan Supardi pada arapat paripurna dengan agenda penyampaikan nota jawaban Gubernur Provinsi Sumbar, Irwan Prayitno atas pandangan umum fraksi-fraksi di DPRD Sumbar terhadap Ranperda tentang Perubahan APBD tahun 2020 melalui rapat paripurna, Senin (21/9).

“Hal ini terkhusus bagi usaha super mikro dan usaha kecil, termasuk belum jelasnya program OPD dalam penanganan dampak ekonomi di berbagai sektor baik sektor pertanian, perikanan, peternakan serta pelaksanaan program padat karya untuk mengantisipasi meningkatnya angkan pengangguran dan kemiskinan di daerah,” papar Supardi.

Ia menyampaikan, fraksi-fraksi juga banyak mempertanyakan terkait akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran hasil refocusing dan perencanaan kebutuhan anggaran dalam penanganan pandemi Covid-19 ke depannya.

Terkait pembahasan Ranperda Perubahan APBD Tahun 2020, imbuhnya, sesuai ketentuan pasal 179 ayat 1 dan ayat 2, peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019, ditegaskan bahwa, pengambilan keputusan harus dilakukan selambat-lambatnya tiga bulan sebelum tahun anggaran berakhir, tepatnya 30 September mendatang.

Jika sampai batas waktu tersebut DPRD dan kepala daerah tidak mengambil keputusan, maka kepala daerah melaksanakan pengeluaran yang telah dianggarkan dalam APBD tahun berkenaan, dengan kata lain tidak ada perubahan APBD Tahun 2020.

“Kondisi ini tentu sangat beresiko sekali terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, oleh karena alokasi anggaran hasil refocusing harus ditampung dalam Perubahan APBD 2020 dan banyaknya resposisi anggaran yang harus dilakukan untuk penanganan pandemi Covid-19,” ujarnya.

Sehubungan dengan ini, ia atas nama pimpinan DPRD meminta pada pemerintah daerah dan DPRD untuk bersungguh-sungguh dan memberikan perhatian serius dalam pembahasan Ranperda tentang APBD Perubahan Tahun 2020.

Menanggapi ini, Gubernur Sumbar Irwan Prayitno mengatakan, Pemprov telah melakukan berbagai program yang menyentuh langsung kepada masyarakat yang terdampak Covid-19, diantaranya memberikan stimulus pada pelaku usaha super mikro dengan memberikan subsidi bunga dan subsidi penjaminan. Kemudian juga stimulus yang ditujukan pada peningkatan produksi pertanian perikanan, peternakan dan kehutanan.

Irwan menuturkan, terkait masukan yang diberikan DPRD Sumatera Barat agar adanya peningkatan daya beli di tengah masyarakat, pihaknya menyetujui. Namun yang menjadi masalah saat ini, tidak mencukupinya anggaran untuk memenuhi membantu secara keseluruhan UMKM, pelaku IKM, dan usaha super mikro. ** Herman/Len

138 Total Dibaca 1 Dibaca hari ini
Share

Komentar

Previous Image
Next Image

info heading

info content

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*