Kasus Korupsi Tribun Lapangan Merdeka Solok Diserahkan ke JPU

Pemeriksaan tersangka kasus korupsi Lapangan Merdeka Kota Solok.
Pemeriksaan tersangka kasus korupsi Lapangan Merdeka Kota Solok.

Solok, Editor.- Kasus dugaan korupsi pembangunan tribun Lapangan Merdeka Kota Solok, Sumatera Barat dengan tersangka Jaralis, mantan Kepala Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (Perkim) Kota Solok, dan Syofia Handayani Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), akhirnya sudah P21 atau tahap 2. Kedua tersangka dan barang bukti diserahkan oleh penyidik dari Subdit III Tipidkor Polda Sumbar ke tim Jaksa Penuntut Umum (JPU), Rabu (12/2) di Kejaksaan Negeri (Kejari) Solok.

Kedua tersangka dan barang bukti diterima oleh Kasi Penuntutan Kejati Sumbar, Yulius Caesar dan Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Solok, Muhammad Akbar Sirait dan tim JPU lainnya. Kepala Kejaksaan Negri (Kajari) Solok, Donny Haryono Setiawan mengatakan saat ini sudah masuk proses tahap II kasus dugaan korupsi pembangunan tribun lapangan Merdeka, Kota Solok.

“Kedua tersangka dan barang bukti sudah kita terima untuk proses hukum lebih lanjut,” ungkap Kajari Solok, Donny H Setiawan didampingi Kasi Intel, Ulfan Yustian Arif.

Dalam kasus itu, berkas kedua tersangka dipisah (Split). Untuk sementara, kedua tersangka masih menjalani proses pemeriksaan di Kejaksaan Negeri Solok. Bisa saja, keduanya langsung ditahan.

Donny mengatakan tersangka Syofia Handayani selaku KPA di Dinas Perkim dan sebagai PPK Proyek pembangunan tribun Lapangan Merdeka bersama Jaralis, saat itu sebagai Pengguna Anggaran (PA). Mereka diduga melakukan mark up volume pekerjaan. Tersangka bersama-sama dengan saksi Jaralis menyetujui bobot pekerjaan yang diajukan oleh pelaksana proyek sebesar 93,00%.

Sementara sesuai hasil pemeriksaan lapangan oleh konsultan pengawas, progres pekerjaan baru 84,304%. Sangat disayangkan tersangka tidak memutus kontrak pekerjaan disaat pelaksana tidak sanggup lagi menyelesaikan pekerjaan tersebut, meski sudah diberikan tenggang waktu penyelesaian sampai 50 hari kerja. Kontrak baru diputuskan setelah melewati 50 hari kerja dan jaminan pelaksanaan tidak bisa dicairkan lagi.

Akibat perbuatan kedua tersangka diduga melawan hukum dengan memperkaya diri orang lain atau diri sendiri atau suatu korporasi, negara dirugikan sekitar Rp1.038.072.053,00 sebagaimana tercantum dalam laporan penghitungan kerugian negara oleh BPKP Perwakilan Sumbar dengan nomor : SR-2616/PW03/5/2019 tanggal 24 September 2019. Tersangka Jaralis disangkakan melanggar pasal primair : pasal 2 ayat 1 Jo pasal 18 UU 31 tahun 1999 tentang Tipidkor sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Meski kedua tersangka sudah diproses, namun masyarakat masih mempertanyakan aliran dana korupsi yang diduga mengalir ke berbagai pihak.

“Dalam pengembangan kasus, bisa saja akan ada tersangka lainnya,” kata Donny. ** Suhardi Syam

665 Total Dibaca 2 Dibaca hari ini
Share

Komentar

Previous Image
Next Image

info heading

info content

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*