Kab. Solok Dicanangkan Sebagai Zona Integritas Menuju WBK-WBBM

Arosuka, Editor.-  Kab. Solok dicanangkan sebagai zona integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBK-WBBM). Pencanangan dilaksanakan di  Aula kantor KPPN Solok, Jum’at (17/2).

Hadir pada kegiatan itu Wakil Bupati Solok Yulfadri Nurdin, SH, Kakanwil Dirjen Perbendaharaan Prov Sumbar Mir Azwan, Kepala KPPN Solok  Junaidi. Wakapolres Arosuka Kompol Cipto Hardjono, Kepala Dinas Perhubungan Kab Solok  Dedi Permana dan Kepala BNN Kab Solok Azizurrahman.

Dalam sambutannya Wakil Bupati Solok Yulfadri Nurdin mengatakan, kita berharap kegiatan ini dapat mendorong tercapainya program reformasi birokrasi di lingkungan Dirjen Perbendaharaan Negara pada umumnya dan wilayah kerja KPPN Solok khususnya.

“Kami atas nama pemerintah daerah Kab Solok menumpangkan harapan besar kepada Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov Sumbar pada umumnya dan KPPN Solok pada khususnya dapat mewujudkan WBK-WBBM di Kab Solok,” kata Yuldari Nurdin.

Menurut Wabup,  untuk menjadikan unit kerja sebagai WBK/WBBM harus memenuhi 8 indikator hasil dan 20 indikator proses yang akan dinilai oleh tim penilai. Pemberian predikat WBK/WBBM bukan merupakan akhir dari proses karena predikat tersebut di evaluasi setiap tahun. Apabila evaluasi tersebut terdapat penilaian indikator yang mengakibatkan tidak terpenuhinya kriteria maka predikat tersebut akan dicabut.

Sementara itu Kakanwil Dirjen Perbendaharaan Prov Sumbar, Mir Azwan dalam sambutannya, memberikan apresiasi kepada KPPN Solok atas persiapan yang telah melakukan pencanangan zona integritas ini,

“Pencanangan zona ini adalah salah satu program reformasi dan birokrasi, Pada saat ini wilayah kanwil  ada 2 KPPN yang dicanangkan melaksanakan zona integritas ini dan secara Nasional ada 66 dari 181 KPPN yang melaksanakan zona integritas ini,” kata Mir Azwan.

Lebih lanjut dikatakan, pencanangan zona ini merupakan tahap ke dua dalam kegiatan ini. Pada tahapan ini kepala KPPN akan melaksanakan kegiatan dengan tahapan sosialisasi, internalisasi , lalu melaksanakan manajemen perubahan.

“Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi kerja serta kinerja dan menuju kerja yang profesionalisme dan meningkatkan layanan bersih yang bebas KKN. Apabila kegiatan ini telah dilakukan maka KPPN akan membuat laporan secara bertahap untuk mengevaluasi kegiatan ini,” papar Mir Azwan.

Sebelumnya kepala KPPN Solok,  Junaidi melaporkan, KPPN Solok ditunjuk sebagai salah satu dari 180 kantor di indonesia dan 60 kantor KPPN yang melaksanakan akselerasi pembanguann zona integritas di lingkungan Dirjen Perbendaharaan.

“KPPN Solok diminta mencanangkan penandatanganan piagam deklarasi zona  integritas. Pelaksaan zona integritas dimulai setelah dilakukan penandatanganan dokumen dan akan di laksanakan pada tahun ini,” kataJunaidi. ** Febrian D’Gumanti/Olga/Hms

1039 Total Dibaca 1 Dibaca hari ini
Share
Previous Image
Next Image

info heading

info content

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*