Irdinansyah Tarmizi, Wali Nagari Harus Segera Laporkan Pertanggungjawaban Keuangan

Batusangkar, Editor.- Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa.Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMDPP-KB) Tanah Datar melaksanakan sosialisasi tentang tata cara pelaporan dan penggunaan dana desa(nagari)  bersama Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan ( TP4) Kejaksaan Negeri Batusangkar, Kamis (24/08) di Aula Kantor Bupati Tanah Datar.

Bupati Irdinansyah Tarmizi dalam sambutannya  menharapkan kepada wali nagari dan bendaharawan nagari agar serius dan memperhatikan apa-apa yang diberikan dalam sosialisasi ini.karena kegiatan ini sangat  penting untuk meningkatkan pemahaman Walinagari beserta bendaharawan nagari dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari dan pengelolaan keuangan di nagari

Sebelumnya Irdinansyah pun mencek satu-persatu wali nagari dan camat yang hadir, bagi yang tidak hadir,Bupati memintak kepada Inspektorat untuk mencatat dan juga  memberi teguran keras bagi camat,wali nagari dan bendahara nagari  yang tidak hadir,juga bagi peserta yang terlambatpun kena tegurang bupati.

Pada kesempatan tersebut Irdinansyah juga  mengingatkan wali nagari agar segera menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan Dana Desa Tahap I ke Badan Keuangan Daerah (BKD) paling lambat tanggal 25 Agustus ini, karena jika tidak tentu   Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) tidak akan mencairkan dana desa tahap II sepersen pun, jadi untuk itu persyaratan laporan harus dipenuhi seperti 70% untuk laporan keuangan dan 50% laporan fisiknya, tegas bupati.

Plh. Kejari Ali Nurudin, SH, MH dalam sambutannya menyampaikan. Bahwa dana desa yang dikucurkan untuk nagari  merupakan dana pusat yang ditujukan untuk membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daera-daerah dan desa yang tertuang dalam  RPJMN 2015-2019  pemerintah.Yang menjadi prioritas utama adalah  pada pembanguan strategis, pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, pembangunan kawasan perkotaan, pembangunan kawasan perbatasan, pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pembangunan daerah tertinggal dan pulau-pulau terpencil, dan pengembangan tata kelola pemerintahan daerah dan otonomi daerah.

Sementara itu untuk tahun 2017 ini dana desa tersebut dialokasikan untuk 74.954 desa atau nagari yang dibagi berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis desa dengan memperhatikan aspek pemerataan dan keadilan.

Selama ini penggunaan dana desa masih terdapat permasalahan di antaranya, penggunaan dana desa di luar bidang prioritas, kurang melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan, pengeluaran dana yang tidak transparan, belanja yang dianggarkan diluar APBD desa, dana yang telah disalurkan ke rekening desa namun ditarik dan disimpan di luar rekening desa, pekerjaan yang semestinya swakelola dengan memberdayakan masyarakat namun dikerjakan pihak ketiga dan ada juga yang proyeknya fiktif sehingga tidak ada pembangunan di desa.

“ Karena sangat pentingnya sosialisasi ini bagi wali nagari dan juga bendaharawan nagari,maka dari itu saya mengharapkan keseriausan dari para peserta untuk mengikutinya” harap Kajari

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMDPP-KB) Adrion Nurdal  melaporkan sosialiasi ini dilaksanakan satu hari penuh tanggal 24 Agustus dan diikuti 164 orang peserta yang terdiri dari 14 orang camat se Kabupaten Tanah Datar, 75 orang wali nagari, dan 75 orang bendaharawan nagari, dengan narasumber Kasi Intel Kejari Batusangkar Ardi, Kepala Inspektorat Tanah Datar Altrisuandi dan Kepala Dinas PMDPP-KB Tanah Datar Adrion Nurdal, ujarnya.

Turut hadir pada pembukaan sosialisasi TP4 tersebut Plh Sekda Helfy Rahmi Harun, Kepala BKD Hendri, ** Jum

556 Total Dibaca 1 Dibaca hari ini
Share

Komentar

Previous Image
Next Image

info heading

info content

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*