Insan Pendidikan Payakumbuh Mengeluh, Guru dan Tenaga TU Tak Lagi Dapat Tunjada

Salah satu SMK di Payakumbuh.
Salah satu SMK di Payakumbuh.

Payakumbuh, Editor.- Setelah pengelolaan SMK/SMA diserahkan Pemerintah Pusat ke Propinsi banyak keluhan yang muncul, baik dari Kepala sekolah, guru maupun tenaga Tata Usaha. Ditambah lagi dengan adanya surat edaran dari Kepala Dinas Pendidikan Propinsi tentang pengoptimalkan jam wajib mengajar guru, dari 24 sampai 36 jam per-minggu.

Sejumlah Kepala Sekolah SMK/SMA dan Guru yang dihubungi di Payakumbuh mengungkapkan, bagi mereka pengelolaan itu tidak masalah baik oleh Pemerintah  Propinsi maupun oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, tapi hendaknya ada UPT di masing masing Kabupaten dan Kota, sehingga urusan itu bisa lebih lancar, dekat dan hemat biaya.

Bagi Kepala Sekolah kendala yang sangat terasa adalah masalah pertemuan (Rapat/Rapat ) yang selalu harus ke Dinas Propinsi. Kadang kadang rapat itu hanya dua sampai 3 jam, sehingga sekolah tinggal dan biaya pengeluaran bertambah. Untuk itu setiap pertemuan di propinsi sudah sering disampaikan agar di bentuk UTPT di masing masing Kabupaten/Kota, sehingga pelayanan itu bisa lebih dekat, cepat dan tidak mengeluarkan biaya.

Sementara Para guru juga mengeluh, karena sejak di bawah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi, mereka tidak lagi menerima Tunjangan Daerah yang di Payakumbuh dikenal dengan sebutan Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) dan urusan administrasi sertifikasi juga harus di urus ke Propinsi.

Hal ini diungkapkan sejumlah guru SMK/SMA di Payakumbuh yang dihubungi media ini

Selain  itu masalah jumlah jam wajib dari minimal 24 sampai 36 jam per-minggu seperti edaran Kadis Pendidikan Propinsi juga dikeluhkan guru guru, karena berdampak kepada tenaga honor yang ada.

“Bila jam wajib itu diterapkan sampai 36 jam/minggu, berarti banyak guru honor yang terkena imbas di non aktifkan atau tidak menerima tunjangan karena jamnya tidak sampai 8 jam per minggu,”ujar mereka.

Sementara Kepala Tata Usaha di masing masing SMK/SMA juga mengeluh karena mereka tidak menerima tunjangan struktural. Padahal sebelum diserahkan ke Propinsi pengelolaan SMK/SMA ini, jabatan KTU di masing masing sekolah itu di akui sebagai pejabat eselon IV dan menerima tunjangan struktural. Tetapi sejak ke Propinsi tunjangan struktural itu tidak lagi kami terima dan keluhan ini sama di seluruh Sumatera Barat, ujar sejumlah tenaga TU SMK/SMA di Payakumbuh yang enggan namanya di sebutkan. ** Yus

 

1520 Total Dibaca 1 Dibaca hari ini
Share

Komentar

Previous Image
Next Image

info heading

info content

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*