Inovasi Tingkatkan Sadar Bayar Pajak, BPKD Padang Panjang Gelar PPD 2019

Komitmen kesadaran membayar pajak.
Komitmen kesadaran membayar pajak.

Padang Panjang, Editor – Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kota Padang Panjang menggelar gebyar pekan pajak daerah (GPPD) 2019 di GOR Chatib Sulaiman, Minggu (28/4). Hadiah pun bertebaran di acara yang diawali senam massal itu, seperti televisi, kulkas, sepeda dan hadiah hiburan

Laporan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kota Padang Panjang, Indra Gusnadi menyebut, GPPD digelar pertama kali di kota ini adalah bagian dari kegiatan sosialisi ke masyarakat tentang kewajiban membayar pajak restoran dan pajak PBB serta jenis pajak daerah yang lainnya.

Tujuan dari kegiatan GPPD 2019 ini adalah untuk meningkatkan kesadaran warga siwajib pajak dalam membayar pajak. Itu terutama pajak restoran dan pajak hotel. Karena realisasinya selama ini masih jauh di bawah potensi yang ada. Ini terutama pada Pajak RM/Restoran.

Lihat di APBD 2018 lalu baru Rp 1 milyar lebih. Makanya, target kenaikannya di 2019 ini masih sedikit yakni jadi Rp 1,2 milyar. Meski tarif pajak restoran sudah diturunkan dari 10 % ke 5 % lewat Perda No.1/2018. Sebab, kebijakan tadi masih cukup baru, perlu lebih disosialisasikan (baca pula; Tarif Pajak Restoran Turun ke 5 %).

Karena itu, inovasi BPKD menggelar GPPD-2019 mendapat apresiasi sangat positif dari Walikota Fadly Amran. Saya berterimakasih kepada BPKD dan dukungan stakeholders seperti Bank Nagari dan BRI atas terwujudnya GPPD 2019 ini, kata Fadly saat membuka acara itu.

Kegiatan ini sangat positif dalam upaya meningkatkan kesadaran para wajib pajak dalam membayar pajak. Sebab, pajak daerah bagian dari sumber penerimaan asli daerah (PAD). Dan PAD adalah sumber terbesar kedua pemasukan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) kota ini, setelah subsidi dari Pemerintah RI.

Kontribusi PAD atas pendapatan APBD perlu terus ditingkatkan untuk bisa melakukan percepatan pembangunan di daerah. Lagian penggunaan dana PAD bisa fleksibel, kebutuhan yang tidak tertampung pada dana APBN akan bisa dibiayai dari dana PAD, imbuh Fadly di acara yang juga dihadiri oleh Anggota Forkopimda itu.

Pantauan The Publik, PAD naik tajam dari Rp 36 milyar pada 2013 ke Rp 87,9 milyar (2017). Jika pada 2018 turun ke sekitar Rp 80 milyar, tapi di 2019 ini sesuai target naik ke Rp 94,9 milyar. Dilihat ke target pendapatan APBD 2019 yakni Rp 619,8 milyar, kontribusi PAD Rp 94,9 milyar itu sekitar 15,5 %.

Kontribusi PAD sebesar 15,5 % tersebut sudah dekat ke PAD viskal sedang (kontribusi PAD 16-30 % atas APBD). Tapi dengan kebutuhan pembangunan di Padang Panjang kini, seperti terungkap di forum Musrenbang Kota 2020 pada April 2019 lalu, butuh PAD lebih besar. Sebab, kenaikan subsidi dari pusat sedikit.

Gambaran umum kebutuhan pembangunan di Kota Padang Panjang itu, terutama bisa dilihat di RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) 2018-2023 dengan turunannya yang ditampung di Renstra unit-unit kerja Pemko. Di situ terdapat 29 buah program unggulan, dan banyak program penunjang.

Di luar yang terangkum di RPJM tadi, juga masih banyak kebutuhan pembangunan lain. Beberapa contoh di antaranya, seperti penuntasan pembangunan jalan lingkar utara dari Kampungbaru ke batas kota di Lembah Anai, pembangunan jalan (jembatan) dari SMP-2 ke jalan raya Padang – Bukittinggi di Silaiangbawah.

Berikut, kebutuhan membangun sarana-prasarana pengelolaan obyek wisata Aie Tajun 7 Tingkek dan Goa Batubatirai (Dalam Roman HAMKA Di Bawah Lindungan Kaabah; disebut Goa Batu), pengadaan lahan abadi usaha sapi perah, dan pengadaan lahan untuk pengembangan kampus ISI.

Tarif Pajak Restoran Turun ke 5 %

Tarif pajak RM/Restoran diturunkan dari 10 % jadi 5 %. Itulah inovasi langka dan berani yang dilakukan oleh Pemko Padang Panjang dalam upaya memberi keringanan dan membiasakan semua konsumen membayar pajak restoran saat berbelanja di RM/Restoran kota itu.

Penyerahan hadiah TV.
Penyerahan hadiah TV.

Kebijakan itu, seperti disebut oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kota Padang Panjang, Indra Gusnadi, diluncurkan dengan payung hukum Perda No.1/2018 tentang Pajak Restoran. Sebelumnya, tarif pajak restoran di kota ini, seperti juga umumnya daerah lain di tanah air, adalah 10 %. 

Dasar pertimbangan Pemko Padang Panjang menurunkan tarif pajak restoran, karena realisasi pajak restoran selama ini di kota itu masih jauh di bawah potensi. Contoh, pada 2017 realisasinya baru sekitar Rp 1 milyar. Padahal usaha kuliner di Padang Panjang sejak beberapa tahun ini semakin berkembang.

Menurut Indra Gusnadi dan Kabid Pendapatan BPKD, Rio Derosar, informasi dari kalangan pengusaha RM/Restoran di Padang Panjang, penarikan pajak restoran pada konsumen sebesar 10 % dari belanja mereka tidak mudah, belum lancar. Baru pada beberapa restoran besar yang sudah lancar.

Itu sebabnya, wacana menunrunkan tarif pajak restoran di Padang Panjang sudah cukup lama muncul. Tapi itu baru terwujud pada 2018. Pertimbangan di segi aspek aturannya, pajak restoran dapat dipungut maksimal 10 persen. Jadi kalau tarifnya diturunkan tentu boleh.** Berliano Jeyhan/ Yetti Harni/Adv

645 Total Dibaca 2 Dibaca hari ini
WhatsAppFacebookTwitterYahoo MailLineGoogle GmailEmailYahoo BookmarksShare

Komentar

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*