Menyoal Illegal Minning di Kab. Solok, Menunggu “Lakek Tangan” Gubernur Sumbar




Petugas kepol;isian saat melakukan razia ke tambang illegal.
Petugas kepol;isian saat melakukan razia ke tambang illegal.

Awal tahun 2017 lalu dua orang warga Supayang Kecamatan Payung Sekaki tewas di lokasi tambang ilegal di Sungai Durian Kecamatan IX Koto Sungai Lasi Kabupaten Solok, keduanya diduga hanyut terseret arus air  saat mencuci kaki di lokasi tambang tak berizin itu. Namun, saat penulis meninjau langsung ke lokasi kejadian saat itu debit air justru tidak sampai mata kaki orang dewasa.

Risko Mardianto.
Risko Mardianto.

Baru-baru ini, Rabu (7/3) lalu tiga orang penambang emas illegal ditangkap jajaran Reskrim Polres Solok Kota. Petugas menyita barang bukti berupa mesin tambang merk Yingitan 7,5 PK serta batu dan tanah galian di dalam karung di kawasan Bukit Lasuang – Lasuang Jorong Batukudo, Nagari Sungai Durian Kecamatan IX Koto Sungai Lasi Kabupaten Solok. Ketiga penambang emas itupun dibawa ke Mapolres Solok Kota beserta barang bukti untuk proses hukum.

Selain peristiwa kematian dua orang warga saat itu, jalan utama Nagari Supayang juga rusak akibat dilintasi alat berat. Jembatan penghubung di Nagari Supayang sempat ambruk akibat tidak mampu menampung beban dan beberapa kali kendaraan berupa mobil truk terjatuh saat melintasi jembatan utama itu. Pada tahun 2017 satu unit mobil L300 yang bermuatan ayam potong milik salah seorang pedagang di Kota Solok yang melintasi jembatan juga tidak mampu ditahan jembatan yang rusak parah itu. Akibatnya, ayam potong yang hendak dijual pedagang ke pasar itu banyak yang mati.

Situasi dan kondisi jalan yang dilewati oleh alat berat memang menggelisahkan. Jika terus menerus dilalui alat berat maka diyakini jalan itu akan rusak lebih parah lagi, apalagi jalan yang dilalui merupakan jalan kabupaten bukan jalan provinsi. Tidak sekedar melakukan praktek pertambangan emas tanpa izin (peti) tapi aktivitas eksplorasi alam itu juga merusak prasarana umum dan lingkungan.

Sejak di undangkan UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah maka kewenangan memberantas pertambangan illegal ini telah menjadi kewenangan Provinsi Sumatera Barat. Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kehutanan, kelautan serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi. Hal ini tercantum dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dalam bidang pertambangan dapat dilihat dalam lampiran Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam lampiran tersebut dicantumkan mengenai pembagian kewenangan antara pemerintahan pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten.

Sebelum adanya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah kabupaten/kota memiliki kewenangan dalam bidang pertambangan mineral dan batubara termasuk di dalam memberikan izin pertambangan. Namun dengan adanya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan dalam bidang pertambangan mineral dan batubara diserahkan kepada pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dengan mempertimbangkan prinsip akuntabilitas, efisiensi, eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional. Sehingga pemerintah kabupaten/kota tidak lagi mempunyai kewenangan dalam bidang pertambangan mineral dan batubara.

Namun, meskipun sudah menjadi kewenangannya, Pemprov Sumbar hingga kini masih lepas tangan soal aktivitas tambang illegal di kabupaten solok. Buktinya sampai hari ini aktivitas tambang emas secara tidak berizin masih banyak di kabupaten solok.

Di daerah yang lebih “pedalaman” di Kabupaten Solok, aktivitas tambang liar dan pembalakan liar semakin marak terjadi, seperti yang terjadi di beberapa tempat di Kabupaten Solok. Diantaranya di Nagari Sungai Durian, Kecamatan Sei Lasi, dan di Jorong Data, Nagari Garabak Data, Kecamatan Tigo Lurah, aktivitas penambangan berlangsung bebas, layaknya berladang atau bersawah di tanah milik sendiri. Aktivitas ini sudah lama terjadi dengan peralatan yang semi modern. Lamanya aktivitas itu mengindikasikan adanya pembiaran aktivitas ilegal tersebut.

Menunggu “Lakek Tangan” Gubernur Irwan Prayitno
Sebelum UU No. 23/2014 disahkan sebagai undang – undang sebetulnya Pemrov. Sumbar telah memiliki dasar hukum menindak pelaku tambang ilegal melalui Perda No. 3 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara dan kini dasar yuridis itu telah dikuatkan dengan perintah UU No. 23/2014 Tentang Pemda.

Selain telah suksesnya kepolisian menangkap pelaku tambang illegal di Sungai Durian dan adanya informasi yang tersebar di media massa terkait aktivitas tambang illegal di Kabupaten Solok, tentu sudah dapat dijadikan bahan bagi Pemprov Sumbar menindak pelaku pengrusakan hutan dan lingkungan ini.

Amanat UU No. 23/2014 Tentang Pemda kepada Pemrov. Sumbar dalam memberantas praktik penambangan emas tanpa izin (peti) perlu dilakukan dengan segera, sebelum terjadi kerusakan alam lebih parah. Bisa saja jika ativitas yang merusak lingkungan dan alam itu tetap dibiarkan maka akan membawa malapetaka bagi masyarakat, baik masyarakat di sekitar lokasi tambang maupun masyarakat pemakai air sungai yang tercemar akibat beroperasinya tambang illegal ini.

Air yang keruh dapat membawa bakteri dan penyakit bagi masyarakat pemakai air sungai sebagai sumber memenuhi kebutuhan. Contohnya, air sungai digunakan untuk mandi dan mencuci bagi masyarakat di Sijunjung dan Dharmasraya. Air yang ada di Sungai Durian Kabupaten Solok yang tercemar itu jelas bermuara ke kabupaten itu. Lantas, apakah perlu terjadi peristiwa tentang penyakit menular dimasyarakat baru ada tindakan tegas dari pemerintah padahal jelas sudah ada regulasi sebagai dasar bertindak bagi pemprov sumbar.

Selain adanya dasar hukum pemerintah bertindak juga ada sanksi pidana bagi pelaku usaha tambang ilegal ini, sebagaimana tertuang dalam UU Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Bab XXIII UU Minerba mengatur tentang “Ketentuan Pidana”, yang didalamnya terdapat 8 (delapan) pasal terkait sanksi hukum bagi pelaku usaha tambang secara ilegal yakni terdapat dalam Pasal 158 s/d Pasal 165.

Eksplorasi alam, pengrusakan hutan dan lingkungan perlu diberantas sesegera mungkin oleh pemerintah mengingat maraknya praktik ilegal di kabupaten solok terkait pertambangan ini. “Lakek Tangan” Gubernur Irwan Prayitno jelas dinanti oleh masyarakat Kabupaten Solok, agar tidak dianggap membiarkan pengrusakan hutan, alam dan lingkungan oleh publik, khususnya masyarakat di Kabupaten Solok.

Dasar hukumnya jelas, apalagi didalam Pasal 158 UU No. 4/2009 juga jelas menegaskan bahwa setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Karena itu, sebelum terjadi kerusakan alam dan sarana prasarana umum lebih parah sudah sebaiknya Pemrov Sumbar bergerak untuk bertindak sebagaimana perintah undang-undang. Jika dipandang perlu Pemkab Solok sebaiknya segera menyurati pemprov. Sumbar guna menindak praktik pertambangan emas tanpa izin ini. *** Risko Mardianto, SH

263 Total Dibaca 1 Dibaca hari ini
WhatsAppFacebookTwitterYahoo MailLineGoogle GmailEmailYahoo BookmarksShare

Komentar

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*