Hendra Irwan Rahim, Kinerja Pemprov Sumbar Belum Maksimal

Pimpinan DPRD Sumbar dan Setwan foto bersama dengan Wakil Gubernur Sumbar foto bersama usai mananda tangani nota kesepakatan ranperda tentang pertanggung jawaban APBD Tahun 2017
Pimpinan DPRD Sumbar dan Setwan foto bersama dengan Wakil Gubernur Sumbar foto bersama usai mananda tangani nota kesepakatan ranperda tentang pertanggung jawaban APBD Tahun 2017

Padang, Editor.-     Memperhatikan rata rata realisasi pendapatan sebesar 98,93 persen dan rata rata realisasi belanja sebesar 90,61 persen serta sisa pembiayaan (SILPA) sebesar Rp 531.142.740.208.77 atau lebih kurang 8 persen dari total APBD secara umum dapat disimpulkan, bahwa  kinerja Pemprov Sumbar dalam pengelolaan anggaran pada tahun 2017 belum maksimal.

Hal ini disampaikan Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Ir Hendra Irwan Rahim dalam rapat Paripurna DPRD Sumbar, dengan acara pengambilan keputusan terhadap Ranperda tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD provinsi Sumatera Barat Tahun 2017, , Jum’at (25/5).

Menurut Hendra, dari aspek pendapatan masih terdapat kekurangan sebesar Rp 65.654.495.293,59, sedangkan dari aspek belanja realisasinya masih berada di bawah yang telah direncanakan. Demikian juga dengan pembiayaan daerah,dimana Silpa yang dihasilkan sebesar 531.142.740.208 ,77 jauh diatas yang direncanakan yaitu sebesar Rp 224.134.278.652,98.

Belum maksimalnya kinerja pengelolaan keuangan daerah pada tahun 2017 secara umum disebabkan  masih lemahnya aspek perencanaan kegiatan, singkronisasi dan sinergisitas kegiatan antar OPD, antara Provinsi dan Kabupaten/Kota. Kondisi ini dapat dilihat cukup banyaknya kegiatan yang tidak dilaksanakan atau yang tidak tuntas dalam pelaksanaanya..

“Kondisi ini dapat dilihat dari kinerja Dinas Pendidikan, Dinas ESDM, Dinas Kehutanan dan Biro Bina Mental dan Sosial dimana realisasinya jauh dibawah target yang ditetapkan,” ujar Hedra.

Sementara itu Fraksi PDI Perjuangan PKB dan PBB  dalam pendapat akhir fraksinya  yang disampaikan oleh juru bicaranya Drs Burhanudin Pasaribu mengatakan, fraksinya mengingatkan pemerintah provinsi Sumatera Barat dengan begitu banyaknya bukti bukti terhadap ketidak evisiensi dan produktifnya BUMD perusahaan daerah. Sudah seharusnya pemerintah provinsi  melakukan terobosan terobosan terhadap persoalan BMMD. Seperti PT Balairung  yang tidak mampu memberikan deviden sehingga pansus memberikan rekomendasi PT Balairung diserahkan kepada pihak ketiga.

Adanya silva  9,84,  fraksi PDI Perjuangan PKB dan PBB tidak mencari siapa yang salah, tapi menyorot fungsi koordinansi, karena bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota sangat erat kaitanya hak konstitusi anggota DPRD provinsi Sumatera Barat didalam menyuarakan aspirasi masyarakat yang diwakilinya.

Pada kesempatan ini Fraksi Partai PKS DPRD Provinsi Sumatera Barat dalam pendapat akhirnya yang disampaikan oleh Rahmad Saleh menyampaikan, terkait pengelolaan PT Balairung Citra Jaya Sumatera Barat yang belum mampu meberikan deviden pada tahun 2017. Untuk itu perlu dievaluasi hasil pelaksanaan rekomendasi pansus DPRD terkait pengelolaan Hotel Balairung untuk dipihak ketigakan.

Menurut Rahmad Saleh, Pemerintah daerah harus segera membuat laporan secara resmi kepada DPRD terkait dengan proses yang sudah dilaksanakan terkait hal ini. Apabila ada analisa lain yang ternyata dengan dikelola oleh pihak ketiga juga tidak  menyelesaikan permasalahan dalam upaya optimalisasi aset daerah dalam menghasilakan PAD, perlu dikaji secara konstitusi terkait dengan kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah dengan DPRD terhadap pengelolaan Hotel balairung

Acara rapat paripurna ini dipimpin oleh Ketua DPRD Sumbar Ir Hendra Irwan Rahim yang dihadiri oleh  Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit,  Forkopimda ,pimpinan  OPD dan nndangan lainya. ** Herman

 

 

 

618 Total Dibaca 1 Dibaca hari ini
Share

Komentar

Previous Image
Next Image

info heading

info content

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*