Gelar Rapat Paripurna, Fraksi-Fraksi DPRD Kab Solok Sampaikan Pandangan Umum

Rapat paripurna DPRD Kab. Solok.
Rapat paripurna DPRD Kab. Solok.

Arosuka, Editor.- DPRD Kabupaten Solok menggelar sidang paripurna dengan agenda Pandangan Umum Fraksi Terhadap Nota Pengantar Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok 2019, bertempat di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kab Solok, Kamis (2/7).

Rapat terebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kab. Solok, Lucki Effendi, dihadiri Sekdakab Azwirman,  Anggota DPRD Kab Solok, Forkopimda dan Kepala SKPD Pemkab Solok.

Pandangan Umum Fraksi NASDEM dibacakan oleh Azwirman yang menyampaikan, Fraksi NasDem sependapat dengan pemerintah daerah tentang Arah dan kebijakan umum pendapatan daerah tahun anggaran 2019 sesuai KUA-PPAS tahun 2019 yang terlaksana.

Azwirman juga menyampaikan apresiasi positif kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Solok atas anugerah yang diterima sebagai “Opini Wajar Tanpa Pengecualian” (WTP) sebanyak 3 kali berturut- turut selama pemerintahan yang sekarang.

“Diharapkan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Fraksi NasDem juga meminta agar pemerintah mengoptimalkan potensi daerah yang dapat menyumbang angka PAD dari sektor Perdagangan, Pertanian, Perikanan, Potensi Danau, Pariwisata dan lain-lain yang memungkinkan untuk dikembangkan yang merupakan inovasi dari sumber-sumber PAD sebelumnya,” kata Azwirman.

Sementara itu dalam Pandangan Umum Fraksi Gerindra yang dibacakan oleh Septrismen menyebutkan, Pelaksanaan APBD Kabupaten Solok Tahun 2019 telah dilakukan pemeriksaan atau diaudit oleh BPK, dengan Predikat wajar tanpa pengecualian atau WTP untuk ke-3 kalinya secara berturut-turut.  Fraksi Partai Gerindra memberikan apresiasi atas pencapaian yang dilakukan oleh Pemerintahan Daerah, dan berharap untuk tahun-tahun berikutnya predikat ini dapat dipertahankan.

Terhadap pembangunan dalam bidang kesehatan,bahwa Usia Harapan Hidup di Kabupaten Solok meningkat dari angka 67,95 pada tahun 2018 menjadi 68,34 pada tahun 2019. Fraksi Gerindra memberikan Apresiasi atas pencapaian yang dilakukan oleh PEMDA dalam pembangunan bidang kesehatan.

“Pada bidang Ekonomi Kerakyatan, secara signifikan telah mampu menekan angka pengangguran, dimana tahun 2018 tingkat pengangguran di Kabupaten Solok berada pada   angka 5,95, berhasil ditekan menjadi 4,65 pada tahun 2019. maka Fraksi Gerindra berharap Pemerintahan Daerah Kabupaten Solok  terus berinovasi dalam menekan angka pengangguran di Kabupaten Solok kedepannya,” kata Septrismen.

Pada Pandangan Umum Fraksi PAN yang dibacakan oleh Etranedi mengatakan, berkaitan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2019 Fraksi PAN yang memiliki salah satu tugas mengawasi jalannya Pemerintah Daerah secara bermartabat dan proporsional, memandang bahwa  laporan tersebut diatas menjadi sangat penting untuk diperhatikan, agar tugas yang dijalankan pemerintah menjadi lebih terkontrol dan terkendali.  DPRD sebagai pemangku tugas pengawasan harus dan wajib mencermati hasil pelaksanaan pemerintahan dengan maksud bahwa keberhasilan yang telah dicapai untuk tetap dipertahankan.

Untuk melengkapi Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2019, Rraksi PAN memberikan catatan sebagai berikut:

  1. Fraksi PAN sangat mengapresiasi pemberian opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) terhadap laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Solok TA 2019 untuk untuk ketiga kalinya oleh BPK RI.  serta apresiasi yang tinggi kepada seluruh perangkat daerah baik secara kolektif, maupun secara individu maupun instansi terkait, dengan harapan semoga di tahun-tahun ke depan kabupaten Solok lebih maju dan sejahtera  sebagai harapan bagi warga masyarakat Solok.
  2. mengapresiasi masyarakat kabupaten Solok atas kesadarannya dalam membayar pajak,terutama pajak Restoran yang realisasinya mencapai 144,34%.
  3. Pemerintah Daerah lebih memaksimalkan BUMD (Badan Usaha Daerah) yang ada di kabupaten Solok ini.  Seperti PDAM,
  4. Orientasi belanja untuk memenuhi kebutuhan masyarakat harus menjadi prioritas dibanding belanja untuk memenuhi kebutuhan birokrasi.  Untuk itu Fraksi PAN memberikan catatan agar pemenuhan hak dasar masyarakat di bidang kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan harus didahulukan dan harus ada semangat afirmasi yang kuat untuk memprioritaskan kegiatan yang langsung dirasakan oleh masyarakat.

Dalam Pandangan Umum Fraksi Golkar yang dibacakan oleh Yetty Aswati, SH menyatakan, terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang disetujui dan lain-lain, pendapatan asli daerah yang sah.  Kami mengapresiasi pendapatan pajak daerah yang realisasinya tinggi sebesar 104,98% dimana menunjukkan penerimaan atas pajak daerah sangat sesuai dengan harapan, ini menandakan kesadaran masyarakat kita dalam membayar pajak tinggi.

Disisi lain Fraksi Partai Golkar menyampaikan beberapa hal dalam pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019, yaitu: Pertama, Anggaran tahun 2019 hendaknya berpihak kepada rakyat kecil dan selalu mengutamakan mana yang menjadi skala prioritas. Kedua, kami mengharapkan pembangunan-pembangunan yang telah di kerjakan untuk dapat segera diselesaikan sesuai dengan persertujuan telah di sepakati dari awal. ketiga, Kami mengapresiasi pelaksanaan APBD Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2019,telah dilakukan pemeriksaan atau audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, dengan menerima predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-3 kalinya secara berturut-turut.  Ini menjadi kebanggaan tersendiri dalam perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik di tahun keempat penyelenggaraan RPJMD Kabupaten Solek 2016-2021.  Kami mengapresiasi kerja keras yang telah dilakukan Bupati dan seluruh jajaran eksekutif untuk menuntaskan visi dan misi untuk mensejahterakan masyarakat di Kabupaten Solok

Pada Pandangan Umum Fraksi Demokrat dibacakan oleh Dian Anggraini, Fraksi Demokrat  menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pemerintah Daerah serta dinas terkait atas kerja kerasnya sehingga Kabupaten Solok kembali mendapat memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP untuk yang ke-3 kalinya secara berturut-turut.

Fraksi Partai Demokrat Kabupaten Solok dapat menerima dengan catatan, yaitu: 1. masih adanya sumber PAD yang masih belum terealisasi 100% seperti retribusi daerah, hasil  pengelolan kekayaan daerah yang dipisahkan, dll, 2. pemerintah juga harus meninggkatkan PAD dengan memperhatikan dan meningkatkan pengelolaan objek wisata serta produktifitas pertanian yang merupakan komoditas utama di Kabupaten Solok.  3. Pemerintah Daerah harus memperbanyak untuk bantuan perbaikan jalan Kabupaten, seperti perbaikan dan pemeliharaan jalan dan irigasi.

Dalam Pandangan Umum Fraksi PKS dibacakan oleh Yusferdizen menyampaikan, terkait Nota Pengantar Pertanggungjawaban Pelaksanaan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok tahun 2019. Secara Khusus kami mengucapkan selamat kepada Pemerintah Kabupaten Solok yang telah mendapatkan opini WTP untuk ke-3 kalinya terhadap hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2019 oleh BPK RI.  Dalam kesempatan ini Fraksi PKS mengeluarkan beberapa hal:

1 Fraksi PKS tetap mengingatkan Pemerintah Daerah, Gugus Tugas, agar selalu waspada dan menjaga serta menjalankan Protokoler  Kesehatan Covid-19, dengan memakai pakai masker keluar rumah, jaga jarak, mencuci  tangan setiap akan atau selesai melakukan aktifitas apapun.

  1. Tentang Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2019, Kabar baik dari Pajak Daerah mengalami  peningkatan terutama dari Pajak Restoran, Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Air Tanah.tapi Bagaimana dengan Pendapatan Daerah yang lain, terutama BUMD, Jika peran Perusahaan Daerah tidak mampu mendongkrak PAD, harus ada kajian mendalam dan usaha-usaha nyata untuk mendorong Perusahan Daerah menjadi kontributor dalam penambahan PAD.  Kemudian tentang Belanja Daerah rata-rata sudah terserap dengan baik,
  2. fraksi PKS mengapresiasi preatasi dan kinerja Pemerintah Daerah dalam memajukan Pendidikan di Kabupaten Solok, prestasinya yang ditunjukkan dengan meningkatnya rata-rata nilai kelulusan Peserta Didik

Sementara itu pada Pandangan Umum Fraksi PDI-P Hanura  dibacakan oleh Zamroni menyatakan sebagai berikut:

  1. Fraksi PDIP – Hanura mengapresiasi pemerintah daerah dalam merealisasikan APBD serta mengucapkan kepada Pemerintah Daerah dan Jajaran atas prestasi yang didapat berupa Opini WTP yang ketiga Kalinya.
  2. Mengapresiasi pemerintah daerah dalam merealisasikan pajak daerah sebesar 104,98%.
  3. Dari segi pendapatan daerah yang berasal dari retribusi daerah kami Fraksi PDIP-Hanura melihat penurunan Hal ini kami harapkan untuk kedepannya dapat dikelola dengan sebaik-baiknya agar retribusi pendapatan daerah dapat ditingkatkan dengan baik.

 

Dalam Pandangan Umum Fraksi PPP  dibacakan oleh Nelson, Fraksi PPP memberikan apresiasi untuk pemerintah kabupaten solok yang telah berupaya meningkatkan  Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).laporan keuangan APBD ini sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam penggunaan keuangan daerah, yang penyusunannya telah sesuai dan memenuhi kriteria peraturan, dan disusun sesuai ketentuan peraturan menteri dalam negeri Nomor 13tahun 2006 tentang pengelolaan keuangan negara.

Beberapa hal perlu disampaikan adalah salah satunya agar sektor pariwisata dimanfaatkan sacara maksimal sehingga PAD diperoleh secara maksimal misalnya TKHW, Alahan Panjang Resort, dll, termasuk perbaikan dan pemeliharaan akses jalan dan juga memberikan bantuan untuk kelompok Tani. ** Tiara/Hms

 

198 Total Dibaca 1 Dibaca hari ini
Share

Komentar

Previous Image
Next Image

info heading

info content

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*