FRNI DPRD Kota Solok Kritisi Kinerja Pemko Solok

Solok, Editor.- Setelah menyimak penyampaian 2 (dua) Ranperda tahun 2016 yang disampaikan oleh Walikota Solok hari Jum’at lalu, Fraksi Restorasi Nurani Indonesia (FRNI) memberikan sejumlah pandangan.

Pandangan yang disampaikan tersebut diantaranya, Fraksi Restorasi Nurani Indonesia menyambut baik Visi & Misi RPJMD 5 tahun kedepan dimana nanti akan “Terwujudnya masyarakat Kota Solok yang beriman, bertaqwa dan sejahtera menuju Kota Perdagangan, jasa serta Pendidikan yang maju dan Modern”.

13882637_1725493564370100_3464475321919446357_nJuga disarankan, dengan begitu banyak dan mulianya misi, tujuan dan sasaran yang hendak dicapai lima tahun kedepan, maka perlu adanya perencanaan matang dalam implementasi perda tersebut. Selain itu, monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan yang direncanakan dalam raperda perlu ditingkatkan, agar seluruh kegiatan tersebut nantinya dapat diselesaikan  tepat waktu, tepat guna, tepat sasaran, akuntabel dan berkualitas.

Terhadap Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2015 dimasing-masing SKPD anggaran yang disediakan banyak yang tidak mencapai target dalam penggunaan (kurangnya serapan anggaran). Khusus untuk DPPKA capaian realisasi keuangan hanya 46,13%. Anggaran yang tersedia Rp. 14.670.060.319. realisasi Rp. 7.902.222.691.

Kami mohon kepada pihak pemerintah untuk dapat menjelaskan, kendala-kendala apa yang dihadapi.

“Kami juga mempertanyakan terhadap adanya temuan ketekoran kas pada kas Bendahara DPPKA sebesar Rp. 532.684.600,- yang dilakukan oleh seorang PNS, dan terakhir telah dilakukan TPTGR melalui SRT WAKO 188.45-254 tanggal 31 Maret 2016 serta pembebanan SKTJM No. 900/270/DPPKA-2016,” kata Zulkarnaen.

Fraksi Restorasi Nurani Indonesia juga membahas masalah jalan lingkar Koto Panjang yang terkesan dikerjakan setengah hati. Akibatnya bukan didapatkan solusi yang didapatkan akan tetapi masalah yang timbul. Pedagang kaki lima yang digusur tidak jelas kemana akan dipindahkan. Lebih parah lagi pedagang kecil di gusur dijadikan lahan parkir ilegal, kami menyarankan dari SKPD yang bersangkutan harus menyesuaikan dengan visi dan misi walikota terpilih.

Sementara itu  Pasar modern sampai sekarang belum dapat dimanfaatkan oleh masyarakat kota solok, sehingga siklus ekonomi di Kota Solok tidak berjalan dan menjadi bangunan terlantar.

“Dalam masalah ini Pemko terkesan, khususnya SKPD terkait, cuma mencari program dan kegiatan saja, karena dianggarkan setiap tahunnya, kami menilai disini agar Walikota betul-betul menyikapinya mana yang pantas untuk menjalankan program kegiatan tersebut,” lanjut Zulkarnaen.

Pada kesempatan tersebut dia juga menyinggung masalah Ruislaag, Realisasi belanja modal dalam penatausahaan keuangan / akutansi, Bantuan beras raskin, Retribusi pelayanan pasar dan sejumlah permasalahan kota lainnya.

Sidang penyampaian pandangan fraksi-fraksi tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Solok Yutris Chan dan dihadiri oleh Forkopimda serta lemabaga dan instansi terkait. ** Mempe

729 Total Dibaca 1 Dibaca hari ini
Share
Previous Image
Next Image

info heading

info content

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*