Fraksi Golkar Pertanyakan Dana Tambahan Untuk KONI Sumbar

Padang, Editor.- Fraksi Partai Golkar DPRD Sumbar mempertanyakan penambahan dana KONI Sumbar sebesar Rp. 4 miliar lagi untuk bonus atlit PON Jabar pada APBD perubahan tahun 2016. Sementara KONI Sumbar sendiri sudah mendapatkan dana hibah sebesar Rp.30 miliar pada APBD awal tahun 2016 yang di dalamnya sudah termasuk bonus atlit dan pelatih.

Pertanyaan itu disampaikan juru bicara Fraksi Partai Golkar Sitti Izzati Azis saat membacakan pandangan umum fraksinya pada sidang paripurna terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) di DPRD Sumbar, Rabu (28/9). Sidang paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Hendra Irwan Rahim itu dihadiri Wagub Nasrul Abit, Wakil Ketua DPRD, Forkopimda serta undangan lainnya.

Sidang paripurna ini membahas Ranperda tentang perubahan APBD tahun 2016 dan Ranperda tentang penyertaan modal pemerintah pada perseroan terbatas. Sitti menyebut, belanja hibah yang bertambah sebesar Rp.7 miliar dan Rp.4 miliar, pada pembahasan Banggar DPRD Sumbar dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) diperuntukkan untuk bonus atlit dan pelatih.

“Sementara pada APBD tahun 2016 awal, KONI mendapat dana hibah lebih kurang Rp.30 miliar yang didalamnya sudah termasuk bonus atlit dan pelatih. Untuk ini, kami mohon penjelasan gubernur mengenai dana hibah ini?” ujar politikus asal Padang Pariaman ini.

Pada bagian lain, Sitti Izzati Aziz juga menyinggung belanja pegawai yang semula dianggarkan sebesar Rp.741.678.550, berkurang sebesar Rp.25.916.510.571,14 atau 3,49%. Menurut pengamatan Fraksi Golkar, lanjut Sitti, hal ini tidak perlu terjadi sekiranya masing-masing SKPD menghitung anggarannya dengan cermat dan valid sesuai kebutuhan.

“Dari pantauan kami, khususnya di Komisi I yang bermitra dengan BKD, terungkap bahwa, sebenarnya kebutuhan BKD untuk belanja pegawai hanya sekitar Rp.6 miliar. Tapi, oleh TAPD justru diberi pagu anggaran melebihi kebutuhan sebesar Rp.14 miliar, hingga menjadi temuan silfa oleh Inspektorat sebesar Rp.7 miliar,” ujar Sitti.

Sementara Fraksi Gerindra dan PKS menyoroti masalah pengurangan anggaran untuk bidang pendidikan pada perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2016. Jumlah anggaran yang dikurangi tak tanggung-tanggung, mencapai angka Rp25 miliar.

Jasma Juni Datuak Gadang dari Fraksi Gerindra DPRD mempertanyakan, apakah pengurangan tersebut tidak akan mempengaruhi kualitas pendidikan. Dia mengkhawatirkan pengurangan tersebut akan mempengaruhi kelancaran proses belajar mengajar sehingga berdampak kepada kualitas pendidikan ke depan.

“Pengurangan ini perlu kami pertanyakan karena Fraksi Gerindra khawatir akan berpengaruh kepada proses belajar mengajar sehingga bisa menyebabkan kualitas pendidikan menjadi menurun,” ungkapnya saat rapat paripurna DPRD Sumatera Barat, Rabu (28/9).

Senada, Rahayu Purwanti dari Fraksi PKS juga mengkhawatirkan hal yang sama. Menurutnya, pengurangan cukup besar tersebut dikhawatirkan akan menyebabkan terhalangnya upaya memacu kualitas pendidikan yang saat ini tengah digencarkan.

“Ketika upaya memacu kualitas pendidikan tengah digencarkan, apakah pengurangan anggaran untuk bidang pendidikan ini tidak akan menjadi kendala. Kami meminta penjelasan dari Gubernur terhadap hal ini,” kata Rahayu.**P/Martawin/Herman

791 Total Dibaca 1 Dibaca hari ini
Share
Previous Image
Next Image

info heading

info content

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*